Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si, Ketua Dewan Pembina Yayasan Abdurrahman Baswedan saat membawakan sambutan dalam Seminar Regional Strategi Memperkuat Perangai Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta, Sabtu, 10 Agustus 2019
alterntif text

“Tanah air yang kita miliki bersama sekarang bukanlah pusaka yang kita warisi dari angkatan 66, 45, 28, 08 ataupun dari nenek moyang kita yang lebih jauh, akan tetapi kekayaan yang kita pinjam dari generasi yang akan datang, dari anak cucu kita.” (Daoed Joesoef 1926-2018)

Yogyakarta- Vox NTT-Indonesia memasuki usia yang ke-74. Meski telah menginjak usia renta, spirit optimisme terus digaungkan oleh segenap elemen.

Salah satunya didengungkan oleh Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang mengusung tema HUT RI “Menuju Indonesia Unggul”.

Optimisme memang penting untuk mengarahkan imajinasi dan sumber daya negara menuju sesuatu yang diimpikan itu. Namun harus diiringi refleksi kritis tentang Indonesia masa lalu dan saat ini.

Salah satu lembaga yang secara kritis merefleksikan ‘lowong peradaban’ itu ialah Yayasan AR. Baswedan.

Yayasan ini berdiri dilandasi pemikiran bahwa ilmu pengetahuan (sains) merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk membawa bangsa ke masa depannya yang lebih baik dan bermakna.

Lantas, apakah sistem pendidikan Indonesia sudah menjamin dan mengarahkan roda peradaban menuju masa depan yang baik?

Berangkat dari pertanyaan refleksi tersebut, Yayasan AR. Baswedan mengajak setiap pakar, pemerhati pendidikan dan masyarakat untuk  mendiskusikan letak ilmu pengetahuan dalam peta jalan pergerakan bangsa. 

“Apakah perkembangan sains kongruen dengan kebutuhan bangsa atau sebaliknya. Bagaimana peran perguruan tinggi? Apakah telah terbangun suatu tata kelola pengetahuan bangsa dan bagaimana cara bangsa mengkonsolidasikan seluruh pengetahuan yang diproduksi?” demikian tutur Ketua Dewan Pembina Yayasan AR. Baswedan, Khamim Zarkasih Putro dalm Seminar Nasional dan Rapat kerja I bertema Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (25/5/2019) lalu.

Pertanyaan selanjutnya yang tak kalah penting ialah apakah pengetahuan telah membentuk jati diri bangsa?

Yayasan AR. Baswedan memandang pentingnya suatu konsepsi “Perangai Indonesian”, yakni konsep tentang ciri-ciri manusia Indonesia. (Dilansir dari Harian Jogja, edisi 21 Mei 2019)

Menindaklanjuti konsep tersebut, pada Sabtu, 10 Agustus 2019 bertepat di Auditorium Universitas PGRI Yogyakara (UPY), Yayasan AR. Baswedan bekerja sama dengan pihak kampus untuk melaksanakan Seminar Regional dengan tema “ Strategi Memperkuat Perangai Indonesia.”

Seminar Regional dengan tema “ Strategi Memperkuat Perangai Indonesia” pada Sabtu, 10 Agustus 2019 bertepat di Auditorium Universitas PGRI Yogyakara (UPY)

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 400 orang peserta dari berbagai profesi ini, menghadirkan beberapa tokoh pendidikan di DIY, antara lain: Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Rochmat dihadirkan untuk membedah tentang Konsepsi Perangai Indonesia.

Kedua, Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si, Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang membahas tentang Strategi Pendidikan Penguatan Perangai Indonesia.

Dan ketiga, Prof. Dr. Musa Asy’arie, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta yang membahas Peran Perguruan Tinggi untuk Akselerasi Pembangunan Perangai Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga hadir Kepala Dinas Dikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang membawakan sambutan tentang Peta Persoalan Manusia Indonesia.

Apa itu Konsepsi Perangai Indonesia?

