Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas (Foto: Ardy Abba/ Vox NTT)
alterntif text

Ruteng, Vox NTT- Bupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas mengingatkan para kepala desa untuk menggunakan dana penanganan virus corona atau Covid-19 sesuai kebutuhan riil.

Dikabarkan setiap desa di Kabupaten Matim mengucurkan anggaran penanganan virus corona sebesar Rp 157 Juta dari Dana Desa.

“Saran saya untuk kepala desa, mereka mengeluarkan dana Covid ini harus sesuai dengan kondisi riil,” pinta Bupati Agas kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kamis (23/04/2020) lalu.

Ia mencontohkan, di setiap desa tidak mungkin sama jumlah pelaku perjalanan dari daerah terpapar virus corona. Mungkin ada desa yang tidak ada sama sekali.

“Masa kalau tidak ada lalu dia harus keluarkan dana. Tidak perlu dong,” imbuhnya.

Bupati Agas juga meminta para kepala desa agar tidak boleh overacting atau akting yang berlebihan dengan membuat program, yang muaranya agar dana Covid-19 bisa terserap.

Tak hanya itu, ia juga meminta para kepala desa agar tidak boleh mengeluarkan dana Covid-19 dengan membeli Alat Pelindung Diri (APD) selayaknya yang dipakai oleh para petugas medis di rumah sakit.

Menurut dia, APD yang disiapkan oleh pemerintah desa hanya berupa masker dari kain.

“Jangan sampai membeli masker untuk bedah dan tenaga medis. Karena saya lihat ada gejala mereka mau beli masker yang seperti itu. Itu tidak boleh. Sesuai kebutuhan,” ujar Bupati yang berpasangan dengan Jaghur Stefanus itu.

Pencegahan dan Penanganan

Pasca virus corona merebak di tanah air, Pemerintah Kabupaten Matim juga ikut menyiapkan langkah pencegahan dan penanganan.

Menurut Bupati Agas, selama ini pihaknya intens melakukan langkah pencegahan penyebaran virus corona di daerah ujung timur Manggarai itu.

Langkah-langkah pencegahan itu berupa memberikan sosialisasi seperti mencuci tangan sebelum makan dan di tempat-tempat umum, memakai masker, dan tetap menjaga jarak aman.

Tak hanya itu, langkah pencegahan lain seperti melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik.

Pemkab Matim juga intens melakukan langkah penanganan wabah virus corona. Salah satunya dengan menyiapkan karantina terpusat diĀ shelter RSUD Matim. Kemudian ada juga langkah penanganan dengan cara karantina mandiri.

Bupati Agas membeberkan alasan pihaknya melakukan karantina di-shelter RSUD Matim. Keputusan tersebut tentu saja bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan bagi ODP.

Kemudian, sebagai upaya untuk menjamin psikologis, baik masyarakat maupun ODP yang dikarantina itu sendiri. Sebab, tingkat penolakan terhadap pelaku perjalanan dari daerah terpapar virus corona sangat tinggi di masyarakat.

“Mereka kalau sembuh dari rumah sakit pasti masyarakat percaya. Karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap barang ini atau ketakutan yang berlebihan membuat orang-orang yang mau ke sana kalau belum melalui proses isolasi di rumah sakit, mereka pasti bilang ini orang pasti virus ini. Tingkat penolakan tinggi,” terang Bupati Agas.

Bupati Agas menambahkan, dari hasil skrining terdapat 63 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 2 Orang Tanpa Gejala (OTG) di Matim. Sedangkan, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif virus corona hingga kini belum ada.

Selanjutnya, pelaku perjalanan dari daerah terpapar virus corona sebanyak 2.025 orang. Data ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Matim.

Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Matim, total pelaku perjalanan dari daerah terpapar virus corona di atas 10 ribu.

Anggaran

Menurut Bupati Agas, Pemkab Matim menyiapkan anggaran sebesar Rp 23,6 Miliar dari realokasi APBD II untuk menangani wabah virus corona.

Dari total tersebut, sebesar Rp 10,5 Miliar di antaranya untuk penanganan kesehatan dan Rp 5,1 Miliar untuk dampak ekonomi. Sedangkan jaringan pengamanan sosial sebesar Rp 8 Miliar.

Bupati Agas menambahkan, sedikitnya ada 15.383 Kepala Keluarga (KK) di Matim ditangani Kementerian Sosial RI. Dari jumlah tersebut, ada 6.037 KK mendapatkan bantuan langsung tunai selama 3 bulan (April, Mei, Juni). Setiap bulan mereka mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu.

Sedangkan, 9.946 KK di antaranya mendapatkan bantuan perluasan Sembako dari Kemensos.

“Sekitar 200 ribu per bulan selama April-Desember,” terang Bupati Agas.

Sedangkan dari APBD II dengan dana Rp 8 Miliar menyasarkan kepada warga yang tidak ter-cover dalam data Kemensos RI.

“Nah, sekarang lagi kumpul datanya. Kita mau supaya biar tepat sasaran,” imbuhnya.

“Dana Desa juga pasti ada untuk bantuan langsung tunai yang tidak ter-cover Kemensos,” sambung Bupati Agas.

Penulis: Ardy Abba