Ruteng, Vox NTT- Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat bertemu Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat, Pr di Rumah Keuskupan Ruteng, Senin (20/07/2020).
Kedatangan istri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tersebut dalam rangka mengisi waktu reses.
Sekretaris Keuskupan Ruteng, Pastor Manfred Habur dalam rilis yang diterima VoxNtt.com menjelaskan, Julie Laiskodat datang untuk menyerap aspirasi Gereja Katolik Keuskupan Ruteng perihal pembangunan NTT.
Itu terutama berkaitan bidang yang menjadi perhatian Komisi IV DPR RI yakni pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.
Julie, kata Pastor Manfred, meyakini Gereja Keuskupan Ruteng sebagai bagian dari poros warga yang perlu didengar masukannya dalam proses pembangunan.
Pada kesempatan kunjungan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, mengaku merasa perlu mendapat masukan dari Uskup Ruteng terkait pembangunan di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelauatan.
Julie menyebut NTT sangat potensial dan memiliki keunikan sumberdaya dalam bidang-bidang tersebut, dibanding provinsi lain, yang harus dibuatkan grand design secara baik sehingga bisa menghasilkan lompatan percepatan pembangunan secara signifikan.
Menurut Pastor Manfred, masukan dari Keuskupan Ruteng dibutuhkan Julie agar bisa langsung disuarakan kepada kementerian yang menjadi mitra Komisi IV di DPR RI.
Masih dalam rilis itu, Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Pr menyampaikan bahwa visi dasar pastoral Keuskupan Ruteng adalah “pastoral integral dan kontekstual” yang mencakup pembangunan manusia secara utuh-holistik yakni aspek rohani dan jasmani, aspek personal dan sosio-ekonomi, politik, dan ekologis.
Karena itu, perhatian Gereja tidak hanya menyangkut sakramen, tetapi juga menyangkut semua bidang pembangunan secara keseluruhan.
Keuskupan Ruteng sangat mendukung gagasan Pemerintah Provinsi NTT yang menjadikan pariwisata sebagai “prime mover” pembangunan di NTT.
Saatnya pariwisata menjadi penggerak utama pembangunan, yang mendorong sektor-sektor lain seperti pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan berkontribusi menjadikan NTT bangkit dan sejahtera.
Uskup Sipri menegaskan, pembangunan pariwisata sangat membutuhkan wawasan pembangunan berkelanjutan dan ekologis.
Sebab itu, potensi-potensi pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan dan kelautan perlu digarap secara maksimal.
Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan tersebut, Mgr Sipri menilai pertambangan kurang cocok untuk konteks NTT.
Keuskupan Ruteng sendiri melalui perangkat pastoralnya yakni PUSPAS dan komisi Pengembangan Sosial Ekonomi telah terlibat dalam pengembangan pertanian organik, hortikultura, pendampingan kelompok kopi, dan peternakan.
Untuk pengembangan sumber daya manusia, Keuskupan Ruteng telah mendorong Unika St. Paulus Ruteng untuk membuka fakultas pertanian dan Yasukmabar untuk membuka jurusan pelayaran dan perikanan di SMK Stela Maris Labuan Bajo.
Diharapkan pemerintah melalui kementerian dan pemerintah daerah lebih fokus lagi untuk menggarap potensi-potensi tersebut.
Mgr Sipri selanjutnya menyerahkan dokumen perencanaan pastoral Keuskupan Ruteng kepada Julie Laiskodat, yang isinya berupa kerangka umum rencana pengembangan pastoral pariwisata, pertanian, peternakan, dan ekologi di Keuskupan Ruteng.
Apresiasi
Julie sendiri sangat mengapresiasi masukan dari pihak Gereja keuskupan Ruteng tersebut dan berjanji untuk meneruskannya kepada kementerian yang menjadi mitra Komisi IV di DPR RI.
Sebagai Ketua Penggerak PKK Provinsi NTT, dia juga berjanji untuk menyampaikannya kepada Gubernur NTT.
Tak hanya itu, Julie juga meminta pimpinan Gereja agar terus-menerus memotivasi umat untuk meningkatkan etos kerja dalam pembangunan.
Gereja juga perlu terus terlibat untuk mendidik dan mengimbau masyarakat guna meningkatkan budaya bersih, peduli sampah, peduli gizi, dan budaya mutu.
Menurutnya, kopi dan tenun Manggrai sudah go internasional. Dia sendiri telah mempromosikan kopi dan tenun NTT ke manca negara.
Tugas pemerintah dan pemimpin umat untuk terus mendidik masyarakat dalam rangka meningkatkan etos kerja dan budaya mutu.
Komunikasi antara gereja dan pemerintah daerah juga perlu selalu dibangun agar perbedaan pendapat dalam kebijakan pembangunan bisa diselesaikan dengan baik.
Penulis: Ardy Abba