Kupang, Vox NTT – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menyoroti sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malaka yang tidak menghadiri sidang.
Pernyataan PMKRI Kupang ini menanggapi sejumlah anggota DPRD di Kabupaten Malaka tidak hadir saat rapat pembahasan Ranperda tentang RAPBD tahun anggaran 2020.
Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Kupang Kornelis Bria menegaskan, sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi pelayan untuk rakyat.
Baca Juga: Tak Hadiri Sidang, Anggota DPRD Malaka Pergi Nonton Sepak Bola
Sebab kata dia, DPRD diutus untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Itu dalam kondisisi apapun urusan soal rakyat harus diutamakan, tanpa kecuali.
“Saya merasa miris melihat kejadian yang ditunjukkan 10 anggota DPRD Kabupaten Malaka yang memilih menyaksikan Liga III di Bima daripada mengikuti sidang soal rakyat,” tegas Bria kepada VoxNtt.com, Selasa (19/11/2019).
Secara tegas kata putra asal Malaka itu, sebagai kader muda bangsa dia merasa sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh 10 orang wakil rakyat tersebut.
“Ini merupakan bukti bahwa niat menjadi DPRD cuma mau mencari kesenangan diri, dan DPRD adalah ruang untuk mencari harta,” ujar mahasiswa Unwira Kupang itu.
Memilih menonton bola tegas dia, bukan kepentingan mendesak.
“Ini cuma bentuk kesenangan diri yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang DPRD dan mengabaikan urusan rakyat sama halnya melacuri kepercayan yang diberikan rakyat,” ungkap Bria.
Dalam kejadian ini kata dia, DPRD Malaka gagal paham tentang tugas dan fungsinya sebagai seorang wakil rakyat.
“Dengan demikian stigma rakyat yang memandang DPRD sebagai pengumbar janji saat kampanye, selayaknya sudah terbukti, ” ujar Bria.
“Tentunya ini akan menjadi cela bagi masyarakat untuk meneriakan mosi tidak percaya kepada DPRD,” tambah Bria
Ia mengaku, sebagai kader muda bangsa layak memberikan beberapa catatan tegas kepada para wakil rakyat agar kejadian miris seperti itu tidak terulang lagi yakni:
Pertama, pimpinan DPRD Malaka dan seluruh jajarannya diharapkan serius dalam urursan soal rakayat.
“Jangan anggap enteng aspirasi yang disuarakan oleh rakayat,” katanya.
Kedua, imbauan kepada pimpinan fraksi terkait. Diharapkan memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang mengabaikan tugas sebagai DPRD yang tidak menjalankan fungsi layak seorang wakil rakyat.
“Sebab ini merupakan bagian dari kecelaan terhadap marwah partai,” tandas Bria.
Ketiga, imbauan kepada masyarakat. Masyarakat, kata dia, harus kritis menentukan pilihan.
“Benar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan ”vox dei vox populi” jangan sampai suara Tuhan dilacuri dengan urusan kepentingan semata,” tegasnya.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba