Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»Perubahan UU Lalu Lintas Jangan Sampai Buat Susah Masyarakat
Regional NTT

Perubahan UU Lalu Lintas Jangan Sampai Buat Susah Masyarakat

By Redaksi14 April 20182 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Wakil Ketua I DPRD Nagekeo, Kristianus Du'a Wea
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Mbay, Vox NTT- Wakil Ketua I DPRD Nagekeo Kristianus Du’a Wea meminta agar wacana perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, angkutan kendaraan roda dua menjadi angkutan umum tidak menyusahkan masyarakat.

Menurut dia, perubahan UU tersebut harus membuat masyarakat nyaman.

“Jangan sampai dengan adanya revisi Undang-Undang Lalu Lintas tersebut membuat tambah susah bagi masyarakat. Misalnya pajak. Jangan sampai pajak dinaikan, ini tentu tambah buat susah masyarakat,” ujar Kris kepada VoxNtt.com, Sabtu (14/04/2018).

Dia menilai, dengan adanya revisi UU Nomor 22 Tahun 2009, ke depan akan tambah menyusahkan masyarakat.

Sebab Kris mencium perubahan UU ini bakal menaikkan pajak kendaraan.

Sebab itu, dia meminta agar perubahan UU Lalu Lintas tersebut harus benar-benar dikaji, sehingga masyarakat tidak susah.

Salah satu faktor sepeda motor tidak bisa digunakan sebagai angkutan umum yakni karena rawan kecelakaan yang tentu saja berakibat sangat fatal dan tidak ada pelindung bagi pengendara.

Menurut dia, seharusnya UU Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah baik itu ditingkatkan, bukan malah tambah menyusahkan masyarakat.

Seharusnya pula lanjut Kris, UU tersebut tidak perlu direvisi. Kalaupun ada perubahan untuk mengakomodir kendaraan roda dua bisa diatur dengan Perda di daerah sehingga berlaku lokal.

“Jangan sampai merubah Undang-undang nasional hanya untuk kepentingan sarana angkutan umum,” katanya.

 

Penulis: Arkadius Togo
Editor: Adrianus Aba

Nagekeo
Previous ArticleAroma Tambang Kembali Tercium dalam Pilkada Matim
Next Article Warga Dhawe Rindu Listrik

Related Posts

Polsek Amarasi Timur dan Pemerintah Kecamatan Tinjau Lokasi Kebakaran Rumah Warga di Pakubaun

6 Juni 2026

Jejak Skandal AKP Serfolus Tegu: Istri Simpanan, Dugaan Kekerasan hingga Laporan ke Propam

5 Juni 2026

‘Gema Mabar’ Diluncurkan, Pemkab Manggarai Barat Fokus pada Ketahanan Pangan hingga Pariwisata Berkelanjutan

2 Juni 2026
Terkini

Karya untuk Makan dan Minum dalam Persekutuan Tubuh dan Darah Kristus

7 Juni 2026

Gabriel Goa Desak Penuntasan Kasus TPPO Mariance Kabu dan Yuliana Dopo

6 Juni 2026

Ahli Waris Yakin PN Kupang Putus Objektif Gugatan Peralihan Sertifikat dan Rumah

6 Juni 2026

Polsek Amarasi Timur dan Pemerintah Kecamatan Tinjau Lokasi Kebakaran Rumah Warga di Pakubaun

6 Juni 2026

Peti Persembahan vs Peti Mati

6 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.