Mbay, Vox NTT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo hanya menganggarkan Rp114 juta dari APBD Induk untuk mendukung kegiatan Tour de Flores (TdF) tahun 2017.
Hal itu disampaikan sekretaris Komisi III DPRD Nagekeo Rispan Djogo Kepada VoxNtt.com melalui ponselnya, Selasa (20/6/2017).
Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk kelancaran kegiatan TdF.
“Uang itu untuk pentas seni budaya Nagekeo, dan uang makan minum bagi peserta TdF, serta lain-lain,” kata Rispan.
Dia mengatakan, Pemkab Nagekeo saat ini hanya menyiapkan uang sebesar Rp 114 juta. Namun, kemungkinan bisa berkurang dan bisa juga bertambah.
“Kita lihat dulu apakah peserta Tdf nginap, atau tidak. Jangan sampai mereka hanya lewat dan mengejar waktu saja. Karena pada gelombang pertama mereka hanya lewat saja. Ini yang kita masih pikirkan,” ujarnya.
Menurut Rispan, pengalaman pada kegiatan Tdf seperti gelombang pertama, tidak menguntungkan bagi Nagekeo.
“Mereka hanya lewat jalur Ende-Bajawa. Sedangkan Kota Mbay mereka tidak singgah. Mana yang dikatakan promosi pariwisata,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Nagekeo lainnya Fredin Ame Kae mengatakan, pihaknya akan tidak setuju kalau Pemda mengajukan penambahan dana untuk kegiatan TdF.
Menurut Fredin, kegiatan TdF sama sekali tidak ada dampak postif bagi Kabupaten Nagekeo.
“Kita lihat pada gelombang I kemarin, mereka hanya lewat saja. Sedangkan kita berdiri di jalan, lihat kita pun tidak,” katanya.
Lebih baik uang yang ada kata dia, digunakan untuk pembangunan lain di Nagekeo demi kepentingan rakyat.
Menurut Fredin, masih banyak cara lain untuk promosi wisata Nagekeo. “Lebih baik uang sebanyak itu, untuk perbaikan jalan, gedung sekolah, puskesmas dan fasilitas publik lainnya,” tukas Fredin.
Terpisah, Kepala Desa Aeramo Servinus Mena mengatakan saat ini Nagekeo masih bergulat dengan masalah kemiskinan ekonomi dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).
Karena itu, jika benar TdF yang menurut kabarnya untuk mempromosikan pariwisata NTT berarti belum sepenuhnya tepat dilakukan saat ini.
Saat ini seharusnya anggaran Negara mesti digunakan dalam program yang bisa mendongkrak angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas pendidikan. (Arkadius Togo/VoN)