Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»KESEHATAN»Boni Hargens Minta KPK Investigasi Penggunaan Anggaran di Dinkes Manggarai
KESEHATAN

Boni Hargens Minta KPK Investigasi Penggunaan Anggaran di Dinkes Manggarai

By Redaksi4 Juni 20193 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Boni Hargens (Foto: Okezone)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Ruteng, Vox NTT-Boni Hargens, akademisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, NTT.

Hal itu ia sampaikan menyusul adanya kasus kelangkaan obat untuk racun ular di RSUD Ben Mboi Ruteng, milik Pemkab Manggarai.

Direktur RSUD Ben Mboi,  dr Elisabet Adur mengakui hingga kini belum ada stok obat di daerahnya, termasuk di Dinas Kesehatan dan di seluruh Puskesmas.

“Susah juga, minta di Puskesmas pun tidak ada, tidak ada semua. Mau minta di Dinas Kesehatan juga tidak ada,” katanya.

Boni menyatakan, hal ini merupakan bukti ketidakbecusan pihak Dinas Kesehatan di kabupaten yang dipimpin Bupati Kamelus Deno itu dalam menjalankan mandat melayani rakyat.

“Saya minta Pemda Manggarai segera mengevaluasi total layanan kesehatannya,” katanya Selasa, 4 Juni 2019.

http://fuq.zqc.mybluehost.me/2019/06/04/obat-langka-pemkab-manggarai-diminta-benahi-layanan-kesehatan/46804/

Ia pun menyatakan, penggunaaan anggaran di Dinas Kesehatan perlu diinvestigasi, mengingat keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Manggarai sudah sering disampaikan masyarakat.

“KPK perlu segera menginvestigasi pemakaian anggaran kesehatan di Manggarai,” jelasnya.

“Saya sudah tidak sabar dengan ketidakbecusan banyak Pemda di NTT, terutama di Manggarai, setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat selama ini,” tambah Boni.

Ia menegaskan, layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling fundamental untuk mengukur kehadiran atau ketidakhadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud,” tegasnya.

Pada Selasa, 4 Juni Boni sempat mengungkap di media sosial Facebook kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng.

Reaksi Boni mencuat ketika satu keluarganya yang digigit ular berbiasa dan datang berobat malah diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.

Kondisi ini membuat pasien bingung, pasalnya jarak dari Ruteng ke Labuan Bajo ditempuh selama 5 jam.

Dalam unggahannya, ia mengatakan, “kalau tersengat ular, segera ke Labuan Bajo sebelum celaka karena trombosit yang makin menurun akibat racun ular.”

Direktur RSUD Ben Mboi, dr Elisabet Adur mengakui adanya kasus seperti yang diungkapkan Boni.

Ia mengatakan, mereka sudah berupaya mencari cara agar bisa segera mendapatkan obat, namun tidak tersedia stok di area Ruteng.

Ditanya terkait solusi untuk kasus seperti yang diungkap Boni, ia mengatakan, mereka memilih meminta pasien mencari sendiri.

“Kita anjurkan orang per orang, (untuk) mau beli di Labuan Bajo,” katanya.

Terkait jawaban tersebut Boni menyatakan, seharusnya pemerintah tidak main-main dengan urusan layanan kesehatan.

“Selain kemiskinan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai, khususnya, dan NTT umumnya,” tegasnya.

“Semoga kasus ini mendapat perhatian dari institusi KPK sebagai pranata demokrasi yang menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambah Boni

Penulis: Irvan K

Boni Hargens Dinkes Manggarai Korupsi NTT Manggarai
Previous ArticleObat Langka, Pemkab Manggarai Diminta Benahi Layanan Kesehatan
Next Article Ayo Indonesia Gelar Pelatihan Public Speaking untuk Kader Posyandu

Related Posts

Keuskupan Ruteng Wanti-wanti Dampak Tambang Mangan PT SJA di Reok

4 Juli 2026

Camat Reok Cup III Siap Bergulir Pertengahan Juli

2 Juli 2026

PT SJA Sosialisasikan Rencana Tambang Mangan di Reok, Warga Kampung Jengkalang Nyatakan Dukungan

29 Juni 2026
Terkini

Eco-enzyme: Solusi Sederhana Mengolah Limbah Dapur Perkotaan

16 Juli 2026

Dua Wisatawan Asal China Tewas Tenggelam saat Snorkeling di Perairan Pulau Kelor

15 Juli 2026

Kompak Indonesia Desak Kejati NTT Supervisi Kasus Dana BOK Puskesmas Benteng Jawa

14 Juli 2026

Dua Siswa SMPN 10 Poco Ranaka Lolos OSN Provinsi, Wakili Manggarai Timur

14 Juli 2026

JPIC OFM dan FORKASI Adukan Konflik Agraria Tonggurambang ke Komnas HAM

13 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.