“ Dengan karakter (Perangai) yang tangguh suatu bangsa dapat melanjutkan eksistensinya dalam percaturan antar bangsa.” (Bung Hatta).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perangi/pe·ra·ngai/ adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatan. Singkatnya, perangai adalah watak, kepribadian, dan karakter. 

Prof. Rochmat Wahab menjelaskan, secara historis, bangsa Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Bersama dengan itulah perangai Indonesia terbangun melalui proses perjalanan panjang sejarah dan peradaban bangsa Indonesia.

Prof Armaidy dalam penjelasannya mengatakan, semasa awal kemerdekaan perangai keindonesiaan menjadi keharusan yang diberlakukan di setiap elemen dan pranata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan yang senantiasa membangkitkan perangai keindonesiaan.

Menurut dia, sudah menjadi suatu dalil bahwa bangsa yang telah dihinggapi oleh perasaan dan semangat nasionalisme, maka bangsa itu akan berjuang untuk mencapai kemerdekaan. 

Pada dasarnya, kata Armaidy, nasionalisme mengandung empat unsur pokok, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa.

Oleh karena itu, nasionalisme merupakan integrasi faktor alam, budaya, dan sejarah suatu bangsa yang memberikan corak dan warna pemikiran bangsa yang bersangkutan.  

Namun, demikian Armaidy, setelah 74 tahun merdeka dan ketika reformasi bergulir, di mana semangat tersebut?

“Semangat itu sirna dan lenyap karena diangap sebagai produk yang tidak lagi riil dalam praktiknya serta tidak bermanfaat,” jelasnya.

Akibatnya, dewasa ini cukup sulit untuk melaksanakan nilai keindonesiaan yang ideal di tengah gempuran globalisasi dan semakin modernnya masyarakat Indonesia.

Keadaan pun diperparah oleh banyaknya generasi muda yang lebih menyukai nilai-nilai materialistik dan hedonistik.

“Di sisi lain, bagi sebagian orang Indonesia, Pancasila itu utopis dan sebuah ideologi yang susah untuk diwujudkan atau sebuah mimpi yang sulit untuk direalisasikan,” tuturnya.

Kondisi ini lagi-lagi dipersulit oleh minimnya keteladanan dari kalangan atas, yaitu mereka-mereka yang duduk di pemerintahan maupun lembaga-lembaga politik.

“Hal ini disebabkan karena tidak adanya satu kata dengan perbuatan dan Pancasila hanya dijadikan konsep yang hanya dihafalkan bukan diamalkan. Oleh karena itu, terlihat bahwa bangsa ini tidak mampu mentransformasikan nilai, rasa dan semangat keindonesiaan,” tegasnya.

Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

Sementara, Kepala Dinas Dikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan tentang tantangan Indonesia dalam menyiapkan Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. 

Revolusi Industri 4.0 yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 2011 di Jerman (Hanover Fair) maupun Society 5.0 yang diperkenalkan pertama kali di Jepang, sama-sama menuntut kompetensi Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan Keterampilan Problem Solving, Penciptaan Nilai, Imajinasi, Kreativitas dan Inovasi.

Aji pun memaparkan sepuluh keterampilan utama (Top skills) untuk kompetensi tenaga kerja 2020 yang diidentifikasi oleh World Economic Forum pada tahun 2016.

Keterampilan-keterampilan tersebut yakni: Complex Problem Solving, Crtical Thinking, Creativity, People Management, Coordinating With Others, Emotional Intellingence, Judgment and Decition Making, Servie Orientation, Negotiation, Cognitve Flexibility.

“Keterampilan ini berlaku dan relevan untuk menjadi persyaratan kualifikasi SDM dalam Era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0,” jelasnya.

Dia melanjutkan, Society 5.0 akan menciptakan masyarakat imajinasi (imagination/super smart society), di mana transformasi digital akan mengkombinasikan imajinasi, kreativitas, dan inovasi dari setiap orang dalam dunia fisik (Physical Space).

