Oleh: Rafael Lumintang
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Nusa Tenggara Timur
Mendengar “kosa kata negara” membuat begitu banyak orang merasa gelisah, takut, dan bahkan merasa putus asa. Negara hari ini tidak kekurangan hukum, lembaga, atau prosedur. Hal yang menjadi terasa langka adalah rasa percaya.
Di tengah berbagai persoalan aktual, ketimpangan sosial yang melebar, korupsi, krisis lingkungan yang berulang, kebijakan publik yang terasa jauh dari pengalaman “warga negara hadir” sebagai sesuatu yang kritis, kuat, tetapi dingin.
Eksistensinya utuh, bekerja, dan mengatur, namun kehadirannya kerap tidak menjawab kegelisahan paling fundamental masyarakat.
Di momen inilah, “negara menjelma menjadi pertanyaan yang tak terjawab.” Bukan karena warga tidak tahu apa itu negara, melainkan karena negara semakin sulit dirasakan sebagai ruang bersama yang bermakna secara etis.
Negara hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kehadirannya terasa jauh, dingin, dan tidak menyentuh pengalaman konkret warganya. Ia ada, tetapi tidak sepenuhnya dialami sebagai milik bersama.
Bagi banyak orang, negara kini lebih sering hadir sebagai aturan, larangan, dan kewajiban, bukan sebagai ruang perlindungan dan pengakuan. Warga mengenal negara melalui formulir, antrean, laporan, dan keputusan sepihak, bukan melalui dialog yang setara.
Dalam situasi seperti ini, negara tidak hilang, tetapi maknanya memudar. Ia tidak runtuh secara struktural, namun kehilangan daya moral yang membuatnya layak dipercaya.
Negara yang Efisisen, Tetapi Kehilangan Wajah Manusia
Dalam rutinitas sehari-hari dalam hidup berbangsa dan bernegara, negara sering “menampilkan taringnya melalui angka, target, dan indikator keberhasilan.”
Keputusan diambil atas nama stabilitas, pertumbuhan, dan efektivitas. Secara administratif, semuanya tampak rapi dan terukur.
Laporan disusun dengan mekanisme yang sangat rapi, program dievaluasi dengan parameter kuantitatif, dan keberhasilan diukur melalui capaian statistik.
Namun di balik background kerapian itu, banyak warga merasa tidak sungguh didengar. Kehidupan manusia yang kompleks, rapuh, dan penuh ketidakpastian direduksi menjadi data.
Penderitaan sosial dipadatkan menjadi angka kemiskinan, krisis ekologis menjadi grafik kerusakan, dan ketidakadilan struktural diterjemahkan sebagai “tantangan kebijakan”. Dalam proses ini, wajah manusia perlahan menghilang dari pusat perhatian negara!
Ketika kebijakan publik gagal menyentuh “realitas paling konkret,” akses pendidikan yang adil, perlindungan lingkungan, jaminan kesehatan, dan keadilan sosial, negara seolah berbicara dalam gramatikal yang tidak lagi dipahami warganya.
Bahasa teknokratis menjadi dominan, sementara “bahasa pengalaman hidup warga terpinggirkan.” Negara berbicara, tetapi tidak dalam kosakata penderitaan rakyat.
Maka tidak heran, penderitaan direduksi menjadi statistik, protes diperlakukan sebagai gangguan, dan kritik dianggap ancaman bagi ketertiban. Problemnya bukan semata kurangnya niat baik, melainkan cara negara memahami perannya. Negara lebih sibuk mengelola masyarakat daripada membangun relasi dengan warga.
Rasionalitas Kekuasaan dan Krisis Legitimasi
Sejauh yang saya pahami, Negara modern dibangun di atas basis rasionalitas hukum dan administrasi. Rasionalitas ini penting agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang.
Aturan, prosedur, dan hukum menjadi dasar agar negara dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa rasionalitas ini, kekuasaan mudah berubah menjadi kekerasan.
Namun rasionalitas tersebut menjadi bermasalah ketika berdiri sendiri dan menyingkirkan dimensi komunikasi serta partisipasi publik.
Ketika hukum dan prosedur diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana untuk melayani manusia, negara kehilangan orientasi etisnya. Ia menjadi benar secara formal, tetapi hampa secara substantif.
Ketika keputusan politik hanya sah karena prosedurnya benar, tetapi tidak lahir dari percakapan yang adil dengan warga, legitimasi negara mulai goyah.
