Jakarta, Vox NTT-Berdasarkan data kemenkes angka prevalensi stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 43%. Artinya dari 100 balita di NTT 43 orang menderita stunting.
Sebelumnya pada 5 Agustus 2020 lalu, Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Kesehatan agar fokus mengatasi masalah stunting di 10 provinsi. Ke-10 provinsi tersebut sebagai penyumbang penderita stunting terbesar di Indonesia.
Dikutip dari suara pembaharuan, Kamis (06/08) lalu, ke-10 provinsi itu yakni, Sulawesi Barat sebesar 40,38%, NTB sebesar 37,85%, Gorontalo 34,89%, Aceh sebesar 34,18%, Kalimantan Tengah 32,30%, Kalimantan Selatan sebesar 31,75%, Kalimantan Barat 31,46%, Sulawesi Tenggara sebesar 31,44%, Sulawesi Tengah sebesar 31,26%. Sementara angka prevalensi nasional sebesar 27,67%.
Sementara, sebagaimana dilansir Beritasatu.com, Rabu (05/08), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu tidak boleh berhenti di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
“Akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu, kita harus pastikan tetap berlangsung tidak berhenti di tengah pandemi ini,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Percepatan Penurunan Stunting di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Akses pelayanan kesehatan kata Jokowi, tidak boleh berhenti. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui serta makanan pendamping ASI.
Jokowi juga meminta kepala daerah di 10 provinsi tersebut agar fokus dan berkonsentrasi menjalankan program untuk penurunan stunting di daerah masing-masing.
Meski demikian, terdapat penurunan stunting di Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dia (Jokowi) miliki, ada perbaikan dari prevalensi stunting di tahun 2013 yang mencapai 37 persen menjadi 27,6 persen di tahun 2019.
“Ini ada penurunan cukup lumayan. Tapi saya kira tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Target kita, seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan di 2024, kita harus bisa turun menjadi 14 persen,” terang Jokowi.
Stunting Skenario Liberal
Pengamat sosial politik asal Kampus Undana Kupang Lasarus Jehamat, menyentil soal kondisi NTT yang menjadi juara nasional masalah stunting.
“Kalau saya sederhana. Stunting itu bagian dari kontrol rezim kesehatan atas suatu masyarakat. Pertanyaannya, apa benar kita yang pendek itu bodoh? Saya tidak yakin. Maka, menurut saya, stunting itu bagian dari skenario neoliberal bidang kesehatan untuk memperlancar produksi susu dalam teknologi kesehatan. Saya tidak percaya stunting,” kata Jehamat saat dihubungi VoxNtt.com, Senin (10/08/2020) siang.
Menurutnya, NTT memang terus dijadikan obyek agar anggaran kesehatan dari pusat datang ke provinsi itu di bawah payung stunting.
Ada pihak yang bermain. Ia menyebut mereka yang bekerja di rezim kesehatan berselingkuh dengan pemilik teknologi obat dan lain-lain. Perguruan tinggi juga sama.
“Menerima wacana bahwa yang pendek itu bodoh. Omong kosong itu. Ras orang itu tidak bisa kemudian dianggap sebagai sebab kebodohan. Apa semua orang Asia dianggap bodoh karena kebanyakan pendek? Saya tidak yakin,” tegas Jehamat.
Sebab, demikian Jehamat, kalau pandangan ilmu sosial, disebutkan bahwa setiap manusia bisa dikelompokkan ke dalam karakteristik tertentu termasuk kondisi tubuh dan warna kulit.
“Saya sih gugat, apa rezim kesehatan belajar juga ilmu tentang ras? Kalau mereka belajar ras dan etnis, mungkin mereka akan sadar,” tutupnya.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba
