Kupang, Vox NTT- Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTT, Jumat ( 05/10/2018).
Aksi yang melibatkan seluruh anggota PMII Kupang itu sebagai bentuk penolakan pertemuan International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting dan Word Bank Development Committee di Bali yang akan digelar pada 8-14 Oktober 2018 mendatang.
Ketua Umum PC PMII Kupang, Hasnu Ibrahim mengatakan, aksi penolakan yang dilakukan itu didasari beberapa pertimbangan.
Salah satunya, Indonesia sedang berduka akibat gempa bumi dan tsunami yang telah menelan ribuan korban di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah
Hasnu menyatakan, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Banser Panjaitan secara tegas memberikan pernyataan bahwa tetap melanjutkan dan bertanggung jawab atas pertemuan Internasional annual meeting IMF – WB yang akan di laksanakan pada tanggal 8-14 Oktober 2018 di Bali.
“Pertemuan besar yang menghabiskan anggaran dari APBN sebesar 588 miliar ini akan digunakan untuk melayani 19.800 orang tamu dari 189 Negara anggota IMF di seluruh dunia,” kata Hasnu kepada VoxNtt.com, Jumat siang
Dalam kegiatan ini, kata dia, kebijakan pemerintah Jokowi-JK dianggap tidak relevan dengan prinsip ekonomi Indonesia.
“Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan pada annual meeting tersebut di antaranya IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Group Kerja Sama Ekonomi lainnya, Pertemuan Sektor Perbankan dan riil Lainnya, Seminar dan International Conference, Konferensi Pers,” jelasnya.
Hasnu menilai, pembahasan dalam pertemuan ini terlihat jelas bahwa Pemerintah Indonesia secara sengaja memfasilitasi kelompok pemodal dalam melakukan penguatan kekuasaan imperialisme.
“Kekuatan-kekuatan modal akan memotret potensi Indonesia sebagai lahan melakukan penguasaan ekonomi,”pungkasnya.
Selanjutnya, Hasnu menilai pemerintah sudah saatnya diingatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak sebatas euforia atau bahkan memberikan penguasaan ekonomi bangsa dikuasi pihak lain. Namun Pemerintah harus berpikir secara substantif.
“Bahwa sudah saatnya nasionalisme dalam sektor ekonomi harus diperkuat sebagai wujud kemerdekaan dan kedaulatan sebuah Negara,” ujarnya.
Kepentingan ekonomi, kata dia, sesuai dengan visi bangsa Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Koordinator lapangan aksi, Abdul Sukur menegaskan aksi itu dilakukan untuk meminta pemerintah membatalkan pertemuan IMF dan WB di Bali.
“Sudah saatnya masyarakat tahu bahwa Negara yang dibangun atas jerih payah perjuangan pahlawan tidak semestinya kewenangan ekonomi Indonesia di bawah cengkraman pihak lain,” tegas Abdul.
Ia menegaskan, apabila Pemerintah Provinsi NTT tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut, maka PMII secara kelembagaan akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran.
“Jika pemerintah tidak membatalkan pertemuan itu, maka PMII akan melakukan aksi secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Dengan menghadirkan massa aksi yang lebih banyak lagi,” pungkas Abdul.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba