Oleh: Ahsan Anwar Basari
Pegawai Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik
Kalau mendengar kata “sensus”, apa yang pertama kali terlintas di kepala kita? Mungkin sebagian besar dari kita langsung terpikir tentang petugas yang datang ke rumah membawa kertas tebal, menanyakan jumlah anggota keluarga, lalu menempelkan stiker di pintu.
Nah, jangan keliru dulu. Sensus yang satu ini berbeda. Namanya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus ini bukan mau menghitung jumlah penduduk, melainkan mau memotret dan mencatat seluruh aktivitas usaha yang ada di Indonesia, termasuk di bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur (NTT) tercinta.
Sensus ekonomi ini bukan agenda yang tiba-tiba muncul. Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar hajatan besar ini setiap sepuluh tahun sekali, khusus pada tahun yang berakhiran angka enam. Aturannya pun kuat, ada undang-undangnya, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Jadi, ini adalah tugas negara yang sangat penting.
Bagi kita di NTT, SE2026 ini harus kita kawal bersama. Mengapa? Karena selama ini NTT sering kali dicap sebagai daerah miskin atau tertinggal. Padahal, kalau kita mau jujur, ekonomi di NTT sedang menggeliat luar biasa.
Lihat saja kios-kios sembako yang menjamur, mama-mama pengrajin tenun ikat yang mulai jualan lewat Facebook dan WhatsApp, kafe-kafe tempat nongkrong anak muda di Kupang, hingga homestay dan restoran yang tumbuh subur karena pariwisata Labuan Bajo. Sayangnya, semua usaha ini sering kali belum tercatat dengan rapi oleh negara. Di sinilah pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Apa Saja yang Mau Dicatat?
Banyak dari kita yang mungkin bingung, “Usaha apa saja sih yang dicari petugas sensus?” Jawabannya: semua jenis usaha, tidak hanya usaha tradisional yang tatap muka secara langsung tetapi juga termasuk usaha modern yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan transaksinya.
Sektor yang akan didata mulai dari pabrik rumahan (industri pengolahan), toko kelontong, warung makan, hotel, bengkel, tempat fotokopi, usaha transportasi, hingga agensi wisata dan konten kreator digital.
Bukan cuma nama usaha dan alamatnya saja yang dicatat. Petugas juga akan menanyakan hal-hal penting seperti: berapa jumlah karyawan atau tenaga kerjanya, apakah usahanya sudah pakai internet untuk jualan, apakah sudah punya Nomor Induk Berusaha (NIB), izin BPOM, atau sertifikat halal, dan sampai ke data pengeluaran dan pendapatan usaha selama setahun kemarin.
Bagi sebagian orang, ditanya soal pendapatan atau modal usaha mungkin bikin cemas. “Duh, jangan-jangan nanti saya dikejar pajak?” atau “Jangan-jangan ini modus penipuan?” Tenang, mari kita buang jauh-jauh rasa curiga itu. Data yang kita berikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang statistik.
Petugas sensus tidak akan membocorkan data kita ke lembaga pajak atau pihak lain. Data ini murni dikumpulkan untuk melihat gambaran besar ekonomi daerah kita.
Menjawab Tantangan di NTT: Sinyal Susah Bukan Alasan
Kita tahu sendiri, NTT ini adalah provinsi kepulauan. Jangankan jalan kaki ke desa terpencil, kadang urusan sinyal HP saja masih timbul tenggelam seperti di beberapa pelosok Flores, Sumba, Timor, atau Alor. Sadar akan tantangan ini, BPS tidak hanya mengandalkan sistem online.
Sensus ini menggunakan metode MDC (Multimode Data Collection). Untuk perusahaan-perusahaan besar yang punya email, mereka bisa mengisi mandiri lewat internet (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) mulai Mei 2026.
Lalu bagaimana dengan pelaku UMKM atau usaha keluarga di pelosok NTT yang susah sinyal? Jangan khawatir. Petugas Sensus Lapangan (PPL) akan langsung datang mengetuk pintu rumah atau tempat usaha kita.
Mereka akan melakukan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi di HP (Computer Assisted Personal Interviewing/CAPI) atau menggunakan kuesioner kertas biasa jika memang daerah tersebut sama sekali tidak ada sinyal (Paper and Pencil Interviewing/PAPI).
Pendataan lapangan ini akan berjalan serentak mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, tidak ada satu pun usaha di NTT yang akan ditinggalkan hanya karena masalah sinyal.
Mengapa Kita Harus Jujur saat Didata?
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ini taruhannya besar bagi masa depan anak cucu kita di NTT. Bayangkan kalau kita tidak jujur, misalnya kita punya usaha tenun ikat yang omzetnya bagus, tapi karena takut didata, kita bilang ke petugas kalau usaha kita sudah tutup atau pendapatannya kecil sekali. Akibatnya apa? Pemerintah pusat akan mengira bahwa industri kreatif di NTT lesu dan tidak butuh bantuan.
Sebaliknya, kalau kita memberikan data yang jujur dan akurat, pemerintah bisa tahu persis apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat NTT. Oh, ternyata di NTT banyak UMKM kuliner lokal yang belum punya sertifikat halal atau izin BPOM. Dari data itulah pemerintah bisa membuat program bantuan gratis untuk pengurusan izin usaha.
Oh, ternyata banyak anak muda NTT yang kreatif membuat usaha digital tapi modalnya kurang. Dari situ pemerintah bisa menyalurkan program bantuan modal atau pelatihan digital. Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang benar. Data yang salah hanya akan menghasilkan bantuan yang salah sasaran.
Mari Sukseskan Bersama!
Garis waktu kegiatan SE2026 ini sudah disusun dengan sangat rapi. Para petugas di tingkat nasional maupun daerah sudah dilatih, dan pertengahan tahun ini mereka akan mulai menyisir seluruh wilayah NTT.
Masyarakat NTT, ayo kita sambut kedatangan para petugas sensus ekonomi ini dengan keramahan khas Flobamora. Ketika petugas datang, terimalah mereka dengan baik, luangkan waktu sejenak, dan jawablah pertanyaan mereka dengan jujur apa adanya.
Ingat, Sensus Ekonomi ini bukan cuma milik BPS atau milik pemerintah pusat. Sensus Ekonomi adalah Milik Indonesia! Mari kita kawal bersama-sama, demi kemandirian ekonomi bangsa, dan terkhusus demi lompatan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh rakyat di Nusa Tenggara Timur. Jangan biarkan usaha kita tidak tercatat, karena setiap usaha kita adalah penggerak roda ekonomi daerah!