Fransiskus Sabar

Oleh: Fransiskus Sabar

Anggota Kelompok Minat Diskusi Centro John Paul II, Ritapiret

Tak dapat disangkal bahwa eksistensi milennials dalam kontestasi perpolitikan menjelang tahun politik 2019 ini sangat strategis. Masing-masing paslon, khususnya capres-cawapres yang bertarung pada pilpres 2019 mendatang, berusaha menggaet dan mendulang suara para millennial yang menggiurkan ini.

Dikatakan strategis karena 85.000.000 dari total pemilih berasal dari kaum millennial yang berusia 17-35 tahun. Dengan rincian,  5.035.887 pemilih pemula dan 1.200.000 pemilih pemula usia 17 tahun pada 1 januari-17 April 2019 (Tempo/11-17/02/2019).

Mungkin cukup rasional, jika data-data di atas dijadikan alasan kuat untuk membaca gelagat para paslon yang mendadak menjadi millennials. Misalnya, drama makan bersama antara Sandiaga bersama Nissa Sabyan pertengahan Januari lalu. Katanya Nissa adalah magnet millennials yang bisa menyeret kaum muda lainnya, apalagi Nissa juga merupakan sang penyanyi Deen Assalam yang sudah ditonton 200 juta kali di youTube.

Atau Jokowi yang berusaha mendekati millennial dengan mensosialisasi keberhasilan incumbent. Cara ini juga jitu, karena menurut hasil survei yang diadakan oleh Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A pada desember lalu, menunjukkan bahwa kinerja bagus dan nyata menjadi alasan utama generasi millennial memilih pemimpin.

Mengenai posisi strategis millennial dalam arena kontestasi perpolitikkan ini, muncul pertanyaan, apakah potensi politis stategis millennial ini sebanding dengan karakter atau kapasitas politik  millennial itu sendiri?

Ataukah  millennial tidak lebih dari sekadar barang dagang yang direbut sana-sini? Seperti yang sudah diutarakan oleh Pendiri Generasi Melek Politik, Neildeva Despendya Putri.

Millennial dan Bahaya Apatisme Politik

Kata millennial pertama kali digunakan secara luas oleh dua sejarawan Amerika yang terkenal yakni William Strauss dan Neil Howe dalam bukunya Millennial Rising: The Next Great Generation (2004).

Mereka menciptakan istilah ini pada tahun 1987, di saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah dan pada saat itu juga media mulai menyebut mereka sebagai kelompok yang terhubung ke milenium saat lulus SMA pada tahun 2000.

Kemudian pada Agustus 1993, artikel utama majalah Advertising Age mencetuskan istilah generasi Y untuk menggambarkan anak-anak yang masih berusia 11 tahun atau lebih muda serta remaja yang akan datang sepuluh tahun kemudian, yang didefenisikan sebagai kelompok yang berbeda dari generasi X.

Mengenai penamaan millennial sebagai generasi Y, Horovitz pada tahun 2012 kepada Ad Age mengakui bahwa millennial adalah sebuah nama yang lebih baik dari Gen Y. Dan pada tahun 2014, Direktur Data Strategis di Ad Age mengatakan kepada NPR  bahwa Label Generasi Y adalah pengganti mutlak generasi X.

Tentang estafet antar generasi ini, Strauss-Howe berasumsi bahwa ada suatu lompatan yang besar antara generasi X sebelumnya dengan generasi Y yang kita sebut sebagai generasi millennial.

Generasi  X  menurut Strauss-Howe adalah generasi yang lahir pada peristiwa Consciousness Revolution, dimana sedang terjadi pemberontakan seperti Tax Revolt, sehingga kesejahteraan anak bukanlah prioritas utama. Akibatnya kehidupan seks pada remaja waktu itu lebih eksplisit dan angka perceraian tinggi.

Sedangkan generasi Y, Strauss-Howe mengatakan bahwa generasi ini lahir pada suatu pristiwa “Goals 2000” dan “No Child Left Behind” yang merupakan peristiwa yang membuat generasi millennial dibesarkan dalam kondisi baik walaupun mereka hadir pada masa perang budaya.

Namun, dalam konteks Indonesia meskipun generasi millennial ini dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi baik, ada tendensi dekadensif bahwa para generasi millennial ini mempunyai sikap apatis terhadap  politik.

Apatisme politik ini dapat dilihat dari hasil riset Pendiri Youth Laboratory Indonesia-suatu lembaga yang meneliti kaum millennial sejak 2019.

Dalam penelitian ini, Muhammad Faisal mengatakan bahwa pemilih millennial atau generasi Y memiliki karakter yang unik dibandingkan dengan generasi X, yang lahir pada 1960-1980.

Dia mencontohkan, kaum millennial cenderung apatis terhadap politik, tapi pandai mencari informasi, termasuk soal politik. Para millennial sebenarnya butuh fakta dan tak mau dipaksa untuk memilih kandidat tertentu.

Sikap apatisme politik millennial ini juga dipotret dari hasil riset IDN Research Institute. Dalam laporan bertajuk “Indonesia Millennial Report 2019”, hanya 23,4 persen pemilih millennial yang menyatakan  suka mengikuti berita politik.

Survei itu diadakan dengan kerja sama Alvara Research Center terhadap 1.400 responden millennial pada 20 Agustus- 6 September 2018.

Sepertinya millennial lebih berminat pada berita gaya hidup, film, teknologi, dan yang dianggap lebih penting bagi mereka (Tempo, 11-17/02/2019).

Menurut Hasanuddin, pendiri Alvara Research, kaum millennial cenderung menganggap politik hanya untuk mereka yang “old school” atau generasi tua. Mereka juga tak peduli terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini.

Melawan Apatisme Politik Millennial

Melihat karakteristik dari pelbagai data survei di atas, jelas bahwa bangunan mental politis dan eksistensi strategis millennial dalam konstetasi politik tidak berimbang.

Inflasitas millennial dalam diskursus  perpolitikan bangsa ini sama sekali tidak didukung oleh sikap politik millennial yang matang. Ada bahaya bahwa millennial bakalan menjadi boneka politis para paslon yang berintensi semata-mata untuk mendulang dukungan.

Millennial yang tidak memahami substansi politik itu sendiri dikeroyok habis-habisan oleh para politisi. Karena itu millennial serentak menjadi massa yang memiliki suara politis tetapi tidak memahami politik yang sebenarnya.

Padahal politik merupakan pusat aktivitas manusia, yang dengannya kesadaran tunggal bersentuhan dengan alam dunia dan kehidupan sosial dengan segala bentuknya (Carnoy, 1984;65).

Atau secara komprehensif, Aristoteles mengatakan bahwa politik meruapakan sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan semua aspek kehidupan sebuah polis atau negara kota. Sehingga, memperjuangkan esensi politik sama halnya dengan memperjuangkan kepentingan bersama atau bonum commune.

Joyce Mitchel seperti yang dikutip Dr. Keladu Koten benar bahwa politik yang sesungguhnya adalah pengambilan keputusan kolektif atau perbuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Karena itu, sikap apatisme politik yang mewabah millennial tidak dapat dibenarkan secara politis, apalagi menjelang pilpres pada 17 April mendatang. Adalah suatu kecelakaan, jika generasi yang diharapkan untuk menjadi tiang penyanggah utama politik bangsa ini justru mengalami disorientasi dan disposisi kronis-politis.

Sesungguhnya, generasi millennial  yang diharapkan dalam konteks perpolitikan Indonesia sekarang ini adalah generasi yang tidak hanya adaptif dengan teknologi, melek digital, menyukai budaya pop, narsistik dan individualistis. Tetapi juga menjadi generasi-menyetir Gun-Gun Haryanto sebagai generasi yang cerdas, bebas, berintegritas, otonomitas serta menjadikan inovasi sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Generasi millennial diharapakan menjadi garda terdepan untuk menangkal politik yang bergenre destruktif-agitatif serta jenis politik manipulatif lainnya.

Sampai pada aras ini, Harold Laswell benar bahwa kaum muda adalah sekelompok kecil orang yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa saja, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam lingkaran politik. Dengan demikian, millennial adalah kunci utama untuk menentukan arah dasar politik bangsa ini.