Kombinasi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial agar menciptakan nilai, dengan dibantu oleh AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things), digitalisasi, dalam Revolusi Industri 4.0.

Peranan manusia dalam Society 5.0 pun harus memiliki kompetensi global agar mampu mengendalikan peranan robot dalam membantu semua pekerjaan yang dilakukan oleh Artificial Intellegence (Kecerdasan Buatan) yang dimiliki oleh robot-robot pintar itu.

Menurut Aji, situasi ini akan mengakibatkan disrupsi besar-besaran dalam sistem pendidikan Indonesia (banyak mata kuliah/mata pelajaran yang diajarkan akan cepat menjadi usang).

Dikatakan, sistem pendidikan tinggi Malaysia (MyHE 4) lebih cerdas dan strategik dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 karena berfokus pada pengembangan kompetensi SDM sebagai fondasi atau landasan untuk menopang aplikasi Industri 4.0. Malaysia kata dia, siap memasuki Society 5.0.

Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia, demikian Aji, hanya “berkutat” pada perbaikan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta, pembukaan program studi baru, distance learning tanpa “roadmap” yang jelas dalam membangun kompetensi SDM sesuai persyaratan pasar tenaga kerja lokal maupun global.

“Kita dihadapkan pada tuntutan-tuntutan negara untuk menuju Revolusi Industri 4.0 atau Masyarakat 5.0 sedang di sisi yang lain banyak masyarakat kita yang masih hidup dalam era agricultural economy. Lantas di mana peran negara untuk menyelaraskan situasi ini? Sedangkan revolusi mental yang menjadi agenda negara dari 5 tahun yang lalu kian absent dalam kehidupan kita saat ini,” jelasnya. 

Kembali ke Pancasila 

Dalam penjelasannya, Prof Armaidi menegaskan bangsa ini sedang meninggalkan dan menanggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

“Perlu kembali jati diri bangsa dalam konteks kekinian untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan,” katanya.

Pada masa Bung Karno, jelas Armaidi, jati diri bangsa disebut Kepribadian Indonesia, dan inti jati diri bangsa yaitu Pancasila yang menjadi dasar perangai keindonesiaan. 

Patung Bung Karno di Taman Permenungan Bung Karno Ende, Flores, NTT. Di tempat inilah bung Karno merenungkan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan ideologi Indonesia (Foto: Ian Bala/Vox NTT)

Kemudian bangsa ini mengarungi samudera berbangsa dan bernegara laksana bahtera kehilangan kemudi, melakukan berbagai eksperimen dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang bukan bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Bahkan, kata dia, untuk menyebut Pancasila dan keindonesiaan saja sungkan. Para pejabat pun jarang menyinggung-nyinggung nilai-nilai keindonesiaan dalam berbagai pidato-pidato resmi. Perilaku sebagai bangsa telah menafikan jati dirinya sebagai bangsa di dunia ini.

” Bermain-main dengan perangai keindonesiaan, sama halnya dengan membunuh diri sendiri,” tuturnya.

Untuk itu, perangai keindonesiaan haruslah bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini selaras dengan nilai-nilai lima pillars characteristics, yaitu: transendensi, humanisasi, kebhinekaan, musyawarah, dan keadilan.

Menurut Armaidi, untuk menjawab konsepsi perangai Indonesia dan strategi pendidikan perangai Indonesia maka dibutuhkan lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan yang mendukung.

“Sebab, bicara penguatan konsespi peringai keindonesiaan tidak terlepas dari prestasi akademik, iklim dan keamanan sekolah, tetapi juga soal moral. Moral inilah yang utama, sebab ketahanan moral menunjukan seberapa besar integritas negara kita,” tegasnya.

Penulis: Grace Gracella

Editor: Irvan K

*Materi seminar dapat diakses di: www.bit.ly/MateriPerangaiIndonesia atau www.arbaswedan.id

alterntif text