Kupang, Vox NTT-Pedagang yang menjual barang dagangan dengan masa berlaku telah tenggat atau kedaluwarsa bisa diproses hukum.
Proses hukum dilakukan jika masyarakat melihat atau bahkan mengonsumsi makanan yang sudah kedaluwarsa. Hal itu bisa diadukan ke Badan Pemeriksaan Obat-obatan dan Makanan (BPOM).
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi BPOM Provinsi NTT Yosep Nahak saat seminar di Green Mutiara Hotel, Rabu (11/12/2019) siang.
Seminar tersebut digelar berkat kerja sama antara BPOM dengan Wakil Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.
“Pedagang yang menjual makanan yang kedaluwarsa bisa diberikan sanksi. Pertama, sanski administrasi dan kedua, sanksi pro justicia itu sanski pidana, jika menjual makanan ilegal,” ujar Yoseph.
Ia menambahkan, menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, BPOM NTT melakukan pengawasan secara ketat di masyarakat. Sebab, Yoseph memprediksi tingkat konsumsi naik di akhir tahun.
“Ada pengawasan pre market dan post market. Kalau pre market itu dilakukan oleh BPOM pusat, sedangkan post market dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh daerah di Indonesia,” urainya.
Dalam hal pengawasan, ia meminta keterlibatan stake holder terkait di kabupaten dan kota di Provinsi NTT.
Bagi dia, pengawasan BPOM tidak akan efektif, jika tidak melibatkan stake holder yang lain.
“Ada juga pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dampaknya. Jika masyarakat pintar maka mereka akan cerdas dalam membeli bahan makanan. Jika masyarakat pintar maka masyarakat tidak akan membeli jika produk itu kedaluwarsa,” ujar Yoseph.
Sementara itu, Wakil Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, sebagian besar sumber makanan di NTT adalah produksi rumahan.
“Misalnya kalau ada pesta. Bukan karena faktor orang mau meracun, tapi kita tidak dilatih untuk memasak secara higenis,” kata Melki di pelataran Grand Mutiara Hotel.
Ia berharap, kegiatan seminar sehari pengawasan BPOM bisa membuat masyarakat semakin sadar dan memiliki pengetahuan untuk memenuhi standar BPOM. Itu terkait dengan obat-obatan dan makanan.
“Kami memastikan BPOM membantu masyarakat agar makanan yang diproduksi dan dijual ke masyarakat makanan tidak bermasalah. Kami sudah bilang ke BPOM semua yang hadir ini harus jadi mitra BPOM,” tegas politisi Golkar itu.
“Memang, kalau kita lihat tidak smua daerah di NTT miliki BPOM. Kalau belum ada BPOM urusan makanan yang masuk dari luar itu urusan Dinas Kesehatan. Kalau standar BPOM bisa dilakukan oleh banyak pihak, maka akan bisa mendapat laporan soal obat obatan dan makanan,” tambah Ketua DPD I Partai Gokar NTT itu.
Ia menegaskan, BPOM harus punya mitra di mana-mana. Kemitraan itu penting agar punya pemahaman yang sesuai standar, terutama terkait makanan dan obatan-obatan.
Pantaun VoxNtt.com, hadir juga dalam seminar itu Kepala Subdirektoral Inspeksi Pangan Steril Komersial Direktoral Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Indonesia, Chairun Nissa.
Chairun dalam materinya menjelaskan soal cek klik tentang makanan.
Menurut dia, masyarakat harus mampu mengecek kemasan, label, izin edar dan masa kedaluwarsa dari sebuah produk.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba