Kupang, VoxNtt.com -Team Percepatan Pembangunan Kota Kupang (TPPKK) menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali seluruh penyelesaian item pekerjaan proyek tahun anggaran 2020 menyusul tragedi wabah virus Corona-19.
TPPKK pun mengapresiasi dan mendukung seluruh langkah positif yang telah dilakukan Pemkot terkait penanggulangan dan penghadangan meluasnya virus Corona di wilayah Kota Kupang.
Saran dan dukungan itu dikemukakan TPPKK saat evaluasi kegiatan internal dan pencermatan postur pembangunan Kota Kupang, di ruang sekretariat, di Jl. Woltermonginsidi, Kamis (30/4/2020).
Hadir pada kesempatan itu, Ketua Team, Piet Jami Rebo dan anggota Daniel Adoe, Thimotius Ludji, John Kotan, Godlief Noenufa, Ibrahim Imang dan Pius Rengka.
Disebutkan, kondisi kedaruratan yang ditimbulkan Covid-19 berimplikasi sangat luas. Implikasi covid-19, tak hanya menyentuh dimensi sosial dan sistem sosial NTT dan Kota Kupang, tetapi juga membawa pengaruh signifikan pada berbagai pelaksanaan pembangunan. Khususnya pekerjaan konstruksi.
Kondisi seperti ini dapat dipastikan mengganggu proses pekerjaan konstruksi tidak tepat waktu. Team Percepatan menilai kondisi saat ini sudah masuk kategori force majeure. Akibatnya, proyek pengerjaan bangunan di suatu daerah menjadi terbengkelai mengalami keterlambatan karena material dan para pekerjanya sulit ke lokasi proyek. Padahal, gejala ini muncul sebagai dampak konkrit dari kebijakan pembatasan gerak mobilitas yang diberlakukan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota.
Belum lagi terkait variabel eskalasi harga dan bahan baku yang kini tampaknya mulai merangkak naik, melambung tinggi, karena pelemahan nilai tukar rupiah.
Oleh karena itu, team Percepatan menyarankan Pemerintah Kota dan juga pemerintah jenjang yang lebih tinggi di atasnya, perlu ada kebijakan pemerintah yaitu mengeluarkan payung hukum terkait perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meniadakan denda keterlambatan pekerjaan, dimungkinkannya eskalasi harga, penyesuaian harga satuan item pekerjaan dengan memberikan addendum biaya tambah atau dengan rescoping (pengurangan item pekerjaan). Perlu adanya evaluasi kemampuan daya serap dana dalam kondisi saat ini, sehingga bagi kegiatan yang kemungkinan tidak mampu menyerap dana, maka dapat dialihkan untuk pembiayaan mengatasi dampak Corona. Untuk menjamin pekerjaan tetap dikendalikan secara baik, diharapkan pengelola kegiatan proyek membangun sistem pengawasan dengan memanfaatkan IT.
Perubahan Perilaku Sosial
Kecuali mempertimbangkan dampak penyebaran virus corona pada aktivitas konstruksi di sejumlah lokasi di Kota Kupang, Team Percepatan juga mencermati perubahan perilaku sosial yang ditimbulkan sebagai ekses ikutan dari penyebaran virus corona.
Disebutkan, sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Pemerintah Kota Kupang menanggapinya dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara berjenjang di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan seluruh Kota Kupang.
Para Camat dan Lurah, wajib bersinegergi dengan para Ketua RT, RW, Aparat Keamanan, Tokoh Masyarakat, Kader PKK dan Karang Taruna di wilayah masing-masing untuk menyusun struktur tim Satgas dengan melibatkan kelompok pemuda, LSM, Ormas, Relawan sesuai kapasitasnya masing-masing. Rincian tugasnya sebagai berikut:
- Menyampaikan informasi pencegahan dan penanggulangan kepada seluruh anggota masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang tesedia.
- Memfasilitasi dan mendorong para Ketua RT-RW, Kader Kesehatan dan Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan.
- Mendorong partisipasi masyarakat untuk memelihara kebersihan sebagai wujud Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Sedangkan untuk masyarakat yang masuk dari luar kota dilakukan prosedur sesuai SOP penangan Covid-19 di tingkat kelurahan dan dilaporkan ke Puskesmas dan kemudian diarahkan untuk karantina 14 hari. Data update dipusatkan pada Pusdalop Corvid-19 Kota Kupang. Dengan demikian alur pengawasn dan pelaporan kian jelas dan terorganisasi baik. Begitu pun kebijakan social distancing and work from home juga sangat jelas. Akibatnya, ekses Covid dapat dikontrol dan diusut tindakan selanjutnya.
Dalam konteks pemaknaan sistem sosial klasik, maka sistem sosial merupakan suatu konstruksi unsur-unsur dalam tubuh sosial yang selalu ada hubungan timbal balik yang konstan. Konstan artinya apa yang terjadi kemarin, merupakan perulangan dari sebelumnya, dan apa yang kemungkinan terjadi esok akan diulangi kembali dengan cara yang sama.
