Ans Gara
alterntif text

Oleh: Ans Gara

Mahasiswa STFK Ledalero, Centro John Paul II Tinggal di Ritapiret

Ruang publik akhir-akhir ini ramai dijejali oleh tema seputar gerakan demonstrasi bertajuk “Gejayan Memanggil” yang diinisiasi sejumlah mahasiswa di Yogyakarta.

Gerakan perlawanan ini menjadi seksi diperbincangkan lantaran telah berhasil menyebar ke seluruh kota di Indonesia dan melahirkan tegangan pro-kontra di ruang publik.

Tegangan tersebut bukan hanya terjadi pada tataran teoritis spekulatif melalui wacana yang beredar melainkan juga dalam tataran praksis melalui deretan gerakan lanjutan yang bisa kita baca atau saksikan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi wacana yang bergulir tersebut, serentak pula merefleksikan beberapa persoalan substansif  yang menjadi arche gerakan-gerakan para mahasiswa.

Gerakan-gerakan perlawanan mahasiswa yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa ini tidak dilakukan sebagai sebuah  reaksi impulsif, tetapi dilatarbelakangi oleh sejumlah praktik eksentrik dalam realitas sosial politik kita. Yang menarik ialah perlawanan mahasiswa tersebut seringkali bermuara pada runtuhnya suatu rezim despotik totaliter.

Pada masa kolonial, perlawanan para pemuda-mahasiswa yang terafiliasi dalam sejumlah organisasi pemuda distimulasi oleh praktik dominasi para penjajah. Salah satu peristiwa penting yang dapat diangkat ialah gerakan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 silam.

Gerakan ini menjadi antitetis dari politik devide et impera a la penjajah. Sebagai alternatif, sejumlah organisasi pemuda yang juga terdiri dari beberapa pelajar dari seluruh Hindia Belanda menawarkan politik persatuan; satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia.

Pada masa kekuasaan rezim Orde Lama dengan Soekarno sebagai arsitek utamanya, gerakan para mahasiswa dilatarbelakangi oleh corak kolonialisme terselebung rezim ini.

Dalam aksi demontrasi 1966 yang diinisiasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai misal, para mahasiswa menuntut Pembubaran PKI, ritul kabinet Dwikora dari menteri-menteri goblok dan Gestapu, dan cabut peraturan-peraturan pemerintah yang menyulitkan kehidupan rakyat (Soe Hok Gie dalam Stanley dan Santoso,  2017).

Sementara itu, pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru, demonstrasi mahasiswa didorong oleh corak kepemimpinan Soeharto yang kental dengan praktik KKN, feodalis, sentralistik, dan cenderung anti-politik.

Gaya kepemimpinan ini kemudian berbuntut pada tidak menentunya kehidupan dalam berbagai dimensi. Di tengah situasi tak menentu ini, mahasiswa telah mengambil sikap dengan menjadi oposan penguasa, sebuah pilihan anti mainstream. Mereka dengan sangat anggunnya memilih untuk tidak menjadi penjilat dari para penguasa yang hamil kelaliman. 

Lantas apa yang menarik dengan gerakan para mahasiswa bertajuk Gejayan Memanggil atau gerakan-gerakan serupa yang terjadi di sejumlah daerah pada era pasca reformasi kini?

Ada beberapa poin yang hemat penulis penting untuk dielaborasi dalam tulisan singkat ini.

Pertama, ada yang keliru dari perpolitikan Indonesia, sekurang-kurangnya semenjak semangat reformasi didengungkan pasca runtuhnya rezim totaliter Soeharto.

Para penstudi ekonomi politik Indonesia yang menggunakan pendekatan struktural menggarisbawahi banalnya struktur perpolitikan Indonesia sebagai anasir utama gagalnya agenda reformasi.

Reformasi memiliki lubang besar karena hanya berakhir pada reformasi institusional seperti misalnya pembentukan lembaga KPK, amandemen konstitusi negara, dan pengejawantahan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Akan tetapi, agenda reformasi tidak menyentuh aspek struktural yang menjadi ranah dari suatu praktik politik. Studi-studi dari perspektif ini menggarisbawahi struktur-struktur warisan Orba yang masih mengakar kuat dalam tubuh pemerintahan Indonesia pasca reformasi.

Realitas politik dan demokratitasi Indonesia selama dua dekade yang telah lewat masih menghadiri pemain lama yang tidak bisa move on dari corak kekuasaan warisan Orba dan atau pemain baru yang pembulu darahnya masih kental dengan hemoglobin Orba.

Orang boleh ganti, tetapi sistem-sistem lama seperti patronase, feodalisme, hegemoni, militerisme, dan litani struktur Orba lainnya masih tetap dipertahankan dalam realitas perpolitikan kita.

Akibatnya reformasi seperti ironi membuang garam di tengah samudera luas, sia-sia belaka. Karena itu, kebutuhan untuk mengubah struktur menjadi kian krusial agar politik yang demokratis bisa menemukan peluangnya sehingga bisa berkembang ke arah yang lebih baik (Robison, Hadiz, dan Winters dalam Ford et al., 2014 sebagaimana dikutip Tornguist, 2018).

Sementara itu para penstudi yang menggunakan pendekatan agensi sebagai misal Aspinal melihat peran aktor-aktor politik yang berkiprah dalam kekuasaan politik Indonesia sebagai dalang di balik gagalnya agenda reformasi.

Pendekatan ini mengangkat tesis bahwa para agen politik yang berkiprah dalam kekuasaan politiklah yang menentukan bagaimana tampilan ranah politik Indonesia.

Aktor yang bobrok akan melahirkan ranah dan sistem politik yang bobrok. Demonstrasi mahasiswa hemat penulis sekaligus menyasar dua kealpaan ini, struktur maupun agen.

Posisi antagonistik para mahasiswa menjadi semacam wacana tandingan atas hegemoni struktur warisan Orba, serentak pula menjadi pencerahan politik terhadap aktor-aktor politik karbitan yang lebih mengutamakan kepentingan diri dan kroni.

Kedua, gerakan mahasiswa menjadi contoh paling nyata dari dialektika sebuah ranah politik. Politik bukan melulu menjadi milik para elite yang menampilkan dramaturgi klasik nan membosankan. Yang terjadi selama ini ialah bahwa politik kita cenderung menghadirkan pemain-pemain yang sama, cerita yang sama, konflik rekaan yang sama, dan rekonsiliasi politik yang sama.

Alih-alih menghadirkan pemahaman reduksionis tersebut, gerakan para mahasiswa membuktikan bahwa politik dan demokrasi adalah juga milik rakyat. Apabila politik dipahami sebagai sebuah arena pertarungan gagasan dan meniscayakan suatu pembangkangan yang legitim, pemerintah dan elite politik semestinya menyambut baik gerakan-gerakan tersebut sebagai sebuah kemajuan paling genial dalam beberapa dekade pasca reformasi. 

Ketiga, pasca demonstrasi kita disuguhkan dengan kenyataan kuatnya relasi antara kuasa dan pengetahuan. Kekuasaan selalu berkelindan dengan pengetahuan karena kekuasaan dapat menciptakan suatu pengetahuan dan pengetahuan dapat memperkuat legitimasi dari sebuah kekuasaan.

Pola relasi mutual ini terasa kental dalam sejumlah wacana bernada pro pemerintah. Tidak dapat dimungkiri bahwa wacana pro pemerintah kerapkali menekankan sisi periferi dari perjuangan dan perlawanan para mahasiswa.

Hal ini misalnya tampak dalam tuduhan konspirasi, resonansi politik ketakutan, atau klaim tunggang-menunggangi. Substansi persoalan kemudian menjadi kabur dalam habokan wacana pencitraan dan pembelaan pemerintah dan sejumlah pendukungnya.

Keempat, persoalan terkait tindakan anarkis para mahasiswa. Wacana pro-pemerintah cenderung membuat suatu penilaian hitam putih terhadap aksi anarkis para mahasiswa.

Para mahasiswa dipersalahkan pada satu sisi, sementara itu pada sisi yang lain aparat keamanan diglorifikasi karena berhasil mengamankan aksi demo yang dinilai “menyimpang” tersebut. Penilaian seperti inii hemat penulis tidak berimbang. Anarkisme mahasiswa sebenarnya menjadi semacam fenomena gunung es.

Itu adalah sisi kecil yang mencuat ke permukaan dari sebuah persoalan besar yang perlu digali bersama. Karena itu, pertanyaan krusial yang mesti dijawab ialah apa yang membuat mahasiswa bertindak anarkis?

Anarkisme mahasiswa tidak dapat dilepaspisahkan dari struktur mental, sosial, dan kultur kekerasan yang sudah berakar kuat dalam budaya politik kita.

Selama ini, penguasa cenderung menampilkan tindakan anarkis ketika berhadapan dengan gelombang penolakan dan perlawanan dari rakyat dengan menggunakan pendekatan militeristik dan respons reaktif.

Sejurus dengan itu, pemerintah telah turut terlibat dalam membentuk budaya kekerasan yang salah satunya menyata dalam tindakan anarkis sejumlah oknum mahasiswa. Oleh karena itu, mempersalahkan mahasiswa tanpa membaca budaya politik yang telah lama dibangun justru menjadi sebuah pembodohan besar.

Berangkat dari beberapa pokok persoalan di atas, penulis membaca gerakan mahasiswa sebagai sebuah materi pendidikan politik yang elegan.

Mereka telah berjuang untuk kepentingan rakyat, politik Indonesia, dan proses demokratisasi yang selama ini berjalan di tempat. Akhirul kalam, penulis mengucapkan terimakasih terhadap pencerahan politik dari beberapa rekan mahasiswa ini.

Semoga idealisme ini masih tetap dipertahankan demi tercapainya cita-cita bonum commune bagi negeri tercinta ini. Bersama kita teriakan: Lawan!