Ruteng, VoxNTT.com – Senin, 12 Januari 2026, menjadi hari yang emosional bagi warga Cewonikit, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.
Di tengah hujan deras dan angin kencang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, hadir untuk mendengar langsung jeritan hati masyarakat yang selama ini tersimpan di balik pintu-pintu rumah mereka.
Bukan sekadar kunjungan formal, pertemuan ini menjadi panggung bagi rakyat untuk menumpahkan kegelisahan atas kebijakan yang mereka rasa belum berpihak pada kenyataan di lapangan.
Isu yang paling nyaring disuarakan warga adalah rasa pesimistis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Warga bercerita dengan nada getir tentang betapa berantakannya pelaksanaan program ini di tingkat akar rumput.
“Makanannya basi, datangnya terlambat, dan malah mengganggu jam belajar anak-anak,” keluh warga.
Belum lagi saat musim hujan tiba, mobil pengangkut makanan seringkali tak mampu menembus jalur menuju sekolah. Bagi mereka, program ini terasa dipaksakan.
Masyarakat secara lugas mengusulkan agar anggaran besar tersebut dialihkan menjadi program sekolah gratis yang manfaatnya dirasa lebih nyata dan terukur.
Menanggapi hal ini, Benny Harman memberikan pandangan yang jernih.
Ia menerangkan bahwa tujuan MBG sangat mulia, yakni meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa sekaligus menghidupkan ekonomi ibu rumah tangga di desa lewat pasokan sayur-mayur.
“Saya pernah studi banding ke Rusia dan Inggris (UK), di sana program ini sangat maksimal bagi pendidikan. Namun, kita harus jujur, infrastruktur kita saat ini memang belum siap. Prasaran kita masih ‘amburadul’ dan butuh waktu untuk diperbaiki agar benar-benar bisa mendukung kualitas pendidikan kita,” ungkap Benny.
Lebih lanjut warga membahas nasib para guru swasta. Terungkap fakta pahit bahwa guru-guru yang telah mengabdi puluhan tahun di sekolah swasta justru “terkunci” dan tidak bisa mengikuti seleksi P3K.
Ironisnya, guru baru di sekolah negeri justru mendapatkan karpet merah untuk menjadi ASN.
Merespons persoalan tersebut, Benny kemudian mengenang masa kepemimpinan Presiden SBY yang dulu memiliki kebijakan kategori K1, K2, dan K3 untuk mengakomodasi para guru honorer.
“Sayangnya, kebijakan itu tidak dijalankan dengan konsisten sekarang, sehingga nasib bapak dan ibu guru menjadi sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Persoalan terakhir yang tak kalah krusial adalah tuntutan pencabutan moratorium pemekaran daerah.
Warga merasa kebijakan penghentian pemekaran wilayah adalah penghambat utama pemerataan pembangunan.
Mereka ingin suara dari daerah pinggiran lebih didengar lewat akses birokrasi yang lebih dekat.
Di penghujung pertemuan, Benny Harman merangkum seluruh kegelisahan itu ke dalam satu niat tulus. Ia ingin membawa seluruh aspirasi warga ke meja kekuasaan.
“Intinya, semua aspirasi telah saya terima dan akan saya bawa ke meja kekuasaan. Terima kasih untuk seluruh masukan bapa mama semua,” tutup Benny, disambut jabat tangan hangat dari warga yang menaruh harapan besar di pundaknya.
Penulis: Herry Mandela