Namun, menyusul meluasnya penyebaran virus Corona-19 di seluruh dunia, dan terutama di sekitar NTT, maka ritus sistem sosial tampaknya berubah cukup serius. Banyak ritus agama, adat istiadat, dan pergaulan sosial yang lahir dari kultur lama berubah cukup serius.
Terkait dengan itu, tampak agak jelas pendapat Sosiolog Emile Durkheim yang menekankan dimensi obyektif yaitu sifat fakta sosial, dan juga dimensi interaksi yang dikemukakan Max Weber, Simmel dan Peter L. Berger, perlu dilihat ulang secara empirik.
Seperti di Pemerintah Kota, misalnya, kecuali pemerintah dan strukturnya gesit melakukan block kawasan sambil giat melakukan serial uji kesehatan yang obyektif bagi para pelancong dari luar kota, juga dilakukan masif penutupan semua akses sosial keramaian di kota ini.
Kita menyaksikan lampu di sejumlah spot dimatikan. Lampu di kawasan bundaran PU, Ina Boi, dan di sejumlah tempat lain, padam total. Lampu kota dimatikan sementara agar rakyat kota tidak berkumpul di situ sebagaimana sebelumnya.
Sembari dengan itu, kita menyaksikan pemerintah gesit melakukan distribusi fasilitas pengontrol Covid-19 atas warga masyarakat. Distribusi masker dan sejenisnya itu tak hanya dilakukan team khusus yang ditunjuk untuk itu, tetapi juga dilakukan Walikota Dr. Jefri Riwu Koreh sendiri. Sementara Wakil Walikota dr. Herman Man pun sangat rutin dan konsisten melakukan pengumumam tentang perkembangan sosial terkait virus corona di Kota Kupang. Dr. Herman tampil meyakinkan menjelaskan perubahan dan perkembangan kondisi teraktual.
Kalangan gereja di Kota Kupang pun menyambut positif. Upaya maksimal pemerintah dinilai kalangan aktivis gereja, sudah menjanjikan kondisi yang kondusif. Mereka mengharapkan agar masyarakat mendukung upaya maksimal pemerintah ini karena apa yang dilakukan pemerintah dan elemen lain di kota ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak.
Hal serupa dilakukan Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nai Soi. Dua tokoh penting provinsi ini sejak dua bulan belakangan, focus melindungi rakyat dari ancaman corona.
Gubernur Victor memerintahkan seluruh jajarannya agar koordinasi dan informasi perihal perkembangan penangan covid-19 hanya harus keluar dari satu pintu. Pintu yang dimaksud Gubenur Victo yaitu melalui Juru Bicara Pemerintah NTT, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, DR. Marius Jelamu.
Semua hal itu dilakukan, kata Gubernur, karena Pemerintah NTT berusaha keras melindungi rakyat NTT dari ancaman wabah virus corona.
“Saya ingin urusan ini tuntas di NTT dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujanya.
Pemerintah Provinsi pun meminta semua elemen masyarakat sipil untuk bahu membahu mengatasi masalah ini. Pemerintah menyadari ada banyak elemen masyarakat sipil yang memberi andil dan pengaruh sangat besar terhadap penyaluran informasi aktual obyektif yang menyenangkan. Tetapi, Gubernur Victor mengingatkan, tidak semua informasi yang bena obyektif akan menenangkan masyarakat. Karena masyarakat NTT itu masyaakat mudah panik.
Ditemui di ruangan kerjanya, di Kantor Gubernur di Jl. El Tari Kupang, Jumat (1/5/2020) Gubernur Victor Laiskodat menyampaikan dirinya terus-menerus mengikuti perkembangan wabah virus Corona ini tidak hanya dari sumber-sumber dalam negeri.
Dirinya memiliki akses ke lembaga-lembaga internasional yang credibel. Hingga berita ini ditulis, Gubernur telah memastikan perangkat teknologi yang berfungsi untuk pemeriksaan pasien atau orang-orang terduga terpapar virus corona telah tiba di Kupang yang diangkut pesaat Garuda. Sehingga hasil pemeriksaan terhadap subyek yang diduga terpapar virus tidak lagi harus dikirim ke Jakarta.
“NTT sudah dapat atasi alat ini sendiri,” ujar Victor.
Semua upaya keras ini, kata Gubernur Victor, membutuhkan kerja ekstra keras dan ekstra focus. Setelahnya, proses pembangunan elemen insfrastruktur harus terus berjalan, dan harus tuntas.
“Saya tidak pernah ragu soal begini. Tetapi saya pun berharap semua pihak melihat arah perubahan ini dengan kacamata bening dan jujur,” ujanya menutup pembicaraan dengan team VoxNtt.com. (team Vox)