Ruteng, Vox NTT-Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Timur (DPR NTT) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah daerah pemilihan (Dapil) Manggarai Raya, Selasa (18/01/2022). Kegiatan kunjungan itu dilakukan dalam rangka untuk memantau kondisi jalan provinsi.
Sejumlah anggota dewan yang mengikuti kegiatan antara lain, Yeni Veronika dari Fraksi PAN, Innosensius Fredy Mui dari Fraksi NasDem, Isidorus Ben dari Fraksi Hanura, Vinsensius Pata dari Fraksi PDIP, Jimur Siena dari Fraksi PAN, Yohanes Rumat dari Fraksi PKB, Yohanes Halut dari Fraksi Gerindra, Klara Motu dari Fraksi PKB, LIli Adu dari Fraksi PDIP, Maksimus Pati Pari dari Fraksi Golkar, dan Merci Piwung dari Fraksi PKB.
Selain DPRD, tiga orang staf Sekwan NTT juga turut hadir mengikuti kegiatan. Mereka semua mengendarai enam mobil. Mereka berjalan dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat menuju Kajong Kecamatan Reok Barat, Manggarai.
Pantauan VoxNtt.com, beberapa titik di sejumlah ruas jalan yang dipantau tersebut sudah hancur. Aspalnya terkelupas sehingga menyebabkan retakan di badan jalan. Di beberapa titik tampak terlihat kondisi di tengah jalan yang mengalami genangan air. Padahal, aspal baru saja dikerjakan tahun 2021.
Kondisi ini memperlihatkan cara kerja dari kontraktor pelaksana yang diduga mengabaikan prinsip kualitas. Akibatnya, usia aspal tersebut tidak akan bertahan lama.
Setelah berhasil memantau kondisi ruas jalan tersebut, rombongan DPRD bergegas memeriksa jalan di Reok Barat tepatnya di Desa Nggalak dan Desa Kajong. Di sana, rombongan hampir tidak bisa melintasi jalan tersebut karena kondisinya sangat parah.
Air dan lumpur memenuhi badan jalan. Semua anggota dewan pun bergegas turun dari mobil dan berjalan kaki. Namun, beberapa mobil rombongan tidak bisa melintasi jalur tersebut.
Salah satunya mobil milik politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Vinsensius Pata. Keempat ban mobilnya tenggelam di lumpur sehingga menyebabkan tidak bisa berjalan.
Melihat situasi itu, beberapa anggota DPRD dan masyarakat sekitar turun untuk bersama-sama mendorong mobil. Namun ternyata upaya itu tidak berhasil. Mobil tetap tidak bisa berjalan melewati lumpur tebal. Beberapa anggota DPRD pun tercebur ke dalam lumpur.
Setelah dua jam terjebak, mobil itu pun belum kunjung berhasil keluar dari lumpur. Walau sudah ditarik menggunakan mobil lain, namun upaya itu tetap sia-sia. Rombongan akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan mobil di sana untuk diurus kemudian.
Berdasarkan pengakuan warga sekitar, kondisi jalan yang parah tersebut dialami oleh mereka dalam empat tahun terakhir. Mereka kerap kali melihat mobil yang kandas dijalan tersebut. Mereka juga bahkan sering terlibat ikut membantu mobil yang mengalami kemacetan.
Dengan kunjungan kerja DPRD tersebut, mereka sangat berharap agar kondisi jalan itu bisa disuarakan kepada Pemerintah Provinsi NTT agar sesegera mungkin diperbaiki.
Menanggapi itu, ketua rombongan Vinsensius Pata mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi NTT yang tidak kunjung memberi perhatian terhadap jalan tersebut.
“Sejak ditetapkan menjadi jalan provinsi, kondisi jalan ini dari perbatasan Manggarai Barat sampai Kedindi tidak tertangani. Itu yang kita sayangkan,” ujar Pata kepada VoxNtt.com di Sambor desa Nggalak, Reok Barat.
“Total seluruhnya sampai Kedindi itu 32 KM yang dalam roadmap-nya rencana pemerintah dalam dana pinjaman, dana APBD, dana DAK itu selesai tahun 2022. Tetapi tahun ini kita tidak punya dana. Dana pinjaman juga tidak ada untuk ploting disini, dana DAK juga tidak ada. Nah, itu artinya nanti ada penderitaan selama dua tahun kedepan ini. Nah, ini yang membuat kami DPR dari Dapil ini untuk memperjuangkan secara bersama kondisi ini,” tambahnya.
Ia berjanji dirinya bersama anggota dewan yang lain akan mengevaluasi kembali langkah yang diambil oleh Pemprov NTT dalam penyelesaian jalan provinsi yang rusak.
Tak hanya evaluasi, ia dan beberapa anggota dewan juga berkomitmen untuk mendorong Pemprov NTT agar memberikan perhatian terhadap jalan tersebut sehingga bisa diperbaiki dalam waktu dekat.
“Yang paling emergensi itu kami meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan secara serius, menyelesaikan sesingkat-singkatnya yang sifatnya emergensi. Kedua, meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan anggaran dengan cara seperti misalnya dengan perubahan anggaran tahun ini.
Ini terjadi kelumpuhan ekonomi. Maka ini menjadi keresahan yang sangat serius di pihak masyarakat maka dengan itu kita minta dengan serius kepada pemerintah untuk memperhatikan jalan ini,” tutup Pata.
Sejalan dengan Pata, Isidorus Ben, Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura juga menyampaikan kekecewaannya kepada pihak pemerintah provinsi karena tidak konsisten dalam mewujudkan janjinya.
Janji Pemprov NTT, lanjut Isidorus, adalah menyelesaikan jalan provinsi sepanjang 906 KM yang mengalami rusak parah.
Ia kemudian berharap agar Pemprov bisa konsisten dengan janjinya untuk menyelesaikan seluruh jalan provinsi yang rusak parah.
“Harapan kami semua yang dari Dapil ini, seluruh dana pinjaman maupun dana DAK dan DAU harus bisa menyelesaikan jalan ini sesuai dengan janji pemerintah bahwa selesai di tahun 2023,” jelasnya.
“Total jalan provinsi yang rusak itu kan 906 KM. Kalau melihat total dana DAU dan DAK itu dapat menyelesaikan seluruh jalan tersebut. Sesuai dengan RPJMD gubernur maka tahun 2022 atau paling lambat tahun 2023 seluruh jalan di provinsi yang rusak ini sudah harus selesai dikerjakan. Itu target dari rezim sekarang ini,” tambahnya.
Anggota DPRD NTT Fraksi PAN Yeni Veronika juga meminta agar Pemprov segera memperbaiki jalan tersebut karena kondisinya sangat parah.
“Besar harapan saya jalan provinsi dari Simpang Hita Kendidi menjadi prioritas. Tidak boleh tidak harus dianggarkan. Maka dari itu Dinas PU provinsi harus turun lapangan dan melihat secara langsung kondisi jalan ini. Jalan ini sudah rusak parah. Lalu yang paling parah adalah tidak ada aktivitas ekonomi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2019 tepatnya bulan Desember, ia dan beberapa anggota dewan yang lain pernah melakukan kunjungan kerja di sana. Pascakunjungan, mereka langsung mengusulkan kepada pihak eksekutif untuk diperhatikan.
“Dari hasil kunjungan itu kita usulkan kepada pemerintah provinsi supaya dianggarkan di tahun 2020. Lalu menurut Dinas PU ini sudah dianggarkan dan masuk di dana DAK. Tapi karena kondisi Covid-19 maka dana tersebut di refocusing. Kemudian dijanjikan di tahun 2021 dan ternyata tidak ada,” jelasnya.
Ia kemudian meminta pemerintah provinsi agar turun tangan melihat secara langsung kondisi tersebut untuk diperbaiki dengan secepatnya.
Penulis: Igen Padur
Editor: Ardy Abba