Betun, Vox NTT- Dinas Sosial Kabupaten Malaka siap menyokong dana untuk memberdayakan kaum disabilitas di daerah itu.
Kesiapan itu menyusul hadirnya Organisasi Penyandang Disabilitas Malaka (Persama) yang terbentuk pada tahun 2019 lalu.
Persama dikabarkan dibentuk oleh Yayasan Pijar Timur bekerja sama dengan Plan International Indonesia.
Wadah ini tentu menjadi sarana efektif dalam upaya saling komunikasi ke depan.
Menyambut hal itu, Dinsos Malaka memastikan pada tahun 2021 nanti akan mengalokasikan dana pemberdayaan bagi kaum disabilitas.
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Malaka, Folgen Fahik menyampaikan ini saat menutup kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Badan Pengurus dan Anggota organisasi Persama di Hotel Ramayana-Betun, Selasa (16/06/2020).
Folgen Fahik menjelaskan, dalam dua hari pelatihan yang telah selesai dilaksanakan ini tentu banyak hal yang diperoleh dari Yayasan Pijar Timur dan Plan Internasional Indonesia.
Dalam sharing pendapat dan pengalaman ini akan menjadi bahan masukan yang berharga dalam upaya bermitra dengan pemerintah ke depan.
Menurut Folgen, tahun 2021 dipastikan akan dialokasikan dana pemberdayaan kaum disabilitas. Dirinya belum mengungkap nilainya karena akan diajukan program melalui Bappeda.
“Intinya tetap ada dana 2021. Kita akan masukan usulan rencana melalui Bappeda nanti bersama tim TAPD Ayang diketuai Sekda, kita akan pertanggungjawabkan usulan tentu dengan fakta dan data,” katanya.
Dia juga mengapresiasi kehadiran Organisasi Persama yang menjadi mitra ke depan. Dengan Organisasi ini komunikasinya akan lebih gampang.
“Saya akan segera laporkan ke Sekda terkait kehadiran organisasi ini, sehingga ke depan bisa saling bekerja sama,” kata Folgen disambut tepuk tangan peserta disabilitas.
Perwakilan peserta, Maria Yasinta Dahu Atok menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Pijar Timur dan Plan Internasional yang sudah memberikan penguatan kapasitas kepada mereka.
Dia juga mengucapkan kebahagiaan karena bisa berkomunikasi langsung dengan Kadis Sosial dan Kadis PMD Malaka sekaligus mendengar uneg-uneg yang diungkapkan peserta.
Pada kesempatan ini, Perwakilan Plan International Indonesia, Deni Rahadian menyatakan keharuannya kepada peserta yang sangat antusias mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dengan baik.
“Persama harus jadi subyek bukan obyek karena memiliki hak. Pemerintah punya kewajiban terhadap disabilitas. Saya yakin dengan organisasi ini, Persama semakin kuat,” ujar Deni.
Dia memberi pesan kepada pengurus dan anggota Persama untuk bisa datang ke pemerintah menanyakan soal apa program yang bisa dikerjakan.
“Sekarang sudah ada organisasi. Datang saja ke dinas untuk bicarakan apa yang bisa Persama lakukan dalam mendukung pembangunan di Malaka. Harapan kami dari Plan minimal saat musrenbangdes atau musrenbangkab, kaum disabilitas bisa dihadirkan untuk sumbang pikiran mereka,” pinta Deni didampingi Direktur Yayasan Pijar Timur, Vinsen Kia Beda.
Penulis: Frido Umrisu Raebesi
Editor: Ardy Abba
