Jakarta, Vox NTT- Lembaga KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) Indonesia mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tito Karnavian agar segera mencopot Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan (PPS) Drs M setelah terjadi sebuah insiden kecil adu mulut nyaris adu otot antara dirinya dengan salah seorang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Selatan pada Kamis (02/02/2023).
“Pada Kamis 2 Februari dini hari, kami menerima informasi akurat melalui telepon jarak jauh dari warga masyarakat yang sedang berada di sebuah hotel di jantung kota Merauke, ibukota Provinsi Papua Selatan bahwa telah terjadi perseteruan yang nyaris adu otot antara Drs M yang adalah Penjabat Sekda PPS dengan salah seorang pimpinan OPD. Tindakan ini sangat memalukan dan mencederai lembaga Kemendagri yang adalah institusi asal Pj.Sekda PPS ini,” kata Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa di Jakarta, Minggu (5/2).
Gabriel mengatakan, berdasarkan informasi terpercaya dari warga setempat, perseteruan itu terjadi diduga akibat sikap Drs M yang sering bersikap arogan dan sangat kurang menjaga dan memperhitungkan perasaan dan harga diri orang di sekitarnya.
Permintaan agar Mendagri segera mencopot Drs M sebagai Penjabat Sekda PPS karena yang bersangkutan adalah tenaga “droping” Kemendagri sehingga alamat tujuan permintaan ini menjadi sangat tepat yaitu Kemendagri.
Dalam proses pendropingan pejabat itu, sangat sering Kemendagri tidak memperhitungkan karakter dasar dan kemampuan pejabat yang ditugaskan dalam melakukan sosialisasi diri di tengah masyarakat asli Papua Selatan.
Budaya, tradisi dan psikologi masyarakat setempat harus mendapat perhatian serius jika ingin bertugas di Tanah Papua.
Banyak kali terjadi, pejabat-pejabat hasil“dropingan” Pusat itu ketika bertemu dengan pejabat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah penugasan selalu bertanya,
“Kamu berasal dari mana dan siapa yang membawa kamu atau merekomendasikan kamu untuk masuk ke lingkungan pemerintahan ini. Kamu orangnya siapa. Atau kamu menjadi pimpinan OPD di sini adalah titipannya siapa?”.
Begitu pula, lanjut Gabriel, dalam memimpin rapat pengalokasian anggaran pembangunan di daerah, pejabat yang ditugaskan dari Pusat itu terindikasi tidak mampu memperhatikan prioritas dari setiap OPD dalam hal pengelolaan anggaran pembangunan di daerah tersebut sehingga pimpinan OPD sendiri tidak dapat melakukan pembangunan dalam semangat dan amanah Otonomi Khusus untuk Papua.
Gabriel mengatakan, selain Mendagri melakukan evaluasi terhadap Pj.Sekda PPS Drs M, pihaknya juga berharap agar Pj.Gubernur PPS Dr.Ir. Apolo Safanpo,ST;MT melakukan pemantauan dan pengawasan ekstra ketat terhadap Kepala Badan Keuangan PPS, Dr.Mnsr yang diduga merupakan salah satu pimpinan OPD di PPS hasil “titipan” dari salah seorang pejabat teras di lingkungan Kemendagri di Jakarta.
“Pejabat titipan dari oknum pejabat Kemendagri seperti ini harus benar-benar diwaspadai gerak langkahnya yang diduga dapat membahayakan penataan keuangan daerah apalagi yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan dan diketahui sangat kurang berprestasi di tempat kerja sebelumnya yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya,” kata Gabriel Goa.
Selain itu juga Pj.Gubernur PPS perlu melakukan pengawasan terhadap sepak terjang Kepala Badan Kepegawaian PPS, Drs AR yang oleh banyak pihak cukup berkeberatan atas keberedaan memimpin Badan Kepegawaian PPS sekaligus kinerjanya dalam hal penempatan pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan pemerintah PPS.
“Ada indikasi dan dugaan cukup kuat, yang bersangkutan menempatkan pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan pemerintah PPS atas pesanan dan petunjuk pihak tertentu untuk kepentingan politik Pilkada PPS tahun 2024 mendatang,” kata Gabriel Goa.
Ada seorang tokoh pemuda masyarakat adat Malind yang cukup berpengaruh di Kabupaten Merauke sudah pernah angkat suara agar pejabat Pemprov Papua Selatan yang diragukan komitmen dan loyalitasnya kepada gubernur dan berpolitik “dua kaki” harus segera diganti demi kelancaran dan keberhasilan pemerintahan Pj.Gubernur Apolo Safanpo.
Ia berharap, perjalanan roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur PPS, Apolo Safanpo tidak sampai dicederai, dihambat dan digagalkan oleh oknum pejabat tertentu yang berkepribadian buruk sampai merusak organisasi perangkat daerah yang dianggap sangat stragtegis seperti, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Kepagawaian Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.***
Komentar