Turis asing tampak masih menunggu pesawat di bandara Komodo Labuan Bajo. Bandara internasional ini akan ditutup demi mencegah penyebaran Covid-19. Gambar diambil Rabu 25 Maret 2020. (Foto: Boni/VoxNtt.com)
alterntif text

Editorial, Vox NTT-Beredar berita dari beberapa media dan informasi bergambar yang disebarkan di media sosial terkait kurangnya Alat Pelengkap Diri (APD) di rumah sakit rujukan di NTT. 

Walaupun belum mengkonfirmasi kasus positif, tenaga medis di NTT berhadapan dengan pasien dengan bergejala Covid-19 dengan perlengkapan yang minim. Menghadapi pasien yang berpotensi menyebarkan virus dengan jas hujan yang dimodifikasi adalah upaya bunuh diri.

Tenaga medis dari Puskesmas Watu Alo saat mengantar ODP Covid-19 di RSUD dr. Ben Mboi Ruteng, Manggarai (Foto: Facebook Andro)

Tentu kita mesti salut terhadap keberanian para tenaga medis tersebut untuk tetap bertindak di tengah banyak kesulitan. Namun para tenaga medis ini bukan robot, mereka juga manusia, punya rasa takut dan cemas. Kita semua pada akhirnya menagih janji Presiden untuk melindungi para tenaga medis yang sangat menentukan kalah atau menangnya pertempuran terhadap virus ini.

Dari beberapa data yang dikumpulkan, sudah ada 105 ribu alat pelindung diri yang sudah disebar. Pada tahap pertama, Kementerian Kesehatan menyalurkan 20 ribu APD. Lalu bersama Gugus Tugas Covid-19, Kementerian kesehatan juga mendistribusikan 95 ribu APD. APD ini disalurkan ke pada sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 dan dinas kesehatan menurut daftar skala prioritas.

105 ribu APD tersebut diberikan untuk DKI Jakarta (35 ribu unit), Bogor (5 ribu unit), Banten (5 ribu unit), Jawa Barat (15 ribu unit), Jawa Tengah (10 ribu unit), Jawa Timur (10 ribu unit), D.I.Yogyakarta (1.000 unit), dan Bali (4 ribu unit) serta 10 ribu unit cadangan.

NTT untuk sementara belum diprioritaskan sehingga hanya mendapat 500 APD.

Sebanyak 500 pcs APD diberangkatkan dari Bali pada 24 Maret 2020 untuk didistribusikan di NTT. (Foto: Ist)

Sekarang sudah 130 Orang Dalam Pemantauan (ODP) di NTT. Informasi hari ini, 1 orang Pasien Dalam Pengawasan di Manggarai Barat meninggal.

Sambil menunggu bantuan alat kesehatan tersebut tiba di daerah masing-masing, pemerintah daerah bersama masyarakat harus terlebih dahulu memaksimalkan protokol dasar yang perlu dijalankan.

BACA JUGA PROTOKOL KESEHATAN BERIKUT:

Jangan sampai, kita menunggu alat kesehatan untuk pasukan garda terdepan saat berhadapan dengan pasien, namun di posisi belakang, mobilitas manusia tetap berjalan seperti biasa.  Apa yang bisa pemerintah lakukan?

Ferdy Hasiman, peneliti Alpha Research Database Indonesia, menganjurkan agar Jokowi segera tutup transportasi udara dan laut ke NTT. Penutupan akses ini hanya untuk transportasi orang, sedangkan distribusi makanan dan kesehatan tetap berjalan dengan protokol yang ketat. Bagi kami, ini yang bisa ditagih oleh masyarakat  NTT kepada pemerintah. Karena belum diprioritaskan dapat bantuan APD, maka izinkan NTT mengisolasi diri dari provinsi lain.

Lalu untuk transportasi darat antarkabupaten, pemda di NTT perlu berkoordinasi. Perpindahan orang perlu diawasi dengan ketat, misalkan, dengan melakukan pengecekan suhu tubuh setiap penumpang. Kami menilai tidak ada gunanya bila hanya mengisolasi provinsi. Tiap kabupaten harus mengisolasi diri dari kabupaten yang lain. Siapapun yang keluar dari daerahnya dan masuk daerah lain harus menjamin bahwa ia harus sehat.

Terakhir, untuk menggencarkan kampanye stay at home, masyarakat perlu memberikan sanksi sosial kepada siapapun yang membuat acara kumpul-kumpul. Dalam situasi seperti ini, unggah saja di media sosial aktivitas orang-orang yang masih melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Kita sedang perang, maka siapapun yang acuh tak acuh perlu diingatkan dengan cara yang tidak tanggung-tanggung, termasuk hajar relawan politik pilkada yang masih ngeyel!

Selain itu, sosialisasi tentang bahaya covid-19 ke masyarakat di pelosok desa genting dilakukan. Perlu juga disosialisakan secara terus menerus tentang apa itu physical distancing dan mengapa jarak sangat penting untuk menghindari penularan. Tentu kita perlu melakukan hal ini dalam bahasa masyarakat yang sederhana. Di sini sangat diperlukan kolaborasi organisasi masyarakat, khususnya mahasiswa, seperti GMNI dan PMKRI.

Bahkan, di tingkat desa atau kelurahan, aparat pemerintahan dan pranata adat bisa bersama-sama mengawasi masyarakatnya; siapa yang baru saja datang dari tempat yang jauh lalu masuk ke desanya dan siapa yang akan keluar ke daerah lain untuk jangka waktu yang lama. Unsur terkecil seperti RT/RW bisa memainkan peran ini untuk membentuk unit terkecil dalam mengawasi satu kesehatan satu sama lain.

Sikap saling awas ini perlu juga memikirkan skenario terburuk ketika ada salah satu warga di wilayahnya yang terpapar gejala Covid-19. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mengantarnya ke Rumah Sakit rujukan? Atau apakah pasien dijemput oleh Rumah Sakit tersebut?

Bagi kami, soliditas pertahanan yang dibangun dari desa ini (baca: RT/RW) harus dimulai dari penugasan yang berasal dari kepala daerah. Kita butuh niat baik itu segera.