Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (Foto Sello Jome/Vox NTT)
alterntif text

Kupang, Vox NTTGubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap ngotot untuk menutup sementara Pulau Komodo.

Sikap tersebut terungkap lewat penolakan rekomendasi hasil kajian tim terpadu yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) beberapa waktu lalu.

Isi kajian tersebut yakni melarang relokasi penduduk dan penutupan sementara Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Flores NTT.

Relokasi dan penutupan sementara Pulau Komodo oleh pemerintah NTT disebut untuk kepentingan konservasi dan menjaga keberlangsungan hidup hewan purba Komodo (Varanus Komodoensis).

“(Pemerintah NTT) menolak pernyataan bapak menteri berdasarkan hasil kajian tim bahwa pulau komodo tidak ditutup,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu di ruanganya, Selasa (24/9/2019)

Marius yang didampingi kepala dinas Pariwisata NTT, Wayan Darmawan.menjelaskan, hasil kajian tim terpadu bentukan kementrian tanpa melibatkan pemerintah NTT.

Bahkan tim terpadu ini beranggotakan orang-orang luar NTT yang tidak paham maksud dan tujuan rencana penutupan sementara Pulau Komodo.

Tim terpadu ini, kata Marius, tanpa lebih dulu menemui Gubernur NTT dan langsung ke Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat untuk melakukan kajian.

“Kayanya (Tim Kementerian) sengaja tidak bertemu bapak Gubernur mereka langsung ke Labuan Bajo,” kata Marius

“Tim yang dibentuk itu dari Jakarta, Bogor datang sebentar saja lalu pulang ambil kesimpulan,” tambah Marius lagi.

Padahal menurut dia, dukungan untuk Konservasi atas Pulau Komodo datang dari banyak aktivis lingkungan di negara-negara Eropa.

“Dukungan untuk konservasi ini sangat besar. Di Eropa banyak aktivis yang dukung kebijakan ini,” katanya.

Karena itu, lanjut Marius, Pemerintah NTT tetap berkomitmen menutup sementara dengan tujuan konservasi.

“Ini memiliki tujuan ekonomis jangka panjang. Hingga 50 tahun ke depan. Bukan tujuan jangka pendek,” tegas Marius.

Sementara itu, Kadispar NTT, Wayan Darmawan mengatakan beberapa masalah dasar yang terjadi di Pulau Komodo saat ini diantaranya adalah kurangnya rantai makanan untuk Komodo.

Terjadi perburuan liar, tidak ada lagi pohon-pohon karena kebutuhan penduduk yang mengakibatkan sungai jadi kering pada wilayah itu.

Karena itu Darmawan menegaskan bahwa penutupan sementara itu bertujuan baik untuk kepentingan Komodo.

“Masalah rantai pakan Komodo, terjadi perburuan liar dan masih banyak lagi. Maka fokus dari relokasi ini adalah konservasi untuk meningkatkan kualitas hidup Komodo,” kata Wayan.

Wayan mengatakan rencana konservasi terhadap pulau komodo ini telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.

Karena itu ia berharap pemerintah baik di kementrian, Provinsi hingga kabupaten kembali duduk bersama.

“Kita berharap pemerintah kembali duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang baik. Dan Presiden telah sepakat untuk konservasi ini,” ujar wayan.

Jika tidak ada hambatan lagi, penutupan sementara pulau komodo ini diperkirakan pada awal tahun 2020.

Kontributor: Juan Pesau

Editor: Irvan K