Ardy Abba
alterntif text

Redaksi, Vox NTT– Potret kemiskinan di Provinsi NTT masih menjadi momok.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, penduduk miskin di NTT per Maret 2019 mencapai 21,09 persen. Jumlahnya meningkat 0,06 persen, bila dibandingkan dengan kondisi di September 2018.

Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2019 sebanyak 1.146.320 orang atau meningkat 12.210 orang pada September 2018.

Sedangkan di level nasional, per Maret 2019 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41%. Angka tersebut setara dengan 25,14 juta orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan absolute.

Anehnya pada saat yang sama, pemerintah mengklaim banyak program pengentasan kemiskinan yang sudah digelontorkan ke tengah masyarakat.

Sebut saja, misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain-lain.

Selain itu, ada juga Dana Desa yang diproyeksi oleh pemerintah bisa meretas kemiskinan.

Dana Desa Terus Bergulir, Pemprov NTT Sebut Angka Kemiskinan di Ende Justru Naik

Namun gempuran banyak dana dari berbagai program yang masuk ke desa ini tidak banyak membawa perubahan. Persentasi angka kemiskinan di NTT masih bertengger aman, bahkan cenderung meningkat.

Padahal, pemerintah pusat mengalirkan Dana Desa ke NTT pada tahun 2019 sebesar 3,020 triliun rupiah. Dana Desa tersebut akan dialokasi ke 3.026 desa yang tersebar di-21 kabupaten di Provinsi NTT.

Ya, berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan sementara bahwa Dana Desa dan program-program lainnya belum menjadi solusi jitu untuk meretas kemiskinan yang masih membentang luas di seluruh NTT.

Alasannya pun beragam ditemukan. Dana Desa kerap menjadi dana segar bagi koruptor di level desa.

Desa ‘Surga’ bagi Koruptor, Ini Daftar Kades di NTT yang Tersandung Korupsi

Selain itu gelontoran Dana Desa masih banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam banyak kasus, program kerakyatan kades terpilih hanya disasarkan pada keluarga, kelompok dan pendukungnya.

Dampaknya, deretan kisah pilu warga miskin masih menjadi cerita klasik di NTT. Hidup di tengah kekurangan dan keterbatasan masih menjadi teman setia. Kemiskinan seolah tak rela pergi.

Kisah Anas Undik adalah satu dari ribuan potret betapa cengkraman kemiskinan mematikan masa depan keluarga miskin. Kisah Anas Undik adalah fenomena yang membentang hampir seluruh daerah di NTT hingga kini.

Pemilik nama lengkap Anastasia Undik itu adalah seorang janda asal Kampung Lompong, Desa Golo Lembur, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT.

Anas Undik, Janda yang Bertahan Hidup di Tengah Gempuran Kemiskinan

Wanita berumur 39 tahun itu telah lama meratap dan hidup di tengah gempuran kemiskinan.

Hidup dengan kemiskinan dan serba kekurangan masih akrab menemani ziarah hidupnya, seolah tak rela pergi.

Rumah Anas dan kelima buah hatinya pun sungguh miris. Ukurannya hanya sekira 4×5 meter.

Dinding dan atapnya terbuat dari pelupuh bambu. Lantainya tanah. Keluarga ini harus berdesak-desakan saat tidur malam.

Tempat tidur mereka berupa tenda yang dibuat Anas dari bambu. Tak ada kamar khusus untuk keluarga dan tamu, selayaknya model rumah dari kebanyakan orang.

Tak ada kasur di tenda itu. Alas tidur mereka hanya berupa tikar yang dijahit dari sak semen.

Tak ada sekat dalam rumah yang serba dirancang dari bambu itu. Yang ada sekat hanya dapur, tempat Anas memasak untuk anak-anaknya. Itu pun tak berdinding, bagai pondok di tengah sawah.

Anas Undik dan anak-anaknya pose bersama di depan rumah mereka (Foto: Ardy Abba/ Vox NTT)

Kerja Banting Tulang

Sejak pasangan hidupnya Stefanus Adol meninggal pada tahun 2010 lalu, hidup Anas mulai sengsara dan penuh penderitaan.

Arah dan keberlangsungan kehidupan keluarga itu pun sepenuhnya berada di pundak Anas, tanpa ditemani suami tercinta.

Anas pun rela menjalaninya demi kelima buah hati hasil pernikahannya dengan Stefanus.

Wanita kelahiran Lompong, 6 Januari 1980 itu terus berusaha bangkit dan bekerja keras bukan untuk bergelimang harta, namun hanya demi menafkahi anak-anaknya. Demi sepiring nasi untuk makan sehari.

Tak ada kamus lelah dalam hidupnya. Ia terpaksa merambah semua tugas sang suami sebagai tulang punggung utama keluarga.

Anas bekerja sebagai buruh tani tak tetap di kebun dan sawah tetangga di Kampung Lompong.

Biasanya, ia diberi upah 30 ribu- 35 ribu rupiah perhari. Itu pun tidak setiap hari upah harian ia dapatkan. Uang bisa didapatkan Anas, jika ada warga yang membutuhkan tenaganya.

Wanita yang hanya bertamatkan Sekolah Dasar (SD) itu mengaku, tak hanya berupa uang sebagai upah tenaganya bekerja di kebun dan sawah tetangga.

Terkadang, kata dia, ada warga yang memberi upah tenaganya dalam bentuk padi. Itu pun tak ada ukuran baku berapa karung padi dalam satu hari kerja, tergantung kasihan tuan kebun atau sawah.

Meski ada tiga bidang kebun kemiri peninggalan suami, namun Anas mengaku hasil panenannya tak cukup kuat untuk menopang kehidupan keluarga. Hasil panenan kemiri itu hanya maksimal 30 kilogram.

Anak Putus Sekolah

Tidak ada orang tua yang ingin anaknya tumbuh dalam kondisi putus sekolah. Prinsip ini pun masih tertanam dalam lubuk hati Anas.

Namun apa daya, kondisi ekonomi dan kemiskinan membuat anak-anaknya harus menerima kenyataan pahit.

Dari lima buah hati Anas, tiga yang lainnya sudah putus SD lantaran ekonomi tak mampu. Sementara, dua lainnya masih duduk di bangku SD.

Anas mengaku mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuknya. Angkanya variatif, mulai dari 400 ribu-1 juta rupiah.

Keluarga Anas juga pernah mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP). Terakhir, Anas mendapat sebesar 900 ribu rupiah.

Meski demikian, bantuan tersebut belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Keluarga Anas dan mungkin keluarga lain yang serupa butuh bantuan lebih dari pemerintah. Pemerintah mulai dari level desa harus membuka akses lapangan pekerjaan, bantuan perumahan, pendidikan, dan kesehatan bagi mereka.

Bantuan memang perlu untuk kebutuhan jangka pendek. Namun itu saja tidak cukup. Sebab, pembangunan manusia sebagaimana yang terus didengungkan pemerintahan Jokowi adalah kerja berkelanjutan.

Mereka butuh pendidikan dan pemberdayaan lebih agar mampu bersaing di tengah tantangan zaman yang makin ketat. Setelah mereka memiliki daya (baca:skill dan keterampilan), pemerintah waji memberi modal supaya mulai berusaha.

Penulis: Ardy Abba