Oleh: Wilibaldus Kuntam
Petani Milenial, Tinggal di NTT
Publik belakangan ini ramai bincang soal film dokumenter Pesta Babi. Fenomena ini bukan saja karena judulnya yang sensasional. Bukan pula karena kontennya. Tapi lebih karena tanggapan pemerintah yang reaktif dan terusik. Sepintas pemerintah bersikap abu-abu.
Di satu sisi, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tak melarang masyarakat menonton bareng (Kompas.com,17/5/26).
Namun, di sisi lain, pihak militer justru melarang. Watchdog malahan mencatat bahwa semenjak film diputar, larangan, ancaman dan intimidasi terjadi sebanyak 21 kali (Kompas.com, 15/5/2006).
Persis di sini film Pesta Babi kian menarik. Semakin banyak yang reaktif, tersinggung, terprovokasi, film ini kategori bermutu dan kontekstual.
Film Pesta Babi bukan berkisah soal hewan babi tapi soal pembangunan ekonomi politik nasional. Beberapa masyarakat adat Papua Selatan kehilangan hutan dan tanah karena ekspansi perkebunan teh, tebu dan proyek pangan dalam skala besar. Persis di sini persoalan mulai muncul. Di negeri ini, kata “pembangunan” punyai karier jelek.
Pembangunan selalu bermakna peyoratif dan negatif. Pembangunan selalu identik dengan orde baru. Pembangunan berarti manipulasi, intimidasi, monopolisasi dan militerisasi. Ini bisa dimaklumi sebab selama masa orde baru, hutan dirusak, tanah dirampas dan hak masyarakat adat disangkal.
Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, perampasan kekayaan alam Papua hadir bak episode yang tak usai. Pada saat yang sama, Papua menjadi salah satu daerah termiskin, dan terisolasi meski harta berlimpah. Semuanya terjadi atas nama proyek pembangunan ekonomi politik.
Persoalan Papua tak semata KKB tapi persoalan lain yang beragam dan kompleks. Keberagaman dan kompleksitas persoalan ini dirangkum dengan satu kata “kolonialisme” seperti diungkap sutradara film Pesta Babi.
Diksi kolonialisme memang terkesan sarkastik, ilusi dan berlebihan namun justru jujur dan lugas mengungkap fakta. Kata ini sendiri pernah diungkapkan Soekarno dalam sidang pengadilan kolonial Belanda tahun 1930. Tepatnya di Bandung.
Dalam pledoi bersejarah itu, Soekarno bilang bahwa kolonialisme tua telah berganti bulunya namun tak berganti karakternya yang merusak, memeras dan menjajah (Indonesia Menggugat, 2008).
Tentu saja tuduhan kolonialis terhadap pemerintah pasti ditentang. Sebabnya sederhana. Menerimanya sama dengan mengakui rezim presiden Prabowo sebagai kolonialis baru. Begitu logisnya.
Lantas siapakah kolonialisme sesungguhnya? Tentu saja fundamentalisme pasar. Tapi karena fundamentalisme pasar butuh aktor, maka kolonialisme itu adalah oligarki. Bolehlah kita menyebut kelompok ini sebagai kelompok satu persen.
Satu persen adalah istilah yang dipakai oleh Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi tahun 2001. Satu persen adalah satu persen orang yang menguasai sebagian besar pembangunan negara. Mereka yang memonopoli pembangunan ekonomi politik.
Mereka pula adalah minoritas orang yang punya kekuasaan menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi politik negara.
Oligarki Struktural
Oligarki di sini bukan dalam arti personal tapi soal struktural (Vedi Hadiz, 2013). Ini masuk akal sebab mengartikan oligarki sebagai individu akan cenderung rasial dan tendensius padahal oligarki hanya bisa beroperasi atas dukungan politisi dan birokrat dari pusat hingga daerah.
Ini bisa dijelaskan begini. Orang kaya di Indonesia kebanyakan dari kelompok minoritas Tionghoa. Bila kita menyebut oligarki adalah kalangan Tionghoa, tentu keliru.
Sebab nyatanya, kelompok ini hanya bisa memonopoli pembangunan ekonomi politik di Indonesia karena mendapat dukungan para politisi yang bercokol di berbagai lembaga pemerintahan dan partai politik.
Konteks Indonesia, oligarki adalah penguasa dan pengusaha. Juga penguasa sekaligus pengusaha.
Film Pesta Babi bisa dipandang sebagai satu bentuk kritik sosial atas kuasa dan dominasi oligarki Indonesia.
Lalu, pertanyaan sederhana namun krusial soal ini bisa dirumuskan begini: apakah oligarki mematikan demokrasi? Jawabannya ya. Tentu ada jawaban lain. Itu urusan Anda.
Hingga saat ini, saya begitu sulit temukan oligarki yang adil, memikirkan kepentingan umum, menyelamatkan lingkungan hidup dan menghargai kearifan lokal.
Lugasnya, oligarki mempunyai cacat bawaan. Ia membunuh demokrasi. Soal ini, data sederhana berikut mungkin berguna. Sebanyak 50 persen aset nasional Indonesia dikuasai 1 persen orang kaya (Kompas,11/2025).
Malahan kalau diakumulasikan, total pendapatan 50 persen masyarakat Indonesia masih kurang dibanding dengan jumlah kekayaan kelompok satu persen. Dengan begitu, sumber daya material hanya terkonsentrasi pada minoritas orang.
Ketimpangan pendapatan dan peluang semakin nyata. Yang kaya semakin kaya dan miskin tetap miskin. Akses orang miskin dipersempit sedangkan orang kaya raya terbuka lebar.
Film dokumenter Pesta Babi tentu tak bebas dari kepentingan. Kepentingannya adalah menyuarakan kegelisahan, kecemasan dan derita masyarakat Indonesia terutama orang Papua yang lama tak terabaikan. Ini hanya terwujud bila kita mau dan mampu melawan babi satu persen.