Kupang, Vox NTT- Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Ratu Wulla didampingi sejumlah Tenaga Ahli, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Kristien Samiyati Pati, Anggota Komisi V DPRD NTT, Obed Naitboho, anggota DPRD TTS, Jason Benu, dan Kasubdit Advokasi dan KIE BKKBN NTT, Solviana Saubaki.
Ratu Wulla melakukan kunjungan kerja sekaligus kampanye percepatan penurunan stunting di Desa Fatuat, Kecamatan Kot’olin, kabupaten Timor Tengah Selatan, Sabtu (19/11/2022).
Ratu Wula dalam kesempatan itu mengatakan, kehadirannya di Desa Fatuat untuk menemui dan menyerap aspirasi dari konstituen yang telah memilih dan mengantarnya duduk di DPR RI.
Lanjut Ratu, negara hadir untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat tanpa mengkotak-kotakkan.
“Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah wajib mendengar dan menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung atau melalui DPR, ” kata Ratu Wulla.
Ratu Wulla menjelaskan, DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai legislator, penganggaran, dan pengawasan.
“DPR memiliki tugas untuk membuat undang-undang sesuai aspirasi masyarakat. Kemudian ikut membahas anggaran, dan melakukan fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan dan program pemerintah itu dapat berjalan lancar dengan baik, ” tegasnya.
Ratu Wulla menuturkan, komisi IX memiliki mitra kerja yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI.
“Kalau masyarakat mengalami masalah atau kendala di instansi tersebut yang merupakan mitra kerja komisi IX maka laporkan kepada saya agar kita meminta pemerintah selesaikan, ” katanya.
Ia mendorong pemerintah agar terus melakukan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan sehingga menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di desa Fatuat.
“Persoalan tenaga kerja, kesehatan, pengawasan obat dan makanan itu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, ” pungkasnya.
Ia mengucapkan terimakasih kepada masyarakat desa Fatuat yang telah memilih menjadi DPR RI asal Dapil NTT II pada tahun 2019.
Dorong BKKBN Wujudkan Target Gubernur NTT Atasi Stunting 10 Persen
Pada kesempatan itu juga, Ratu Wulla mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT bersama stakeholder tharus mewujudkan target Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam penurunan stunting menjadi 10 persen.
Menurut Ratu Wulla, secara nasional pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) menargetkan penurunan stunting hingga 14%, namun Gubernur NTT menargetkan lebih serius penurunan stunting hingga mencapai 10 % pada tahun 2024 .
Untuk itu, BKKBN harus menggandeng seluruh stakeholder terkait agar melakukan penanganan stunting yang serius melalui berbagai program kegiatan.
“Gubernur NTT menargetkan stunting di NTT harus turun menjadi 10 persen pada tahun 2024 mendatang, sehingga BKKBN bersama stakeholder terkait hingga tingkat pemerintah Desa termasuk masyarakat harus mewujudkan itu, ini target yang sangat baik dari Gubernur kita, ” kata Ratu Wulla.
Ratu Wulla menuturkan, salah satu program yang menjadi isu nasional dan fokus pemerintah untuk diselesaikan saat ini yaitu masalah stunting sehingga perlu penanganan yang cepat dan tepat.
Ratu mendorong BKKBN untuk menggandeng masyarakat melakukan upaya percepatan penanganan stunting melalui berbagai program. Karena, stunting dapat menimbulkan generasi muda yang tidak sehat secara fisik maupun otak.
“1.000 hari setelah bayi dilahirkan harus diperhatikan pola makan dan pola asuh agar anak-anak tidak stunting, ” tegas Ratu.
Anggota DPR RI dari Dapil NTT II itu menegaskan bahwa penanganan stunting harus dan wajib dilaksanakan agar generasi muda yang dilahirkan merupakan generasi emas yang bakal memimpin Indonesia ke depan.
“Stunting bukan penyakit keturunan tetapi adalah masalah gizi sehingga wajib dilakukan perbaikan agar anak-anak tidak mengalami stunting, ” pintanya.
Kasubdit Advokasi dan KIE BKKBN NTT, Solviana Saubaki mengatakan, kampanye percepatan penurunan stunting adalah wajib dilaksanakan agar masyarakat terlibat aktif dalam penanganan stunting.
Lanjut Solviana, BKKBN diberikan tanggungjawab oleh Presiden untuk memimpin penanganan stunting di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak.
“Penanganan stunting yang dilaksanakan BKKBN tidak bisa sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dengan seluruh stakeholder, “cetus Solviana.
Ia berharap informasi yang disampaikan para pemateri bisa merubah mindset berpikir masyarakat agar terlibat aktif mengatasi masalah stunting.
Kepala Desa Fatuat, Semri R.I Tualaka dalam sambutannya mengatakan, Desa Fatuat berada di pelosok pulau Timor sehingga perlu bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.
Menurut dia, ada banyak persoalan di Desa Fatuat, baik itu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan salah satunya adalah masalah stunting.
Ia menjelaskan, jumlah stunting di Desa Fatuat sebanyak 34 anak dan masih banyak ibu hamil yang tentunya perlu diedukasi.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kami sehingga mengedukasi kami agar tahu bagaimana cara mengatasinya, ” kata dia. (VoN)
Komentar