Ruteng, VoxNTT.com – Anak Waso Community (Awas.com) menggandeng Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Monash University, Universitas Indonesia, dan Sintesis menggelar pelatihan advokasi dan pemberdayaan komunitas terkait upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Manggarai. Kegiatan itu berlangsung di Spring Hill Hotel dan Resto pada 11-13 Februari 2026.
Direktur Anak Waso Community (Awas.com) Dr. Marianus M. Tapung mengatakan, pelatihan ini menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mengawal isu stunting di tingkat lokal.
Pelatihan tersebut dirancang dengan pendekatan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), kesetaraan gender, dan prinsip inklusivitas guna memastikan intervensi stunting tidak mengabaikan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan kelompok marjinal lainnya.
Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya dibekali pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan praktis dalam advokasi berbasis data, analisis kebijakan, serta penyusunan strategi dan pesan advokasi yang kontekstual.
“Kolaborasi ini menjadi fondasi penting agar pendekatan HKSR dapat terintegrasi secara nyata dalam program dan kebijakan pencegahan serta penurunan stunting, baik di tingkat komunitas maupun pemerintahan,” kata Marianus.
Manajer Program Sintesis Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Gizka Ayu mengatakan, stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.
“Meski secara nasional angka stunting menunjukkan tren penurunan, realitas di tingkat komunitas memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks,” kata Gizka.
Menurut Gizka, kesenjangan informasi, tingginya beban kerja kader kesehatan, serta belum optimalnya implementasi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Ia menilai penurunan angka stunting tidak semata ditentukan oleh keberadaan kebijakan, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterapkan, dan diawasi di tingkat lokal.
Keterbatasan pemahaman terhadap kebutuhan spesifik masyarakat serta minimnya pemetaan sumber daya lokal menyebabkan program yang ada kurang tepat sasaran. Lemahnya proses monitoring dan evaluasi juga memperlebar jarak antara kebijakan di atas kertas dan dampaknya di lapangan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga persoalan tata kelola, keadilan sosial, dan kapasitas komunitas dalam mengawal kebijakan publik,” pungkasnya.
Penulis: Isno Baco