Ruteng, Vox NTT- Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa menaruh harapan kepada Panitia Pengawas Pekerja Migran Indonesia DPR RI di balik kunjungannya ke NTT pada 24-25 Januari 2019.
Gabriel mengharapkan kunjungan tersebut sungguh-sungguh bisa memberikan solusi bagi provinsi yang hingga kini darurat human trafficking (perdagangan orang) itu.
Dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Rabu (23/1/2019), Koordinator Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (POKJA MPM) itu menyampaikan beberapa tawaran solusi dan pernyataan sikap, antara lain;
Pertama, mendukung aparat penegak hukum agar menindak tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku dan aktor intelektual di balik tindak pidana perdagangan orang di Provinsi NTT.
Kedua, mendukung optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) agar melayani Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) NTT secara professional.
“Di Tambolaka untuk layani CPMI asal Pulau Sumba, LTSA di Kupang dan Kabupaten Kupang untuk layani CPMI asal Pulau Timor, Semau, Rote Ndao dan Sabu Raijua, serta LTSA di Maumere untuk layani CPMI asal Flores, Palue, Solor, Adonara, Lembata dan Alor,” beber Gabriel yang juga sebagai Sekretaris Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang(JARNAS ANTI TPPO) itu.
Ketiga, lanjut dia, mendesak Pemerintah Pusat membangun Balai Latihan Kerja (BLK) standar nasional atau internasional di Tambolaka, Kupang dan Maumere.
Keempat, mendesak Pemerintah.segera mendata PMI prosedural dan non prosedural asal Indonesia dan NTT di luar negeri.
Kelima, mendesak Pemerintah untuk memperkuat desa migran produktif dan BLK komunitas
Penulis: Ardy Abba