Sumba, VoxNTT.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengembangan pendidikan vokasi dan pemberdayaan masyarakat di Pulau Sumba. Langkah itu diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan tersebut dipimpin Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita. Turut mendampingi Tenaga Ahli Menteri HAM Martinus Gabriel Goa, Tim Teknis Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan HAM Taufiqurrahman dan Felicia Yunika, serta Tim Teknis Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Irma Malinda Suhartono.
Di SHF, rombongan meninjau proses pembelajaran berbasis praktik yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja profesional di sektor perhotelan dan pariwisata. Lembaga pendidikan vokasi yang didirikan pada 2016 oleh Inge De Lathauwer itu dinilai berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Sumba melalui pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri.
Program tersebut juga membuka akses bagi generasi muda, terutama perempuan dan kelompok rentan, untuk memperoleh keterampilan, pengalaman kerja, serta peluang mendapatkan pekerjaan yang layak.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan mengatakan peningkatan kompetensi masyarakat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencegah perdagangan orang karena dapat mengurangi kerentanan terhadap praktik perekrutan kerja yang tidak aman dan eksploitasi.
“Kami memberikan dukungan dan semangat kepada Sumba Hospitality Foundation yang telah berperan membekali masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja,” ujar Munafrizal Manan.
Komisioner KPAI, Dian Sasmita, menambahkan perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.
Menurut dia, masyarakat yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mudah memperoleh pekerjaan yang layak sehingga tidak rentan menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang.
Usai mengunjungi SHF, rombongan melanjutkan kunjungan ke BLK Don Bosco Sumba di Tambolaka. Mereka meninjau berbagai program pelatihan serta berdialog dengan instruktur dan peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Sumba.
Munafrizal mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan di BLK Don Bosco Sumba yang didukung instruktur bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta program yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
Rombongan juga mengunjungi sejumlah unit pelatihan, meliputi teknik sepeda motor, servis dan instalasi pendingin udara, tata rambut, pengelasan, komputer, instalasi listrik, energi surya, hingga produksi furnitur dan kerajinan bambu.
Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, menilai pendidikan vokasi yang dipadukan dengan praktik kerja industri dan sertifikasi kompetensi menjadi langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari risiko perdagangan orang.
“Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat sehingga tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur BLK Don Bosco Sumba, Br. Ephrem Santos, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian HAM terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Pulau Sumba.
Ia mengatakan pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, BLK Don Bosco Sumba berupaya memperluas kesempatan bagi anak-anak muda di Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama Kementerian HAM, KPAI, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah kabupaten di Pulau Sumba dalam mendukung implementasi program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur.
Kementerian HAM menilai model pendidikan vokasi yang dikembangkan SHF dan BLK Don Bosco Sumba merupakan praktik baik dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperluas akses pelatihan keterampilan serta menciptakan kesempatan kerja yang aman, layak, dan bermartabat sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. [VoN]