Kupang, VoxNTT.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD GAMKI Nusa Tenggara Timur mulai membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat. Program tersebut akan diluncurkan pada Sabtu, 6 Juni 2026, di Sekretariat DPD GAMKI NTT, Jalan Keramat Jati Nomor 15, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang.
Layanan itu dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya bagi warga yang selama ini terkendala biaya dan minim pemahaman mengenai prosedur hukum.
Ketua LBH DPD GAMKI NTT, Amos Lafu mengatakan pembentukan LBH GAMKI NTT merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menghadirkan pelayanan nyata kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan pendampingan hukum tetapi memiliki keterbatasan akses.
Menurut Amos, berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, mulai dari sengketa tanah, warisan, ketenagakerjaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, perkara pidana, hingga persoalan administrasi pemerintahan, sering kali tidak ditangani secara maksimal karena kurangnya pengetahuan hukum maupun keterbatasan ekonomi.
Ia mengatakan, keberadaan LBH GAMKI NTT lahir dari keprihatinan terhadap masih terbatasnya akses masyarakat kecil terhadap informasi dan pendampingan hukum.
“Karena itu kami ingin menghadirkan ruang konsultasi yang terbuka, ramah, profesional, dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi,” ujar Amos.
Amos menegaskan layanan konsultasi hukum gratis tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi akan menjadi program berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin oleh LBH GAMKI NTT.
Dalam pelaksanaannya, layanan akan tersedia melalui dua mekanisme. Pertama, konsultasi hukum secara tatap muka yang dibuka secara berkala di Posko LBH GAMKI NTT dan direncanakan berlangsung sedikitnya satu kali setiap bulan. Kedua, layanan konsultasi hukum secara daring yang dapat diakses masyarakat melalui hotline resmi LBH GAMKI NTT.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai hak-hak hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, proses mediasi, hingga peluang mendapatkan pendampingan hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Amos menjelaskan pendirian LBH GAMKI NTT juga merupakan bagian dari upaya organisasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.
“LBH GAMKI NTT dibentuk agar gereja dan organisasi kepemudaan Kristen dapat berkontribusi secara nyata dalam memperjuangkan keadilan, melindungi hak-hak warga, serta membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat,” katanya.
Ia berharap kehadiran layanan konsultasi hukum gratis tersebut dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara lebih baik, mencegah konflik berkepanjangan, serta meningkatkan kesadaran bahwa hukum merupakan instrumen perlindungan bagi masyarakat.
Pelayanan perdana konsultasi hukum gratis akan berlangsung pada Sabtu, 6 Juni 2026, pukul 09.00–12.00 Wita di Sekretariat DPD GAMKI NTT. Masyarakat yang membutuhkan layanan dapat menghubungi hotline LBH GAMKI NTT melalui nomor 0813-3893-1091 (Amos Lafu) dan 0812-8889-1053 (Aris Tanesi).
Dengan mengusung semangat “Ora et Labora – Berdoa dan Bekerja untuk Keadilan dan Kemanusiaan”, LBH GAMKI NTT menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra masyarakat dalam memperjuangkan hak, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga Nusa Tenggara Timur.
Penulis: Ronis Natom