Ferdy Hasiman (Photo by: Berita Satu TV)
alterntif text

Borong, Vox NTT- Arus kritikan bernada penolakan di balik rencana pemerintah untuk membangun pabrik semen di Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT hingga kini terus mengalir.

Kali ini giliran Ferdy Hasiman, peneliti di Lembaga Alpha Research Database Jakarta yang menyoroti rencana Pemkab Matim dan Pemprov NTT.

Ferdy bahkan tidak tanggung-tanggung menyatakan, janji kesejahteraan masyarakat oleh Bupati Matim Agas Andreas dalam rencana pabrik semen di Lingko Lolok omong kosong.

“Saya lihat Bupati yang paling banyak omong kosong di NTT, ya Bupati Matim,” ujarnya kepada VoxNtt.com, Senin (13/04/2020) sore.

Baca: PADMA Indonesia Pertanyakan Rencana Pabrik Semen di Lingko Lolok

Pernyataan Ferdy tersebut dipicu oleh karena janji Bupati Agas sebelumnya yang menyebut pabrik semen di Lingko Lolok nanti bakal menyerap banyak tenaga kerja dan tentu saja berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, kata dia, Bupati Agas enggan membuka data cadangan apakah pabrik semen itu nantinya benaran atau hanya akal-akalan saja. Apakah benar di Lingko Lolok punya batu kapur atau tidak.

Menurut dia, data cadangan harus transparan, apakah benar pabrik itu berdiri untuk mengelola semen atau malah justru mengeruk mangan.

“Omong kosong kedua, katanya pertumbuhan ekonomi Matim tetap 5% di tengah pandemik Covid-19. Memangnya masih dipakai parameter itu di tengah banyaknya pengangguran dan kemiskinan tak terurus?” tegasnya.

Baca: Tiap KK Panen 10 Juta, Langkah Hukum “Senjata Andalan” Warga Lingko Lolok Diaspora

Ferdy kembali menegaskan, janji investasi lewat pengembangan pabrik semen di Lingko Lolok adalah omong kosong.

Di balik janji itu, Ferdy menduga belum ada kalkulasi biaya investasi dan keuntungan. Selain itu, biaya lingkungan dan kerusakan alam dari investasi juga belum dihitung dengan cermat.

Potret halaman Kampung Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda. (Foto: Facebook Dedi Demas)

“Biaya lingkungan hidup harus masuk dalam basis perhitungan investasi,” imbuh putra asli Matim yang berdomisili di Jakarta itu.

Menurut Ferdy, kalau benar nanti di salah satu daerah Lamba Leda bagian utara itu memproduksi semen, maka bisa dipastikan investornya tidak memakai hitungan komprehensif.

“Memang pasar semen Flores berapa sih? Dominasi Semen Indonesia untuk Indonesia timur belum bisa tertandingi,” tegasnya.

Pertanyaan lain yang layak muncul, lanjut dia, berapa dana investor untuk membangun pabrik semen di Lingko Lolok? Apakah bisa dalam 10 tahun investor bisa return on aquity (balik modal dari investasi) semen di tengah oversupplai nasional?

Apalagi, perusahaan semen di Lingko Lolok nanti harus berjibaku bersaing dengan perusahaan-perusahaan semen nasional yang sudah menguasai pasar NTT dan Indonesia timur.

“Ini semua pertanyaan yang harus diketahui publik. Jangan sampai itu hanya kedok saja pabrik semen, tapi bisa jadi mangan,” tukas Ferdy.

Apalagi menurut dia, ke depan mangan menjadi salah satu komoditas mineral paling strategis dalam pembuatan baterai untuk program mobil listrik.

“Semen Kupang saja yang sudah dapat keringanan bayar utang ke Bank Mandiri masih sulit bersaing di pasar oligopoli semen,” sambung Ferdy.

Ia menyatakan, PT Semen Kupang (Persero) hingga kini belum bisa menjangkau pasar di negara tetangga Timor Leste dan NTT. Hal tersebut lantaran dominasi PT Semen Indonesia (Tbk) sudah sangat kuat dan menguasai 60% pasar semen di Indonesia timur.

Sebuah Gereja Katolik terletak di bagian kanan jalan masuk Kampung Lingko Lolok (Foto: Facebook Dedi Demas)

“Semen Kupang itu pernah mati karena nggak punya modal, salah kelola dan tak mampu membaca pasar. Ini semen di Matim mau supplai ke mana? Di tengah oversupplai semen nasional,” pungkas Ferdy.

Ia juga mencium gelagat aneh dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di balik rencana pendirian pabrik semen di Lingko Lolok. Sementara di lain sisi, Semen Kupang tidak diberdayakan oleh Gubernur Laiskodat.

“Di mana-mana di republik ini, daerah yang bergantung pada investor besar lebih banyak mudaratnya atau orang bilang paradox of plenty. Daerahnya kaya SDA, tapi rakyatnya tetap miskin,” terang Ferdy.

Bangun Sektor Pertanian dan Perkebunan

Di balik kritikan pedasnya, Ferdy menganjurkan agar Pemkab Matim tidak seharusnya bersusah payah mencari investor besar. Namun, Pemkab Matim harus punya niat untuk membangun politik pertanian dan perkebunan.

Rencana pembangunan pertanian dan perkebunan, kata dia, harus bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Mulailah keluarkan APBD itu untuk ekstensifikasi pertanian,” katanya.

Ia juga meminta Bupati Agas agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk menginventarisasi dan menemukan masalah pertanian dan perkebunan di Matim. Selanjutnya bawa masalah itu untuk didiskusikan dengan DPRD.

“DPRD tidak boleh diam saja tanpa pikirkan nasib masyarakat Matim ke depan,” tegas Ferdy.

Ia menilai, Bupati yang menyerahkan lahan pertanian dan perkebunan kepada investor adalah pemimpin yang malas. Itu terutama malas membangun sektor pertanian yang menjadi tulang punggung rakyat.

Jika rakyatnya mau saja dibayar oleh inverstor, maka menurut Ferdy Bupatinya perlu diberi pemahaman yang baik.

Sementara itu, hingga berita ini dirilis Bupati Matim Agas Andreas belum berhasil dikonfirmasi. Meski demikian, dilansir Timexkupang.com, pada Selasa, 21 Januari lalu, Bupati Agas pernah bertemu dengan warga Desa Satar Punda di Kampung Luwuk.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, ia menyampaikan rencana bahwa Kampung Luwuk dan Lingko Lolok akan dijadikan pabrik semen.

Kepastian untuk membangun pabrik semen di Matim, kata dia, langsung disampaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepadanya. Bahkan dalam rencana, pabrik semen tersebut akan dimulai tahun 2020 ini.

Menurut Agas, pabrik semen di Luwuk dan Lingko Lolok salah satu kepentingannya ialah untuk menunjang kehidupan masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.

Penulis: Ardy Abba