Labuan Bajo, VoxNTT.com – Kunjungan Maria Stevi Harman ke Kampung Kaper, Kelurahan Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, menyingkap tabir realitas sosial-ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat setempat.
Di balik pesona Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas, terdapat dua isu krusial yang menjadi kegelisahan warga, yakni standar Upah Minimum Regional (UMR) yang dinilai tidak manusiawi dan polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar.
Keluhan utama yang mencuat dari warga Kampung Kaper adalah ketimpangan antara pendapatan dan biaya hidup sehari-hari.
Standar UMR yang ditetapkan pemerintah daerah dirasa semakin tidak relevan dengan lonjakan harga kebutuhan pokok sehari-hari.
Ironisnya, di pusat ekonomi seperti Labuan Bajo, masih ditemukan perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah standar UMR yang sudah ditetapkan.
Namun menurut Stevi Harman, anggota DPD RI dari dapil NTT, persoalan upah ini bukan sekadar masalah angka. Terdapat masalah struktural yang lebih dalam, yakni pergeseran minat angkatan kerja muda.
“Anak muda di daerah kita meninggalkan dunia pertanian yang sejatinya adalah masa depan dunia. Mereka lebih memilih terjun ke dunia kerja yang tidak pasti, di mana mereka tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat,” ungkap Stevi dalam analisisnya.
Ia mengatakan, akibat meninggalkan sektor agraris tanpa bekal keterampilan atau pendidikan tinggi yang memadai, anak-anak muda ini terpaksa menerima gaji yang kadang kala ditentukan sepihak oleh perusahaan.
Menurut Stevi, hal ini diperparah lagi dengan fakta bahwa tingkat pendidikan memang memegang peranan kunci dalam menentukan besaran upah, menciptakan siklus ekonomi yang sulit diputus bagi mereka yang berpendidikan rendah.
Selain isu ekonomi, sektor pendidikan di Kaper, Kelurahan Golo Bilas juga tengah menghadapi tantangan adaptasi program baru, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aspirasi yang diserap dari para guru SD setempat menunjukkan adanya kendala teknis yang serius di lapangan.
Para pendidik mengeluhkan peran ganda yang kini mereka emban. Alih-alih fokus mengajar, guru merasa ‘dijelmakan’ menjadi pelayan restoran yang harus mengurus distribusi makanan.
Dampaknya, konsentrasi belajar siswa terganggu oleh rutinitas makan ini. Lebih jauh, muncul skeptisisme di kalangan pengajar bahwa program ini hanya berdampak pada peningkatan berat badan siswa, bukan kecerdasan intelektual.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komite III DPD RI itu menjelaskan bahwa MBG bukanlah program tanpa dasar.
Ia menjelaskan, MBG merupakan program adopsi dari model sukses negara-negara maju dan berkembang seperti Jepang, India, dan kawasan Amerika Latin.
Di negara-negara tersebut, penyediaan nutrisi terbukti menjadi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia.
Ia mengatakan, tujuan program ini sangat mulia, yakni memperbaiki gizi anak bangsa. Namun, menurutnya, niat baik tidak cukup tanpa eksekusi yang tepat.
“Tujuan program ini sangat baik sebagai strategi jangka panjang. Namun, kita harus mengakui butuh evaluasi terus-menerus agar pelaksanaannya di lapangan, khususnya di Manggarai Barat, berjalan sesuai alur tanpa mengorbankan waktu belajar mengajar,” tambahnya.
Kondisi di Kampung Kaper ini menjadi cerminan bahwa kebijakan pusat, baik terkait pengupahan maupun program gizi, memerlukan penyesuaian dan pengawasan ketat saat mendarat di daerah agar benar-benar menjadi solusi, bukan beban baru bagi masyarakat.
Penulis: Herry Mandela