Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»DPRD Kota Kupang Minta Pemkot Siapkan Mitigasi Hadapi Pemangkasan TKD
Regional NTT

DPRD Kota Kupang Minta Pemkot Siapkan Mitigasi Hadapi Pemangkasan TKD

By Redaksi22 November 20252 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Rapat pandangan Fraksi DPRD Kota Kupang terhadap postur APBD Tahun 2026 (Foto: Ronis Natom/ VoxNtt.com)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Kupang, VoxNTT.com – Mengantisipasi rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menyiapkan langkah mitigasi agar tidak berdampak pada stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pelayanan publik.

Permintaan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang, Kamis, 20 November 2025, saat fraksi-fraksi membacakan pemandangan umum terhadap penjelasan Wali Kota Kupang mengenai Rancangan APBD Tahun 2026.

Fraksi NasDem menyoroti perlunya antisipasi serius terkait rencana pemangkasan TKD pada 2026. Menurut fraksi tersebut, upaya mitigasi harus disusun lebih awal demi menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Selain itu, terkait efisiensi anggaran, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya konsistensi perencanaan. Pemerintah diminta menghindari kegiatan di luar rencana kerja (off-plan) dan memastikan seluruh program sesuai dengan prioritas pembangunan.

“Semua program harus selaras dengan Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Selain itu, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dihitung secara realistis dan terukur, bukan sekadar menyesuaikan besaran belanja,” kata juru bicara Fraksi NasDem, Esy Bire, Jumat, 21 November sore.

Sebagai informasi, Kota Kupang mengalami pemangkasan anggaran TKD sebesar Rp204 miliar oleh Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menyampaikan, pemerintah akan mengambil langkah mitigasi dengan mengajukan proposal pendanaan tambahan kepada kementerian terkait untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan.

“Habis rapat banggar ini, pasti saya harus bolak-balik ke pusat untuk ‘ketuk pintu’ minta bantuan. Juga nanti dengan CSR dari lembaga-lembaga di Kota Kupang,” ujarnya.

Christian menegaskan, ia akan memfokuskan upaya lobi ke kementerian yang memiliki program penting bagi kebutuhan Kota Kupang.

“Yang pasti ke Kementerian PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Sosial. Kementerian Kebudayaan juga, karena acara IPACS kemarin saya sudah sampaikan, saya ingin Kota Kupang punya museum satu,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Kupang juga mengidentifikasi peluang sumber pendanaan lain, termasuk melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta kerja sama dengan berbagai lembaga lainnya.

Penulis: Ronis Natom

Christian Widodo DPRD Kota Kupang Kota Kupang
Previous ArticleDugaan Penipuan BNI Life Dinilai sebagai Kejahatan Kemanusiaan, Polisi Harus Segera Bertindak
Next Article Kadis Pendidikan NTT Nyatakan Dukungan Penuh untuk Penyelenggaraan BMMC 2025

Related Posts

LBH GAMKI NTT Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis untuk Masyarakat

3 Juni 2026

‘Gema Mabar’ Diluncurkan, Pemkab Manggarai Barat Fokus pada Ketahanan Pangan hingga Pariwisata Berkelanjutan

2 Juni 2026

Kasus Dugaan Penggelapan Dokumen PH Tanah 10 Hektare di Kupang Berakhir Damai

2 Juni 2026
Terkini

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Alarm dari Kupang: Reformasi Radikal Pengendalian PAD

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Kejari Manggarai Barat Pulihkan Kerugian Negara Rp2,09 Miliar dari Dua Kasus Korupsi

4 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.