Ketua DPC Partai Hanura Manggarai Timur (Matim), Frumensius Frederik Anam
alterntif text

Borong, Vox NTT- Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim), Frumensius Frederik Anam meminta Bupati Agas Andreas untuk segera mengisi formasi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih lowong.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VoxNtt.com, Senin (25/2/2019), politisi partai hanura itu, mengatakan agar tidak boleh membiarkan formasi yang kosong terlalu lama.

“Untuk OPD yang masih lowong, minta bupati untuk segera isi formasinya jangan biarkan kekosongan jabatan terlalu lama,” ungkapnya.

Dikatakannya, tidak hanya pimpinan OPD, demikian halnya sekian banyak jabatan struktural di bawahnya harus segera diisi.

“Jangan sampai kita disebut krisis SDM,” ujar DPRD asal Lamba Leda itu.

Ia menambahkan, untuk pejabat eselon II yang sudah dilantik segera mewujudkan visi misi dan program kerja bupati dan wakil bupati terpilih secara cepat dan bertahap.

Mensi Anam menganjurkan agar membuatlah urutan prioritas kerja yang dilaksanakan oleh pemda. Program kerja tersebut dimasukkan dalam tahapan waktu berdasarkan tingkat kemutlakan penyelesaiannya.

Misalnya kata dia, kerja bulanan, kerja tribulan, kerja semester, kerja tahunan dan kerja lima tahunan.

Menurutnya, masing-masing OPD harus segera menjabarkan kebutuhan dan penyelesaian soal prioritas berdasarkan tahapan waktu.

“Kita tidak ada waktu lagi untuk santai, kerja keras, kerja cepat dan kerja tuntas mesti menjdispiriit kita semua,” imbuhnya.

“Contoh di antaranya dinas P dan K, apa harus dikerjakan dalam 1 bulan pertama, apa yang harus dikerjakan dalam 3 bulan pertama, dalam semester pertama dan dalam 1 tahun pertama. Ini harus dikaji, dianalisis dan jangan tunggu lagi. Pelajari benar apa masalahnya selama ini,” sambung Mensi Anam.

Namun, dirinya percaya dan yakin bahwa tujuan pemetaan, penyeleksian dan penempatan pejabat di masing-masing OPD  bisa membantu bupati dan wabup dalam memenuhi visi misi dan program kerjanya.

Mensi pun berharap, pemetaan jabatan dalam setiap tingkatan struktur benar-benar profesional dan sesuai kompetensi.

“Sedapat mungkin hindari politik balas jasa dan balas dendam, manfaatkan betul analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis profesionalitas dan kompetensi ASN,” ujar Mensi.

“Kita harapkan juga agar bupati dan wakil bupati jangan lagi terbebani dalam jebakan kepentingan pihak tertentu saja,” tambahnya.

Boni Hasudungan Sekda Baru

Dikatakan Mensi, dilantiknya Boni Hasudungan sebagai sekretaris daerah (sekda) Matim, merupakan pilihan yang tepat.

Menurutnya sekda merupakan jabatan yang sangat strategis karena merupakan
ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Untuk perencanaan dan penganggaran, saya tidak ragu dengan kemampuan dan pengalaman sekda yang baru ini karena karirnya pernah jadi Kepala DP3, BAPPEDA, DPPAKAD dan Kepala Badan Keuangan,” puji Mensi.

Namun kata dia, yang menjadi penantian bersama adalah bagaimana kapasitas Boni sebagai Baperjakat.

Terkait terpilihnya sekda bukan putra asli Matim, menurutnya juga merupakan pilihan yang tepat.

“Sekda harus dari luar daerah, karena anggapannya adalah sekda secara pribadi tidak ada hubungan emosional keluarga dengan ASN di daerah tersebut,” ungkapnya.

“Kebetulan profil pribadi sekda kita ini, tidak ada hubungan emosional keluarga dengan ASN yang ada, dalam konteks ini aman dan tidak diperlukan lagi,” sambung Mensi.

Kendati demikian, dirinya tetap menyarankan agar sekda, selain memiliki tupoksi normatifnya, juga memberikan perlindungan pekerjaan kepada pejabat struktural di bawahnya dan semua ASN di tubuh birokrasi.

Dikatakannya juga, jabatan yang diperoleh karena prestasi kerja berdasarkan kompetensi, etos kerja dan hasil telaahan kepangkatan dan golongan.

“Saya yakin bupati dan wakil bupati setuju soal ini, dan biasakan kerja telaahan staf itu menjadi bagian pertimbangan inti dalm setiap pengambilan keputusan dalam hal apa saja,” terangnya.

Mensi juga menilai, untuk sementara berdasarkan pengamatannya terhadap Bupati terkategori baik.

Hal ini kata dia, dapat dilihat dari distribusi program pengerjaan lapen di 9 kecamatan, penyebaran merata dan tidak mengenal basis pemenangan pilkada.

“Saya salut soal ini,” puji Mensi.

“Ini merupakan awal yang amat baik, pertahankan ini dan jadikan ini menjadi tradisi pemerintahan Matim,” sambungnya.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba