Kupang, Vox NTT- Fraksi PKB DPRD Provinsi NTT menyoroti keberadaan staf khusus Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Menurut Fraksi PKB staf khusus “NTT Bangkit, NTT Sejehtera” yang dibentuk oleh Gubernur Viktor berimplikasi pada pembiayan APBD I.
Fraksi PKB melalui pemandangan umum fraksinya, Selasa (29/10/2019), meminta agar staf khusus itu ditiadakan.
Mereka beralasan sudah ada dinas teknis terkait yang akan bekerja maksimal mungkin untuk membantu Gubernur dalam mencapai “NTT Bangkit, NTT Sejahtera”.
Selain itu, Fraksi PKB juga menghendaki adanya cabang Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten atau rayonisasi.
Hal itu bertujuan agar mempermudah proses administrasi hak guru maupun pegawai di Dinas Pendidikan.
Kemudian, tidak boleh ada pembedaan insentif antara guru honorer komite sekolah negeri dan swasta.
“Terkait rencana pemerintah membangun sekolah unggul Fraksi PKB menolak dengan alasan berdayakan sekolah-sekolah yang ada dengan meningkatkan infrastruktur yang ada seperti SDM, tenaga pendidik, sarana dan prasarana,” ujar Ana Walia Kolin, juru bicara Fraksi PKB saat membacakan pemandangan umum fraksinya.
Ana juga meminta penjelasan pemerintah terkait dengan masih banyaknya sengketa perbatasan yang menimbulkan konflik horisontal seperti Manggarai Timur-Ngada, Lotas TTS-Malaka, Sumba Barat Daya-Sumba Barat, Naktuka Anfoang Timur-Distrik Oekusi RDT, Nasipanaf Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
Pantauan VoxNtt.com, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laikodat tidak mengikuti rapat paripurna dan hanya dihadiri oleh Wagub NTT Yosef A. Nae Soi.
Hingga pukul 12.00 Wita, Wagub NTT Yosef A. Nae Soi meminta untuk izin karena kondisi fisiknya tidak stabil atau dalam keadaan sakit.
Situasi rapat paripurna itu sempat tarik ulur saat beberapa anggota DPRD meminta kehadiran Sekretaris Daerah NTT.
“Pak Sekda ada ke Alor saya yang meminta untuk menggantikan saya, di sana ada peresmian Rusunawa oleh perwakilan Dirjen Perumahan,” ujar Wagub Nae Soi, sebelum meninggalkkan ruangan rapat.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba