Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat, Bonefasius Jebarus (baju biru pada meja bagian tengah didampingi Wakil Bupati Matim, Stefanus Jaghur) sedang mensosialisasi. Perda NTT. (Foto: Humas dan Protokol Kabupaten Matim).

Borong, Vox NTT-Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat, Bonefasius Jebarus, mengatakan umur ekonomis jalan lapen hanya dua tahun.

Bonjer, demikian ia disapa, menyampaikan hal itu saat mensosialisasi Peraturan Paerah (Perda), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sosialisasi peraturan daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Membahas paket sebaran program kegiatan APBD NTT tahun anggaran 2019, di ruang rapat Bupati Manggarai Timur (Matim), Rabu (13/3/2019).

“Saya jelaskan kepada seluruh tokoh masyarakat jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan kontraktor, karena anggaran lapen umur ekonomisnya cuman dua tahun,” kata Bonjer

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, memasukkan Kabupaten Matim menjadi empat daerah prioritas penanganan jalan provinsi. Sehingga dana yang didapatkan oleh Kabupaten Matim, Rp.42 miliar. Semuanya hanya diperuntukan bagi jalan provinsi.

Dia menjelaskan, angka yang fantastis itu akan di agi dalam dua segmen. Segmen satu hotmix sepanjang lima kilometer (5 km) dan segmen dua, 12 km terdiri dari dua km hotmix dan 10 km sirtu.

“Dan itu lebih berkualitas ketimbang lapen biasa,” tegasnya.

Lanjut Bonjer, untuk membangun satu kilo meter jalan provinsi membutuhkan dana Rp.3.097.000.000.

Dikatakannya, selama ini masyarakat pada umumnya terjebak dalam perbandingan yang tidak logis. Kemudian, itu dipakai untuk menilai orang.

Kata dia, membandingkan jalan provinsi dengan jalan kabupaten bahkan jalan nasional itu tidak logis. Sebab keduanya, tidak sama. Ketidaksamaan itulah, kata dia, sehingga yang muncul lebih banyak caci maki.

Untuk 1 (satu) km jalan nasional, anggaraanya Rp.7 M, jika dibandingkan dengan jalan lapen yang anggrannya Rp.400-500 juta.

“Yang salah adalah orang yang menilai, karena tidak singkron,” tandasnya.

Bonjer menambahkan, pembangunan infrastrukstur jalan di wilayah Kabupaten Matim tidak semudah apa yang dipikirkan.

“Butuh kerja sama antarpihak terkait. Karena pada intinya, kita harus saling mendukung dan kerja sama yang solid,” tukasnya.

Pada tempat yang sama juga, Bonjer menjelaskan, Pemperov sudah sepakati di badan anggaran untuk siap membiayai tenaga pengajar komite yang ada tingkat SMA dan SMK.

Lanjut Bonjer, hororium guru komite di sekolah negeri maupun swasta akan mendekati UMP yakni sebesar Rp.1.200.000.

Kata dia, kalau guru komite yang digaji Rp.5000.000 maka dari provinsi sebesar Rp.700.000 dan ini sudah menjadi kebijakkan Pemprov.

Oleh karena itu, dirinya meminta bantuan Wakil Bupati Matim, Stefanus Jaghur dan Kepala Dinas PK untuk membantu pengawasan guru-guru komite yang ada di SMA dan SMK.

“Untuk itu, kita saling bekerja sama supaya bisa melancarkan semua urusan itu dengan baik,” tukasnya.

Penulis: Sandy Hayon

Editor: Boni J