Ilustrasi (Foto: Bloomberg)
alterntif text

Editorial, Vox NTT-Total jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait kasus penyebaran virus Covid-19 di provinsi NTT sebanyak 101 orang, naik dari total sebelumnya yang berjumlah 92 orang.

Meski sudah 21 orang yang dipulangkan, pertanyaannya, mengapa jumlah ODP bisa naik secara signifikan?

ODP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut. Selain itu, bisa juga orang sehat yang pernah kontak erat dengan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Status ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang ada di Indonesia.

Tentunya, jumlah signifikan ODP di wilayah NTT salah satunya disebabkan oleh lalu lintas yang terbuka, yang membuat orang masih bepergian. Pertanyaannya, mengapa lalu lintas seperti ini masih terjadi di tengah situasi darurat nasional saat ini?

PLBN Motaain in Belu, lokasi perbatasan RI-RDTL (Photo by: pesona travel)

Ketika status ODP di wilayah NTT berjumlah 92 orang, Media Indonesia, pada 21 Maret 2020, memberitakan permintaan dari para Dokter di NTT agar penerbangan di NTT ditutup untuk sementara.

Walau masih berstatus ODP, kondisi fasilitas kesehatan yang minim di NTT membuat status ODP ini harus ditanggapi ekstra serius oleh pemerintah.

Mewakili sejawatnya, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT), Teda Littik, mengatakan jika ada satu kasus positif Covid-19, pemerintah di NTT akan kewalahan, karena rumah sakit belum siap.

Sebagai provinsi kepulauan, dengan hanya lima rumah sakit rujukan, yang terpisah oleh ratusan hingga ribuan kilometer, pernyataan Teda Littik adalah alarm.

Karena itu, menutup lalu lintas penerbangan di NTT adalah hal yang penting. Wisatawan lokal dan manca negara sudah enggan berkunjung, sehingga tidak ada alasan lain untuk membuka penerbangan.

Seorang penumpang Pesawat Wings Air dievakuasi ke RSU Bajawa. Thermoscan bandara Turelelo Soa mendeteksi suhu tubuhnya di atas 38°C (Foto: Patric/VoxNtt.com)

Selain itu, anjuran untuk tinggal di rumah gencar dilakukan oleh pemerintah agar dipatuhi masyarakat, untuk apa lagi masyarakat harus bepergian. Toh bila ada perjalanan dinas dari pemda atau legislatif, mengapa proses kerjanya tidak melalui online saja?

Bila penerbangan ditutup, maka transportasi darat dan laut cukup diperketat pengawasan kesehatan pengemudinya sesuai protokol perbatasan yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden. Menurut kami, pengecekan suhu tubuh untuk pengemudi yang masuk dan keluar perbatasan antarkabupaten mutlak dilakukan.

Kapal pesiar wisatawan Australia sedang berlabuh di Pelabuhan Ippi Ende. Pemda telah beri instruksi ke KSOP untuk tidak melayani kapal berlabuh khawatir virus corona (Foto: Ian Bala/Vox NTT)

Hal yang paling krusial dari fasilitas kesehatan kita adalah ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Sejauh mana kelengkapan fasilitas ini di rumah sakit rujukan?

Kita tahu, keberadaan fasilitas dasar ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri petugas medis. Berita 18 Maret 2020 kemarin yang diturunkan oleh Kompas.com sudah mengonfirmasi hal tersebut. Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan bahwa Pemprov NTT kehabisan alat pelindung diri, cairan disinfektan, dan masker. Pemprov NTT sudah menghubungi Kementerian Kesehatan dan berharap bantuan dari pusat untuk hal ini.

Kita bertanya sejauh mana respon pusat atas permintaan daerah ini? Ini mendesak karena menurut kami, kebutuhan fasilitas kesehatan tersebut tidak hanya untuk rumah sakit rujukan, tetapi juga rumah sakit lainnya atau puskesmas yang menjadi garda terdepan saat menerima pasien dengan gejala Covid-19.

Tentu, ketika seorang mengalami sakit dan menunjukkan gejala yang sama, ia akan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebelum mengantarnya ke rumah sakit rujukan, petugas kesehatan yang menerimanya tentu harus mendapat perlindungan diri yang memadai.

Pemerintah perlu belajar dari pengalaman meningkatnya kasus per kasus di DKI Jakarta. Mumpung status yang ada di NTT masih ODP, persiapan harus segera dilakukan.

Bagi kami, koordinasi lintas pemerintah untuk mengadakan fasilitas kesehatan seperti ini seharusnya bukan hal yang sulit. Kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah China dan BUMN Farmasi juga sudah digalakkan untuk memproduksi masker. Lebih sulit sedikit adalah kemauan untuk menutup penerbangan dan mengawasi lalu lintas darat dan laut. Apakah pemerintah punya political will untuk melakukan ini?

Namun yang tersulit adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk pentingnya melaksanakan protokoler. Dalam pantauan kami, di wilayah NTT, kesadaran masyarakat untuk menghindari acara kumpul-kumpul masih sangat rendah. Karena ini juga adalah tahun politik di beberapa kabupaten, beberapa relawan, masih melakukan pertemuan yang melibatkan orang banyak.

Selain itu, disinfektan, sabun khusus pencuci tangan, poster kesehatan dan alat pengukur suhu tubuh nyaris tak terlihat di area umum, sebagaimana diatur dalam protokol presiden melalui KSP. Kok bisa?

BACA:

Pemkab di NTT barangkali sudah mengeluarkan himbauan terkait ini. Tetapi perlu ada mekanisme pengawasan yang menyeluruh sampai ke desa yang watak penduduknya masih sangat komunal.

Artinya, pemerintah daerah perlu mensosialisasikan bahaya virus Covid-19 ke masyarakat dengan lebih agresif.

Untuk mempermudah itu semua, perlu dibangun sebuah hotline khusus di level provinsi yang berisikan berita yang komprehensif terkait kemajuan penanganan penularan virus Covid-19 ini.

Dengan adanya hotline tersebut masyarakat bisa digerakkan untuk memantau informasi tersebut di NTT. Selama ini, konferensi pers yang dilakukan oleh pihak provinsi masih konvensional. Dalam konpers tersebut, banyak pihak terkait, termasuk wartawan, hadir dan mengumpul di satu ruangan.

Tugas kita semua adalah memberikan komunikasi yang memadai. Tetapi bukankah jauh lebih baik bila komunikasi tersebut berlangsung dalam suasana “social distancing”?

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dominikus Minggus Mere bersama Kepala Biro humas dan Protokol setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur NTT, Sabtu, 21 Maret 2020 (Foto : JS)

Pemerintah harus memberikan sense of crisis terhadap masyarakat dengan memberikan teladan. Selain itu, berbagai donasi bantuan dilakukan oleh berbagai pihak. Flyer donasi muncul dari berbagai platform komunikasi. Bagaimana pemerintah provinsi dan daerah bisa memanfaatkan donasi seperti ini?

Barangkali untuk menyederhanakan tugas pemerintah, di sini lah peran organisasi masyarakat untuk menghubungkan donasi tersebut dengan kebutuhan yang ada. Ini perlu dilakukan agar donasi yang muncul di Indonesia terpetakan dengan baik dan juga memberikan bantuan untuk daerah-daerah yang minim fasilitas, sehingga tidak menumpuk di Jawa saja.

Organisasi masyarakat pun dapat didorong untuk melakukan sosialisasi secara gencar ke masyarakat untuk menjaga kesehatan dan melaksanakan protokoler. Tentu, melakukan sosialisasi dengan tidak mengundang kerumunan. (VoN).