Negara mungkin legal, tetapi tidak lagi legitimate secara moral. Di sinilah krisis yang kita rasakan hari ini, negara tetap berjalan, roda birokrasi tetap berputar, tetapi kepercayaan publik perlahan melemah. Warga merasa teralienasi di dalam sistem yang seharusnya mereka miliki bersama.
Negara tidak runtuh, tetapi kehilangan makna sebagai proyek kolektif. Ia berubah dari ruang dialog menjadi ruang perintah. Dari tempat bertanya menjadi tempat mematuhi.
Kepatuhan menggantikan partisipasi, dan ketertiban menggantikan keadilan. Tidak seindah “drama korea,” namun tetap kecanduan terhadap sistem yang tumpul.
Pandangan Filosofis ala Jurgen Habermas
Jurgen Habermas hadir untuk membantu kita “mencincang pola pikir yang sangat mengutamakan wewenang, ketimbang mengutamakan rakyat secara keseluruhan.”
Habermas melihat bahwa krisis negara modern bukan pertama-tama krisis hukum, melainkan krisis komunikasi.
Menurutnya, legitimasi sejati negara tidak cukup bersumber dari aturan dan prosedur, tetapi dari proses komunikasi rasional yang berlangsung di ruang publik. Dalam paradigma filosofisnya, Habermas membedakan dua jenis rasionalitas.
Pertama, rasionalitas instrumental dan administratif, yang berorientasi pada efisiensi, kontrol, dan hasil. Rasionalitas ini diperlukan untuk mengelola negara dan memastikan kebijakan berjalan.
Namun jika rasionalitas ini mendominasi secara total, “negara akan berubah menjadi mesin yang dingin dan tidak peka terhadap pengalaman manusia.”
Kedua, rasionalitas komunikatif, yang berarti suatu kemampuan masyarakat untuk berdialog secara setara, saling memberi alasan, mendengar argumen satu sama lain, dan mencapai kesepahaman bersama.
Rasionalitas ini tidak bertanya “apa yang paling efisien,” melainkan “apa yang paling adil dan masuk akal bagi semua.”
Problem negara modern, secara khusus negara Indonesia saat ini adalah ketika rasionalitas administratif menjajah lifeworld atau “ruang hidup warga.”
Kebijakan dibuat tanpa dialog bermakna, ruang publik dipersempit, dan warga direduksi menjadi objek kebijakan.
Dalam kondisi ini, negara berbicara, tetapi tidak mendengar. Ia mengatur, tetapi tidak berdiskusi. Ia menetapkan, tetapi tidak mengajak berpikir bersama.
Menurut Habermas sendiri, negara yang sehat adalah negara yang membuka diri terhadap kritik, mengakui warga sebagai subjek rasional, dan membangun kebijakan melalui diskursus publik yang inklusif.
Demokrasi bukan sekadar pemilu lima tahunan atau kepatuhan terhadap hukum, melainkan proses komunikasi yang terus-menerus.
Ketika komunikasi itu mati, negara kehilangan legitimasi moral, meskipun tetap sah secara hukum. Dari perspektif ini, negara menjadi “pertanyaan yang tak terjawab,” karena ia gagal menjawab tuntutan paling fundamental warganya.
Selama negara lebih percaya pada prosedur daripada dialog, lebih takut pada kritik daripada ketidakadilan, pertanyaan tentang makna negara akan terus menggema di ruang publik.
Negara, pada akhirnya, bukan sekadar struktur kekuasaan atau jelmahan sebuah mesin administrasi belaka. Ia adalah proyek etis yang hidup dari percakapan publik yang jujur dan setara.
Negara hanya bermakna sejauh ia mampu menjadi ruang di mana warga merasa diakui sebagai manusia, bukan sekadar sebagai objek kebijakan.
Seperti yang telah kita “cincang bersama dengan Habermas,” masa depan demokrasi sangat bergantung pada keberanian negara untuk kembali ke meja dialog.
Bukan sebagai penguasa yang merasa tahu segalanya, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang sedang mencari jawaban bersama. Tanpa dialog, negara akan tetap ada, tetapi terus menjadi pertanyaan.
Dengan dialog, negara mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya ia kembali manusiawi. “Masihkah negara disebut sebagai pertanyaan yang tak terjawab?” kita lihat saja bersama-sama nanti.