Oleh: Leo Jehatu
Pemerhati isu pendidikan, etika publik, dan keadilan sosial
Di banyak kampus, keheningan bukanlah tanda ketenangan. Ia adalah alarm bahaya. Ketika isu pelanggaran moral dan pelecehan seksual muncul, lalu segera diselimuti diam, publik patut curiga: ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.
Dalam dunia pendidikan, diam bukan netral. Diam adalah sikap politik dan sering kali, keberpihakan pada yang berkuasa.
Lembaga pendidikan gemar tampil sebagai penjaga moral publik. Ia berbicara lantang tentang etika, nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial.
Para pendidiknya dihormati, disapa dengan gelar mulia, dan dipercaya sebagai figur teladan. Namun justru di balik wajah terhormat itu, tidak sedikit kampus memelihara praktik paling memalukan: pelanggaran moral dan pelecehan seksual yang ditutup rapat demi citra institusi.
Masalahnya bukan hanya pada kejahatan yang terjadi, melainkan pada respons institusional yang memilih bungkam. Keheningan ini bukan kelalaian, melainkan strategi. Ia dirancang, dirawat, dan dijalankan dengan rapi.
Korban dipaksa menanggung luka sendirian, sementara pelaku dilindungi oleh status, jabatan, dan bahasa moral yang dimanipulasi. Di titik inilah pendidikan kehilangan wajahnya.
Budaya Tutup Mulut
Budaya tutup mulut di kampus bukan mitos. Ia nyata dan bekerja sistematis. Setiap kali laporan pelanggaran moral masuk, yang bergerak paling cepat bukan mekanisme perlindungan korban, melainkan mekanisme pengamanan nama baik.
Rapat tertutup digelar, istilah diperhalus, dan publik disuguhi pernyataan normatif yang kosong makna.
Bahasa birokratis menjadi alat utama. Frasa seperti “sedang ditangani”, “demi kondusivitas”, atau “akan dievaluasi” diulang tanpa batas waktu dan tanpa transparansi.
Tujuannya jelas: meredam perhatian publik hingga kasus itu menguap dengan sendirinya. Dalam proses ini, korban dibiarkan sendirian, kebingungan, dan kerap disalahkan.
Keheningan semacam ini adalah bentuk kekerasan lanjutan. Ia melumpuhkan keberanian korban untuk bersuara dan mengirim pesan berbahaya kepada seluruh civitas akademika: berbicara itu berisiko, diam itu aman. Kampus, yang seharusnya menjadi ruang aman, berubah menjadi ruang intimidasi halus.
Lebih parah lagi, budaya tutup mulut ini melibatkan banyak pihak. Dosen, staf, bahkan mahasiswa lain dipaksa menjadi bagian dari konspirasi diam. Mereka yang berani bersuara dicap tidak loyal, merusak reputasi lembaga, atau tidak memahami “etika internal”. Ini bukan pendidikan; ini represi moral yang dilembagakan.
Bahasa Pastoral yang Dipelintir Menjadi Alat Kuasa
Dalam banyak kasus, pelaku pelanggaran moral dan pelecehan seksual adalah pendidik yang dikenal santun, religius, dan “pastoral”.
Kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk kasar. Ia sering menyusup lewat relasi kuasa, kedekatan emosional, dan manipulasi spiritual yang sulit dibuktikan namun nyata dirasakan korban.
Bahasa pastoral dipelintir menjadi alat legitimasi. Tindakan yang melanggar batas dibungkus sebagai “pendampingan”, “perhatian”, atau “demi kebaikan”.
Ketika korban mulai gelisah dan berani berbicara, narasi segera dibalik: korban dianggap salah paham, terlalu sensitif, atau bahkan mencemarkan nama baik orang terhormat.
Di sinilah pengkhianatan paling keji terjadi. Tidak ada pastoral yang membenarkan pelecehan. Tidak ada iman yang melegitimasi kekerasan. Tidak ada pendidikan yang sah jika martabat mahasiswa diinjak atas nama kedekatan spiritual.
Namun kampus sering memilih berdiri di sisi pelaku, bukan karena kebenaran, melainkan karena status. Pengampunan dipaksakan tanpa keadilan.
Rekonsiliasi ditawarkan tanpa kebenaran. Korban disarankan mengalah demi stabilitas. Ini bukan solusi; ini pembungkaman yang dibungkus kesalehan. Ketika bahasa moral dipakai untuk melindungi kejahatan, institusi sedang merusak fondasi etiknya sendiri.
Mahasiswa Bermasalah, Kampus Menghilang
Ironi terbesar dunia pendidikan muncul ketika mahasiswa berada dalam krisis, kampus justru absen. Mahasiswa yang terluka secara psikologis, ditekan secara sosial, atau terjerat masalah serius sering dibiarkan berjuang sendiri. Tidak ada pendampingan nyata, tidak ada empati, hanya prosedur kaku dan surat resmi.
Kampus hadir untuk menilai, bukan mendampingi. Untuk mengatur, bukan melindungi. Ketika mahasiswa membutuhkan ruang aman, yang mereka temui justru tembok birokrasi dan sikap dingin yang tidak manusiawi. Diamnya lembaga dalam situasi seperti ini bukan netralitas; ia adalah pengabaian yang disengaja.
Pendidikan direduksi menjadi urusan administratif, sementara manusia di balik indeks prestasi diabaikan. Mahasiswa diperlakukan sebagai beban ketika mereka bermasalah.
Pesan yang disampaikan jelas dan merusak: selama tidak merepotkan, Anda diterima; ketika Anda terluka, Anda sendirian.
Ini adalah kegagalan pendidikan dalam bentuk paling telanjang.
Kampus yang Diam Sedang Mendidik Generasi Takut
Budaya tutup mulut, pembelaan terhadap pelaku, dan pengabaian terhadap mahasiswa bermasalah membentuk satu ekosistem kegagalan moral.
Kampus yang memilih diam sedang mendidik generasi penakut, generasi yang belajar bahwa aman lebih penting daripada benar, dan diam lebih selamat daripada jujur.
Pendidikan semacam ini berbahaya bagi masa depan publik. Ia melahirkan lulusan yang cerdas secara teknis tetapi lumpuh secara etis.
Mereka fasih berbicara tentang nilai, tetapi tak berani membela korban. Mereka paham teori keadilan, tetapi ragu berdiri di pihak yang terluka.
Lembaga pendidikan tidak boleh berlindung di balik jargon moral. Pelanggaran etika dan pelecehan seksual harus ditangani secara transparan, berpihak pada korban, dan tunduk pada mekanisme hukum yang jelas. Tidak ada kompromi atas martabat manusia. Tidak ada alasan untuk menunda kebenaran.
Kampus harus hadir ketika mahasiswanya bermasalahbukan sebagai hakim, tetapi sebagai pendamping.
Diam adalah kekerasan pasif yang sama berbahayanya dengan tindakan langsung. Dan institusi yang memilih diam sedang memperpanjang penderitaan korban.
Kebenaran Tidak Pernah Lahir dari Keheningan
Ingat! Sejarah selalu mencatat dengan tegas: institusi yang lebih setia pada citra daripada kebenaran akan runtuh oleh kebusukannya sendiri.
“Jadi” Kampus bukan benteng kekuasaan. “Ia” adalah rumah akal sehat. Dan: “rumah” yang baik tidak membungkam jeritan penghuninya.
Jika lembaga pendidikan terus memilih tutup mulut, melindungi pelaku, dan meninggalkan mahasiswa yang bermasalah, maka ia telah gagal menjalankan mandat paling dasar pendidikan.
Kehormatan tidak diukur dari gelar dan simbol, melainkan dari keberanian bertanggung jawab.
Kebenaran Tidak Pernah Lahir dari Keheningan
Ia lahir dari keberanian membuka luka, mendengar korban, dan menegakkan keadilan meski menyakitkan. Kampus yang menolak jalan ini bukan hanya gagal mendidik. Ia sedang membusukkan dirinya sendiri dari dalam.
‘Jika penulis tidak keliru’ Pada akhirnya, yang paling hancur bukan reputasi lembaga, melainkan mahasiswa, manusia muda yang kehilangan kehormatan, rasa aman, dan arah hidup akibat kekerasan yang disembunyikan.
Mereka tidak hanya memikul luka psikologis, tetapi juga beban rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah menjadi milik mereka.
Mahasiswa yang dirampas martabatnya tidak membutuhkan khutbah moral atau imbauan untuk “kuat”, melainkan pemulihan yang nyata, pendampingan yang jujur, dan keberpihakan yang tegas.
Membiarkan mereka berjalan sendiri, apalagi berlari tanpa tujuan, adalah kekerasan lanjutan yang paling kejam karena dilakukan dengan dalih diam.
Kampus yang gagal memulihkan korban dan memilih melindungi kuasa bukan sedang menjaga kehormatan pendidikan, melainkan sedang mengubur masa depan mahasiswanya sendiri.