Bupati Manggarai Deno Kamelus saat mengunjungi tempat penanaman hortikultura milik Poktan Kampung Wune, Desa Tungku, Kecamatan Cibal, Senin (15/04/2019) (Foto: Ardy Abba/ Vox NTT)

Ruteng, Vox NTT- Bupati Manggarai, Deno Kamelus mengungkapkan hasil penjualan hortikultura dari sejumlah kelompok tani (Poktan) di kabupaten itu mencapai Rp 9 miliar pada tahun 2018 lalu.

Selanjutnya, sampai pada akhir Februari 2019 dalam catatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai sudah mencapai Rp 14 miliar dari penjualan hortikultura para petani.

“Jadi itu akumulasi dari beberapa kelompok tani. Yang 2017 itu kan ada 10 (Poktan), kemudian tahun 2018 ada tambah 10 lagi,” ujar Deno kepada sejumlah awak media saat mengunjungi tempat penanaman hortikultura milik Poktan Kampung Wune, Desa Golo, Kecamatan Cibal, Senin (15/04/2019).

Kunjungan Deno ke tempat penanaman hortikultura milik Poktan Kampung Wune tersebut merupakan bagian dari kegiatannya saat berkantor di Desa Golo, Senin siang.

Dalam kesempatan tersebut, Deno menjelaskan, kunjungannya itu untuk memastikan program hortikultura di Poktan Kampung Wune.

Bagi dia, program Pemkab Manggarai di bidang hortikultura harus bisa bermanfaat bagi petani yang sudah tergabung dalam Poktan. Manfaat itu harus secara berkelanjutan.

“Bahwa kemudian mereka berubah drastis sampai pada ideal yang kita inginkan, ya inilah kenyataannya. Tapi saya kira tugas pemerintah adalah bagaimana memastikan mereka (para petani) dibina, dididik, diberi pengetahuan supaya mereka memilih ini sebagai salah satu sumber penghasilan,” ujar Deno.

Tujuan Berkantor di Desa

Salah satu program Pemkab Manggarai di bawah kepemimpinan Bupati Deno Kamelus dan Wakil Bupati Viktor Madur adalah berkantor di desa.

Saat berkantor di Desa Golo, Bupati Deno mengungkapkan sejumlah alasan Pemkab Manggarai melaksanakan program berkantor di desa.

Ia menjelaskan, berkantor di desa sebenarnya sedang menjalankan tugas keseharian Pemkab Manggarai langsung di desa.

Menurut Deno, dalam manajemen pembangunan, ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan.

Itu antara lain; proses menggali informasi. Dalam manajemen pembangunan, jelas dia, Pemerintah perlu mengetahui langsung kebutuhan rakyatnya.

“Dalam rangka merencanakan kerja, tentu kita tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Harus lihat langsung, kita harus dapat informasi yang rakyat butuhkan. Harus mencari sebanyak mungkin informasi langsung dari masyarakat,” ujar Deno dalam sambutannya di hadapan ratusan warga Kampung Tungku, Desa Golo, Senin siang.

Setelah mendapatkan informasi banyak tentang kebutuhan masyarakat di desa, langkah selanjutnya adalah merencanakan pembangunan.

Langkah berikutnya, lanjut dia, adalah pelaksanaan pembangunan. Jadi, setelah ada perencanaan tentu akan disusul dengan implementasi.

Setelah itu ada pengawasan. Menurut Deno, program berkantor di desa juga bertujuan untuk memeriksa aset-aset pembangunan yang distribusikan ke desa.

”Apakah sudah sampai di desa. Bagaimana kondisinya apakah sudah berdampak pada kesejahteraan rakyat atau tidak,” kata Deno.

Deno melanjutkan, manajemen pemerintahan yang lain yakni melakukan evaluasi terhadap semua pembangunan sebelumnya.

Penulis: Ardy Abba