Ende, Vox NTT-Komisi 1 DPR-RI yang membidangi antara lain, Pertahanan Keamanan, Intelijen, IT dan Komunikasi, pada Rabu, 12 Desember 2018 melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kodam IX/Udayana di Denpasar, Bali.
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk meninjau kesiapan TNI dalam mengamankan wilayah dan sekaligus untuk mengetahui dari dekat Perkembangan Pembangunan Korem di Lingkungan Kodam IX/Udayana.
Delegasi Kunker DPR itu dipimpin oleh Mayjend (purn) Supiadin dari Fraksi Nasdem dengan anggota delegasi antara lain Andreas Hugo Pareira, Efendi Simbolon, Nico Siahaan, Martin Manurung dan Darizal.
Berkaitan dengan rencana Pengembangan matra darat Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) Udayana, Kolonel Mutaqien menjelaskan dalam Renstra 2020-2024 direncanakan dibangun 14 Koramil, 2 Kodim, 1 batalyon infanteri dan 1 Korem.
Khusus berkaitan dengan rencana pembentukan Korem 165 Flores-Sumba, Asrendam Udayana memaparkan bahwa sampai saat ini masih dalam tahap persiapan.
Kodam Udayana mencalonkan empat daerah sebagai lokasi pembentukan Korem 165, yakni Desa Kolisia-Magepanda Sikka, Desa Ndorurea-Nangapanda Ende, Desa Tonggurambang-Aesesa Nagekeo dan Desa Dasa Elu-Katikutana Sumba Tengah.
Dalam hal itu, Ketua Komisi 1 DPR Mayjend (purn) Supiadin, yang sebelumnya pernah bertugas di NTT dan juga adalah mantan Pangdam Udayana, menekankan bahwa pentingnya kesiapan Prajurit TNI dan dukungan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) yang memadai.
Dalam hal pengembangan Matra kekuatan TNI, Supiadin mengingatkan agar pihak TNI khususnya bidang perencanaan agar memperhatikan serius aspek lingkungan, aspek sosial budaya masyarakat dan aspek proyeksi pengembangan ke masa depan.
Menanggapi rencana pembentukan Korem 165, Andreas Hugo Pareira, anggota DPR RI dari Dapil NTT menyampaikan bahwa, TNI seharusnya tetap berpegang pada prinsip dukungan lingkungan, sosial budaya masyarakat dan prospek pengembangan ke depan.
Ia menjelaskan, dari tiga wilayah calon, relatif hanya di Desa Tonggurambang Nagekeo saja yang tidak menghadapi kendala. Hal itu ia sebut karena lokasi calon Korem di Nagekeo adalah milik TNI.
Sementara di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Tengah merupakan lahan milik Kementerian yang sebagian diduduki oleh masyarakat.
Begitupun lokasi lain di Nangapanda Ende, malah sebenarnya tanah ulayat yang dalam sengketa adat antara pihak-pihak di masyarakat yang belakangan ini menyeret TNI untuk berpihak dan terlibat dalam sengketa tersebut.
Oleh karena itu, Andreas Hugo Pareira meminta TNI untuk tidak memaksakan kehendak membangun Korem 165 di Ende.
“Pemaksaan membangun Korem di Nangapanda Ende akan melukai hati rakyat dan mencoreng wajah TNI di depan publik,” kata Hugo dalam siaran pers, Kamis (13/12/2018) siang.
Atas dasar itu, Hugo dan beberapa anggota Komisi 1 DPR RI menyarankan agar TNI mempertimbangkan untuk membangun di Nagekeo. Sebab, disamping tanah lokasi adalah milik TNI, Nagekeo pun letaknya persis di tengah pulau Flores.
Sementara dari aspek lingkungan, sosial budaya maupun prospek ke depan, Nagekeo memenuhi persyaratan untuk pembangunan Korem 165.
Penulis: Ian Bala
Editor: Ardy Abba