Lampiran Foto : Ketua Komisi III DPRD Ende Vinsen Sangu sedang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah di ruang gabungan komisi (Foto : Ian Bala/Vox NTT)
alterntif text

Ende, Vox NTT-DPRD Ende mengkritisi pengajuan alokasi anggaran oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2020 yang dinilai tak seimbang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah, anggota dewan menilai alokasi anggaran yang diajukan pemerintah terutama kebutuhan belanja langsung untuk masyarakat, sangat kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran operasional dinas.

Menurut dewan, perspektif ini dianggap lemah dengan menghabiskan anggaran pada bidang yang kurang menyentuh kebutuhan dan tidak proporsional.

“Kami mencermati terutama pos belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan pos belanja tidak langsung yang lebih besar. Dari sisi efisiensi kita melihat tidak menyentuh kepada masyarakat. Nah, ini yang harus ditekan,”ungkap Ketua Komisi III DPRD Ende, Vinsen Sangu dalam RDP bersama pemerintah pada Rabu (13/11/2019) siang.

Pengalokasian anggaran model ini, kata Vinsen, mesti diubah secara berlahan agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat. Jika tidak maka perspektif pemerintah terhadap pengajuan anggaran masih lemah.

Vinsen mencontohkan alokasi anggaran bidang lingkungan dan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup. Misalnya, pengadaan lahan TPA yang diajukan sebesar Rp 1,4 Miliar lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung yang hampir 50 persen.

“Nah, ini sebagai bukti perspektif pemerintah yang lemah. Mestinya, sisi kemanusiaan, sisi efisiensi, sisi efektivitas harus menjadi pertimbangan. Nah, kita melihat alokasi yang diajukan ini lebih pada pemborosan operasional dinas. Ini yang tidak boleh,”kata Vinsen.

Terhadap anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, jelas Vinsen, mesti ada perimbangan anggaran pada bidang persampahan dan bidang lingkungan hidup.

Mantan aktivis ini menegaskan bahwa dewan secara kelembagaan akan terus mengoreksi dan merekomendasikan anggaran belanja langsung yang lebih maksimal terutama terhadap hajat hidup masyarakat.

“Bayangkan alokasi untuk bidang lingkungan tidak sampai 200 Juta. Dan didalam 200 Juta itu tidak sampai 50 juta belanja langsung. Sisanya belanja operasional pemerintah. Padahal ancaman lingkungan hidup yang kita amati selama ini di Ende justru ada. Mestinya ada kegiatan konservasi lingkungan hidup,”katanya.

“Daripada ini (anggaran) untuk belanja dinas yang kurang substansi sebaiknya anggaran itu diambil untuk kepentingan belanja langsung kepada masyarakat misalnya melakukan konservasi mata air, konservasi sungai, konservasi pantai dan lainnya. Maka hari ini kita melakukan sinkronisasi anggaran terhadap program langsung kepada masyarakat,” tegas Vinsen.

Penulis : Ian Bala

Editor: Irvan K

alterntif text