Labuan Bajo,Vox NTT-Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat di Labuan Bajo,Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Senin (8/5/2017) malam.
Rapat tertutup itu dipimpin oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno.
Rapat diikuti oleh Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Teguh M Angkasa, Kejati NTT, Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi, Andreas Don Rade, Kabinda NTT, Daeng Rosada, Waka Polda NTT, Kombes Sumartono, Komandan Lanud El Tari Kupang, Kolonel Pnb. Jorry Koloay, Wakil Komandan Lantamal VII, Kolonel Laut Fransiskus Herman, Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula, Ketua DPRD Mabar, Blasius Jeramun dan Wakil Bupati Mabar, Maria Geong.
Gubernur NTT ,Frans Lebu Raya kepada wartawan menyampaikan mencermati situasi nasional yang berkembang akhir-akhir ini, Forkompimda NTT mengadakan rapat khusus untuk membahas persoalan organisasi radikal yang akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Labuan Bajo.
Dia mengatakan sengaja memilih Labuan Bajo untuk membahas persoalan organisasi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa itu dikarenakan sebagai kota pariwisata harus aman. Labuan Bajo sendiri kata dia, memiliki potensi kerawanan.
Di NTT lanjut Lebu Raya, sudah ada dua daerah yang sudah memiliki organisasi radikalisme itu yakni di Kota Kupang dan Kabupaten Alor.
“Kita sepakat untuk memerangi organisasi yang mau memecahbelahkan indonesia ini,’’ tegas Lebu Raya.
Komitmen dan Sikap Bersama Forkompimda NTT
Dalam rapat itu, Forkompinda NTT melahirkan lima komitmen dan sikap bersama bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTT,yakni
Pertama, setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
Kedua, mendukung Pemerintah Pusat (Pempus) membubarkan dan melarang organisasi kemasyarakatan yang berideologi lain dan akan mengganti ideologi Pancasila seperti HTI, FPI dan ormas radikal lainnya.
Ketiga, mendukung aparat TNI/Polri untuk bertindak tegas terhadap paham, gerakan dan Ormas radikal yang masuk di NTT sebagai wujud kehadiran negara dalam menjaga dan menjamin keamanan serta ketentraman masyarakat.
Keempat, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai musuh bersama dengan terus menerus membangun dialog yang jujur dan konstruktif antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
Kelima, mendorong Pempus mengaktifkan lembaga pemantapan ideologi Pancasila dan memasukan ideologi pancasila dalam kurikulum pendidikan mulai Sekolah Dasar hinga Perguruan Tinggi.
Untuk menjalankan komitmen dan sikap bersama itu,Gubernur NTT,Frans Lebu Raya berencana akan mengumpulkan seluruh Bupati se-NTT pada 1 Juni 2017 pada saat acara hari lahirnya Pancasila untuk sama-sama menggelorakan komitmen dan sikap bersama itu. (Gerasimos Satria/VoN)