Labuan Bajo, VoxNTT.com – Hampir sebulan setelah Hari Raya Idul Fitri, warga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, mengeluhkan kelangkaan elpiji yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Masyarakat terpaksa mengantre untuk mendapatkan gas guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Selain sulit diperoleh, harga elpiji juga mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir. Kondisi itu dirasakan salah satu warga Labuan Bajo, Rofinus Edison.
Edison mengaku baru saja mengantre di salah satu toko penjual elpiji di Labuan Bajo. Menurut dia, harga elpiji ukuran 12 kilogram yang biasanya Rp290 ribu kini naik menjadi Rp360 ribu.
“Saya kaget harganya sudah 360ribu, biasanya hanya 290 ribu, untuk yang 12 kg,” ungkapnya saat ditemui VoxNtt.com, Selasa, 28 April 2026.
Meski harganya naik, ia tetap membeli karena gas menjadi kebutuhan utama rumah tangga.
“Mau tidak beli juga, kita mau masak pakai apa. Terpaksa kita beli,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Risma, pedagang nasi goreng dan ayam lalapan di Labuan Bajo. Ia mengaku harus menutup usahanya selama dua hari karena tidak mendapat pasokan elpiji.
“Saya baru buka ini, dua hari tutup karena gas (Elpiji) tidak ada,” ujarnya kepada VoxNtt.com, Selasa malam.
Saat ditanya soal harga, Risma mengatakan harga elpiji sudah naik, namun tidak merinci nominalnya.
“Coba tanya yang lain saja, pokoknya harganya sudah naik,” kata dia.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Yopi Widiyanti, mengakui harga elpiji saat ini mengalami kenaikan yang tinggi.
DPRD, kata dia, telah mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) agar mengajukan permohonan elpiji subsidi untuk Labuan Bajo.
“Perlu juga ini Elpiji bersubsidi karena menurut kami, Elpiji bukan lagi kebutuhan mewah tapi sudah menjadi kebutuhan pokok untuk seluruh rumah tangga,” ujar Yopi saat Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Perindag, Rabu, 29 April 2026.
Ia menambahkan, mayoritas warga Labuan Bajo kini sudah menggunakan elpiji sehingga kebutuhan gas subsidi dinilai mendesak.
“Semua warga di Labuan Bajo menurut saya sudah 90% menggunakan Elpiji. Sehingga kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan permohonan yang lebih cepat lagi ke pusat tentang Elpiji bersubsidi,” lanjut Politisi NasDem itu.
Yopi juga meminta Dinas Perindag meningkatkan pengawasan harga di pasaran.
“Jadi mungkin bisa dilakukan kontrol kepada toko-toko yang menjual Elpiji walaupun itu bukan Elpiji bersubsidi, tapi tetap menurut kami tugas dan kewajiban dinas terkait untuk melakukan kontrol harga di daerah Labuan Bajo ini,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindag Manggarai Barat, Gabriel Bagung menjelaskan bahwa hingga kini di wilayah tersebut belum tersedia elpiji subsidi.
Menurut dia, elpiji subsidi yang dimaksud adalah tabung ukuran tiga kilogram.
Ia mengatakan, jika pemerintah daerah mengusulkan pengadaan elpiji subsidi, pihaknya hanya memberikan rekomendasi berdasarkan data distributor yang selanjutnya dikirim ke pemerintah pusat melalui Pertamina atau Migas.
Menurut Gabriel, kebijakan penetapan alokasi elpiji subsidi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satu pertimbangan belum adanya elpiji subsidi di Manggarai Barat karena masyarakat masih menggunakan minyak tanah.
“Itu kebijakan pusat. Mungkin pertimbangannya karena di sini masih ada minyak tanah. Kita berharap dengan kelangkaan ini, alokasi 3kg bisa segera masuk,” terangnya menjawab sejumlah pertanyaan Anggota Komisi II DPRD Manggarai Barat.
Terkait harga, ia menyebut Dinas Perindag memantau perkembangan harga melalui aplikasi “Natas Harga” yang mencatat harga kebutuhan pokok setiap hari, termasuk elpiji.
“Kami pantau lewat aplikasi ‘Natas Harga’. Di situ ada harga tertinggi dan terendah di tiga pasar: Pasar Baru, Batu Cermin, dan Lembor. Khusus Elpiji 12 kg harga di PT. PAS itu 320 ribu,” kata dia.
Gabriel menambahkan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan PT PAS, stok elpiji ukuran 12 kilogram masih tersedia.
“Dan pada hari ini saya sudah hubungi PT PAS, stok masih ada. Untuk yang 12 kg itu harganya Rp320 ribu,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan terhadap distribusi elpiji non-subsidi dan tidak melakukan intervensi harga.
“Jangan sampai ada penimbunan-penimbunan sehingga meresahkan konsumen. Untuk intervensi harga, itu tergantung mekanisme pasar. Mungkin itu saja,” tutupnya.
Penulis: Sello Jome