Borong, Vox NTT-Fraksi PKP Indonesia menyoroti alokasi belanja tidak langsung lebih besar ketimbang belanja langsung dalam Ranperda APBD Manggarai Timur (Matim) tahun anggaran 2018.
Dalam salinan pandangan Fraksi PKP Indonesia DPRD Matim yang diterima VoxNtt.com, menyebutkan belanja rutin masih lebih besar. Itu terutama belanja pegawai lebih besar ketimbang belanja publik.
Dalam Ranperda APBD Matim 2018 belanja tidak langsung sangatlah besar yakni sebanyak Rp 596.540.479.168.
Dari total belanja tidak langsung tersebut sebanyak Rp 339.056.097.786 diantaranya masuk dalam item belanja pegawai. Belum lagi ditambah dengan belanja pegawai di belanja langsung sebesar Rp 92.657.665.214.
Terkait belanja pegawai yang masuk dalam kategori honor pejabat pada proyek-proyek, Fraksi PKP Indonesia meminta Pemkab Matim agar meninjau kembali. Review itu penting karena terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran.
“Kami berkeyakinan, posisi dan dan peran pejabat yang terlibat dalam setiap proyek bukanlah sebuah pekerjaan tambahan atau ekstra yang harus dibayar secara khusus lagi oleh daerah ini, melainkan posisi dan peran itu merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi pejabat dalam melakukan pelayanan publik di Matim ini,” jelas Fraksi PKP Indonesia yang dilaporkan oleh Silvanus Don itu saat sidang paripurna penyampaian pemandangan fraksi belum lama ini.
Karena itu, Fraksi PKP Indonesia mendesak Pemkab Matim segera meninjau kembali keputusan ini demi kepentingan rakyat Matim.
Dana yang diambil dari pos belanja tidak langsung ini haruslah ditambahkan ke belanja publik, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang masih sangat dibutuhkan rakyat.
Di masa mendatang, Fraksi PKP Indonesia berharap komposisi belanja publik atau belanja langsung dapat lebih besar dari belanja rutin atau belanja tidak langsung.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba