Waikabubak, Vox NTT –Mencermati rendahnya tingkat literasi di Sumba Barat, Kepala Dinas Pendidikan Sumba Barat, Sairo Umbu Awang mengusulkan alokasi APBD untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa sekolah dasar, terutama kelas awal.
Usulan ini sampaikan di hadapan anggota Komisi C DPRD, Sekda, Bappeda yang hadir pada kegiatan Konsultasi Publik Hasil Analisis Dana Fungsi Pendidikan Sumba Barat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat, 27 Juli 2018.
Total APBD Sumba Barat pada tahun 2018 adalah 840 milyar. Jumlah ini naik kurang lebih 70 milyar dari tahun 2017 seabanyak 779 milyar.
Dari total APBD, dana yang dihabiskan untuk pendidikan pada tahun 2018 mencapai 169 milyar atau 20,2 persen.
Alokasi ini merupakan alokasi kedua terbesar di bawah bidang kesehatan 189 milyar.
Dana terbesar pendidikan dialokasikan untuk manajemen yaitu 135 milyar pada tahun 2016, 99 milyar pada tahun 2017 dan turun menjadi 95 milyar pada tahun 2018.
Porsi terbesar alokasi tersebut dihabiskan untuk gaji PNS dan Non PNS Pendidikan. Untuk 2018, Gaji non PNS menyerap anggaran kurang lebih 18 milyar dan PNS 11 milyar.
Di bawah manajemen, alokasi terbesar adalah untuk pembiayaan akses pendidikan berupa sarana dan prasarana; 24 milyar pada tahun 2016, 46 milyar pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 29 milyar pada tahun 2018.
Sayangnya untuk peningkatan mutu pembelajaran alokasinya masih amat sedikit. Tahun 2016, dana yang dialokasikan 2,8 milyar, tahun 2017 menurun menjadi 0.2 milyar dan pada tahun 2018 hanya mencapai 1,6 milyar atau 0.19 % dari total APBD Sumba Barat 840 milyar.
Rendahnya alokasi untuk mutu pembelajaran ini realitasnya belum menjawab permasalahan sebenarnya. Tingkat literasi siswa Sumba secara keseluruhan -termasuk Sumba Barat, masih rendah.
Kabupaten yang tergolong tertinggal ini memiliki tingkat rendahnya illiterasi cukup tinggi.
Berdasarkan hasil uji kemampuan membaca di 12 sekolah se-daratan Sumba Barat (riset ACDP Indonesia, 2016) diperoleh fakta bahwa hanya sepertiga siswa kelas 2 yang sudah berada pada akhir tahun ajaran yang mampu membaca sesuai dengan yang diharapkan.
Sebagai standar; anak kelas 2, harusnya sudah mampu membaca nyaring 15-20 kalimat dengan pengucapan dan intonasi yang benar.
Ketidakmampuan membaca inilah yang sebenarnya menjadi akar permasalahan mengapa terjadi kesulitan komunikasi dan kesulitan siswa dalam memahami sebuah pesan/informasi.
Sekretaris Komisi III C DPRD Sumba Barat, Kedu Wawo, yang agak terkejut dengan data-data ini spontan meminta Pemda Sumba Barat berupaya keras mengatasinya.
Keinginan tersebut ditanggapi dengan antusias oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumba Barat dengan usulan meningkatkan alokasi dana APBD untuk program literasi dan numerasi terutama bagi siswa pendidikan dasar.
“Kalau dulu alokasinya lebih mengarah ke pembangunan fisik, ke depan dengan dasar hasil analisis dan pertemuan hari ini, harus diubah ke peningkatan literasi dan numerasi siswa,” usulnya.
Saran agar program literasi menjadi fokus kegiatan pendidikan Sumba juga disetujui oleh semua peserta forum yang dihadiri oleh banyak unsur pemerintah, pendidik dan LSM; Bappeda, Sekda, Anggota DPRD, perwakilan Save The Children, INOVASI dan lain-lain.
Di forum tersebut, peserta kegiatan bahkan mengusulkan agar Pemerintah Pusat -melalui kerjasama dengan INOVASI dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, selain bisa memfasilitasi review rencana kerja sekolah dan analisis keuangan sekolah, juga memfasilitasi proses penyusunan peraturan bupati tentang Literasi dan Numerasi.
Usulan tersebut akan disampaikan segera dalam bentuk tertulis oleh Pemda Sumba Barat ke Pusat.
“Kita berharap usulan ini diterima. Dengan Peraturan Bupati, kita memiliki payung hukum yang jelas tentang program literasi yang bisa mengarahkan kabupaten ini suatu saat menjadi Kabupaten Literasi,” ujar Sekda Sumba Barat, Umbu Dingu Dedi.
Penulis: Ajieb Inovasi
Editor: Irvan K