Kupang, Vox NTT – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Leonardus Lelo, mengutuk keras aksi demontrasi yang dilakukan oleh simpatisan Jefri Riwu Kore (Jeriko).
“Saya sebagai Ketua DPD Demokrat provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mengutuk keras gerombolan perusuh atau pengacau Partai Demokrat, ” tegas Leo Lelo saat jumpa pers di Kantor DPD Demokrat NTT, Kamis (03/02/2022) malam.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT itu menegaskan, aksi para simpatisan Jeriko itu telah menyalahgunakan hak demontrasi atau menyatakan pendapat, di mana mereka hanya menghina dan merendahkan martabat Partai Demokrat.
“Ketum AHY dan Waketum EBY dihina,” tandasnya.
Ia menegaskan, para perusuh itu bukan kader partai. “Mereka membangun narasi penuh benci terhadap partai Demokrat, ” tegasnya lagi.
Karena itu, mereka meminta pihak Kepolisian untuk tidak bersikap membiarkan dgn segera menindaklanjuti laporan dari pengurus PD pada beberapa waktu lalu.
“Para pecinta, dan simpatisan PD di NTT sangat banyak, dikhawatirkan mereka akan ambil langkah sendiri jika aparat kepolisian membiarkan dan tidak merespon laporan pengurus partai atas penistaan dan penghinaan yang dilakukan para perusuh terhadap PD dan Ketum AHY, ” ujarnya.
Ia mengatakan, urusan Musda PD NTT sudah selesai. Karena itu, ia meminta Jefri Riwu Kore harus legowo.
“Krena Musda telah dilaksanakan menurut konstitusi partai. Ketuanya sudah ditetapkan DPP, kini saatnya konsolidasi partai dilakukan. Yang tidak setuju silahkan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Untuk diketahui, simpatisan pendukung Jeriko menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda NTT, Kamis siang.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan, setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY), menetapkan Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT awal Januari lalu.
Dilansir Koran NTT, salah satu peserta aksi Nathan Gah menilai, penetapan Leo Lelo sebagai Ketua DPD Demokrat dinilai janggal, karena perolehan suara Jefri Riwu Kore mengungguli Leo Lelo, dengan skor 12-11 saat Musda.
Nathan dalam orasinya menilai AHY sangat keliru menetapkan Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Demokrat NTT.
Sebab itu, ia meminta Polda NTT untuk tidak memberikan izin kepada Partai Demokrat dalam melakukan kegiatan apapun, sebelum AHY memberikan klarifikasi terkait keputusan Musda Demokrat.
“Ini peringatan untuk Polda NTT. Kami akan turunkan masa 20 ribu orang, untuk memboikot kegiatan Rakerda Partai Demokrat di Grand Mutiara Kupang, pada Sabtu 5 Februari 2022,” tegas Nathan.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba
Komentar