Borong, VoxNTT.com – Crosway Wae Musur Hilir di Kabupaten Manggarai Timur yang jebol akibat bencana pada 13 Mei 2026 hingga kini belum mendapat penanganan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi tersebut menyebabkan akses transportasi bagi warga di tiga desa di seberang Sungai Wae Musur masih terganggu.
Sehari setelah infrastruktur tersebut jebol, Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, bersama sejumlah pejabat terkait meninjau lokasi. Saat itu, pemerintah daerah menyatakan akan segera mengambil langkah darurat agar tiga desa di wilayah tersebut tidak terisolasi.
Namun, hingga Kamis, 11 Juni 2026, atau hampir satu bulan setelah kejadian, bagian crosway yang rusak belum juga diperbaiki. Warga setempat akhirnya membangun titian kayu secara swadaya agar kendaraan roda dua masih dapat melintas menuju Borong maupun ibu kota Kecamatan Rana Mese.
“Itu hari katanya akan ada penanganan darurat jika cuaca mendukung. Sekarang sudah dua minggu tidak hujan, tetapi tidak penanganan crosway Wae Musur yang jebol ini,” ungkap Tadeus, warga di seberang Wae Musur, saat dihubungi VoxNtt.com, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Tadeus, crosway tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dari tiga desa di wilayah seberang sungai karena digunakan untuk berbagai aktivitas penting.
“Mau ke rumah sakit lewat itu crosway. Begitu pula saat ada urusan di kantor camat dan di Lehong. Mau jual hasil komoditi juga lewat itu crosway,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah lamban dalam menangani kerusakan infrastruktur yang menjadi jalur utama mobilitas warga. Akibat kondisi tersebut, kendaraan roda empat masih belum dapat melintas, sementara akses hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua.
Tadeus menjelaskan, sehari setelah bencana terjadi, warga bergotong royong membangun jembatan darurat dari kayu. Titian itu hanya dapat dilewati sepeda motor.
Pengguna kendaraan roda dua yang melintasi jembatan darurat tersebut dikenakan biaya Rp20 ribu setiap kali melintas.
“Satu kali lewat motor bayar Rp20 ribu. Kalau pergi pulang, jadi Rp40 ribu. Tinggal kali saja kalau setiap hari lewat pergi pulang ke wilayah di sebelah kali. Tidak ada pilihan lain. Daripada lewat dibawa air,” tutur dia.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur segera melakukan penanganan darurat karena tiga desa di wilayah seberang Wae Musur masih mengalami keterbatasan akses transportasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Timur, Ferdinandus Mbembok mengatakan, proses penanganan darurat masih menunggu pencairan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari Badan Keuangan daerah.
“Mudah-mudahan tidak lewat dari minggu depan supya bisa cepat ditangani,” kata Mbembok saat dikonfirmasi, Kamis sore.
Menurut Mbembok, dana BTT tersebut akan digunakan untuk penanganan darurat pada bagian crosway yang jebol agar akses masyarakat dapat kembali normal dalam waktu dekat.
Kontributor: Nansi Taris