Kupang, Vox NTT- Puluhan anggota organisasi Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Satarmese (IMPS) di Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD NTT, Senin (4/3/2019).
IMPS berunjuk rasa mendesak Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat segera menetapkan status jalan Ruteng-Iteng yang berada di Kabupaten Manggarai.
Ketua IMPS Kupang, Oktavianus Nagung mendesak Gubernur Viktor segera menetapkan status jalan Ruteng-Iteng menjadi milik Pemerintah Provinsi NTT.
Pasalnya, pasca SK Gubernur NTT Nomor: 256/KEP/HK/2017 tentang penetapan ruas jalan, jalur Ruteng-Iteng dialihkan ke segmen Simpang Cumbi-Golo Cala-Iteng.
Keputusan ini dinilai Oktavianus sangat diskriminatif. Sebab, sekitar dua tahun jalan Ruteng-Golo Cala-Iteng non status. Dampaknya, kendati rusak parah namun tak kunjung diperbaiki pemerintah.
Menurut dia, banyak masyarakat dari Manggarai bagian selatan menuju Ruteng masih menggunakan jalur yang hingga kini masih non status tersebut. Sebab, jalur yang melewati Golo Lusang (Ruteng-Iteng) sangat singkat menuju pusat kota Ruteng.
”Kami secara tegas menolak SK Gubernur NTT Nomor: 256/KEP/HK/2017 dan SK itu harus dicabut,” ujar Oktavianus.
Dalam pernyataan sikap tertulis IMPS menyebutkan, akibat tak kunjung diperbaiki pemerintah, jalur Ruteng-Iteng terpaksa diperbaiki masyarakat dengan menggunakan peralatan seadanya.
Baca Juga: Polisi Ikut Bakti Sosial di Jalan Ruteng-Iteng
Bahkan GMPS menyebut pula, akibat ruas Ruteng-Iteng yang rusak parah banyak pasien yang terpaksa meninggal di tengah jalan, saat hendak dirujuk ke RSUD dr Ben Mboi Ruteng.
Pantauan VoxNtt.com, titik star unjuk rasa IMPS mulai dari Taman Nostalgia-Kupang. Di sana mereka mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 Wita.
Baca Juga: Tanpa Alat Berat, Warga Bersihkan Longsor di Jalan Ruteng-Iteng
Massa aksi kemudian melakukan konvoi di jalan Frans Seda, Gedung Keuangan, Lampu Merah Patung Kiraf, Kantor DPRD, hingga Kantor Gubernur NTT.
Sambil berkonvoi sejumlah anggota IMPS terus berorasi mendesak Gubernur Viktor segera menetapkan status jalan Ruteng-Iteng menjadi milik Pemprov NTT.
Saat aksi di Kantor DPRD NTT, massa bersikukuh ingin masuk ke ruangan untuk berdialog, meski anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja di luar daerah.
“Nurani DPRD dapil Manggarai sudah mati, kami turut berduka cita atas matinya nurani dewan dapil Manggarai,” tegas salah satu orator IMPS.
“Tidak ada alasan, kami mau ketemu Ketua DPR dan anggota DPR dapil Manggarai, sampai mati sekalipun,” teriak Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa, Rober Dagul.
Selanjutnya, 10 orang utusan massa dikawal pihak keamanan masuk ke dalam ruangan dan mengecek keberadaan anggota DPRD NTT.
Setelah memeriksa seluruh ruangan dan tak menemukan anggota DPRD NTT, para utusan demonstran kemudian keluar.
Selanjutnya, di Kantor Gubernur NTT massa aksi tidak masuk untuk berdialog dengan Gubernur Viktor karena terkendala izin.
Koordinator umum aksi unjuk rasa, Salesius Lega kepada VoxNtt.com mengatakan, kondisi jalan Ruteng-Iteng hingga kini dalam kondisi rusak parah.
Masyarakat, kata Salesius, sangat membutuhkan kondisi jalan yang baik.
“Salah satu anggota dewan dapil Manggarai Boni Jebarus menyebut jalan itu berstatus (milik pemerintah) kabupaten (Manggarai). Lalu, Pak Gubernur Viktor saat kunjungan ke sana menyampaikan akan memperbaiki jalan itu, mana yang benar?” tanya Sales.
Baca Juga: Soal Jalan Ruteng-Iteng, DPRD NTT Beberkan Surat Usulan Pengalihan Pemkab Manggarai
Menurutnya, kondisi jalan Ruteng-Iteng hanya jadi isu sentral dan menjadi komoditas politik menjelang pileg.
Ia juga mengatakan saat kunjungan kerja ke Manggarai beberapa waktu lalu, Gubernur Viktor menyatakan jalan Ruteng-Iteng bukan milik Pemprov NTT.
Baca Juga: Bupati Deno Minta Gubernur NTT Perhatikan Jalan Ruteng-Iteng
“Lalu maksud dari pernyataan perbaikan itu apa. Kami minta pak Gubernur untuk menjaeab aspirasi kami,” tegas Sales.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba