Kefamenanu, Vox NTT- Program bedah rumah tidak layak huni (Berarti) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten TTU pada tahun anggaran 2019 dinilai cukup berhasil.
Hal itu lantaran lebih dari 75 persen rumah yang dibangun dari program unggulan Bupati Raymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes tersebut sudah selesai dikerjakan. Sementara sebagian lainnya masih dalam proses pengerjaan tahap akhir.
“Sudah cukup maksimal, sudah 75 persen selesai dikerjakan, sisanya 25 persen yang masih membutuhkan pembenahan,” jelas Agustinus Tulasi selaku Ketua Pansus LKPJ Bupati TTU tahun anggaran 2020 saat diwawancarai VoxNtt.com usai menggelar monitoring pelaksanaan program Berarti di Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Sabtu (09/05/2020).
Agustinus menuturkan, meski berhasil, namun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi agar program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat tersebut bisa lebih baik lagi.
Salah satunya berkaitan dengan pendataan calon penerima bantuan program.
Hasil temuan pihaknya, jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD TTU tersebut, terdapat penerima bantuan yang berstatus bapak dan anak.
Hal tersebut dinilainya bisa memicu timbulnya kecemburuan sosial di antara masyarakat desa tersebut.
“Hasil uji petik lapangan kita melihat masih ada sistem pendataan dalam desa yang belum mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat, kita lihat rumah-rumah yang lain juga masih darurat, jadi harapannya ke depan bisa dijadikan acuan untuk mengakomodir semua,” tutur anggota DPRD TTU dua periode itu.
Agustinus pada kesempatan itu juga menuturkan, ke depannya pengalokasian cukup bagi yang rusak berat atau bangun baru.
Hal itu agar pengalokasian anggaran bisa lebih besar dan juga bisa mencakup lebih banyak penerima manfaat.
“Kalau yang rusak ringan itu terkesan tidak efektif dan asal-asalan saja,jadi lebih baik kedepan lebih ke yang rusak berat saja,” tandas Legislator asal Dapil TTU IV tersebut.
Agustinus menuturkan, dalam monitoring tersebut, pihaknya juga menemukan adanya keluhan terkait swadaya penerima bantuan.
Baik itu swadaya terkait material maupun mahalnya biaya tukang.
Sehingga ia berharap ke depannya perlu ditingkatkan sosialisasi agar masyarakat bisa lebih siap terkait swadaya.
“Kalau untuk distribusi material dari supplier menurut mereka sama sekali tidak bermasalah dan lancar,” ujarnya.
Pantauan VoxNtt.com, monitoring tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD TTU Theodorus Tahoni dan Brando Sonbiko.
Selain itu turut hadir juga Plt. Kadis PRKPP Kabupaten TTU Antonius Kapitan dan staff, serta aparat Pemerintah Desa Fatoin.
Penulis: Eman Tabean
Editor: Ardy Abba