Jakarta,VoxNtt.com- Sejatinya negara tidak boleh membiarkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jika demikian, maka negara hanya menambah persoalan bangsa.
Hal itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, kepada VoxNtt.com.
“Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit, karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM,” kata Yati, di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Menurut Yati, indikasi dari permisif itu dapat ditunjukkan antara lain dari hanya merespons pelanggaran HAM secara artifikasi dan pasif demi keuntungan populisme semata.
Lebih lanjut Yati mengatakan jangan sampai pemerintah dibangun oleh kompromi dan kolusi dengan para pelanggar HAM atas nama konsolidasi politik yang semu, tujuan politik pragmatis, dan tujuan pembangunan perekonomian yang meminggirkan hak-hak rakyat.
“Kondisi tersebut membuat pelanggaran HAM terus terjadi, termasuk model pelanggaran HAM yang terpolarisasi, seperti makin menguatnya korporasi, pemerintah daerah, dan aktor-aktor sipil yang antidemokrasi,” katanya.
Ia berpendapat bahwa situasi ini tidak hanya menghina martabat korban dan rakyat yang dipinggirkan haknya, tetapi juga semakin menggerus kualitas demokrasi dan prinsip penegakan hukum di Indonesia.
Sebelumnya, Kontras menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu mendesak untuk dilaksanakan oleh pemerintah. (Ervan Tou/VoN)