Borong, Vox NTT- Banyak warga Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) dikabarkan tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Covid-19.
Andreas Gantur, warga Tontong, Desa Golo Ros pun menyoroti Kebijakan Kepala Desa Herman Jegaut.
Andreas mengaku masih banyak warga di Desa Golo Ros yang tidak mendapatkan BLT DD.
“Ada 64 KK di Desa Golo Ros belum mendapatkan BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) Golo Ros tahun anggaran 2020,” kata Andreas kepada VoxNtt.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/06/2020).
Padahal, kata dia, sebagian warga tersebut sangat layak mendapatkan BLT Covid-19, sebab tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program sosial lainnya.
“Ada banyak warga yang belum dapat BLT di Desa Golo Ros. Bahkan saya sendiri belum dapat BLT dari Dana Desa padahal sangat layak,” ujar Andreas.
Ia bahkan mengaku, meski dua anaknya telah berkeluarga dan sangat layak mendapat BLT DD tersebut, namun hingga saat ini Pemerintah Desa Golo Ros belum pernah melakukan pendataan terhadap dua putranya itu.
Andreas mengatakan, sebelumnya ia pernah mengadu kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rofinus Prenta terkait banyaknya warga yang tidak mendapatkan BLT DD. Bahkan dia telah mengadu ke Pemerintah Kecamatan Rana Mese.
“Saya pernah mengadu ke pihak kecamatan.Tapi jawaban pihak kecamatan adalah yang berhak menentukan penerima BLT itu adalah pemerintah desa,” aku Andreas.
Saat menemui Ketua BPD, Andreas melaporkan setidaknya ada 64 KK belum mendapat BLT DD. Menurut Ketua BPD kata dia, data mereka telah diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Matim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) untuk mendapatkan BLT yang bersumber dari APBD II.
“Saya merasa kecewa karena sampai saat ini belum diakomodir oleh pemerintah desa. Ada apa ini?” tukas Andreas.
“Saya ini belum pernah mendapat bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Saya juga bukan penerima PKH,” sambung dia.
Andreas menuturkan, meski dirinya telah menemui otoritas terkait, namun belum mendapat jawaban yang memuaskan. Malah Kades Golo Ros beralasan bahwa, aparat lama pernah merasakan penggunaan anggaran negara.
“Saya berharap kepada pemerintah desa untuk serius melayani masyarakat Desa Golo Ros. Tidak boleh pilih kasih,” kritik Andreas.
Ia menambahkan, sebagian warga Desa Golo Ros telah menerima BLT Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.600.000 per KK. Namun, hingga saat ini, sebagian warga yang lain belum mendapatkan bantuan sosial tersebut.
Kepala Desa Golo Ros Herman Jegaut membenarkan bahwa masih banyak KK yang belum menerima BLT DD.
“Kalau yang tidak dapat BLT DD itu pak, itu masih cukup banyak. Keadaan kami, nama mereka, kami sudah usulkan ke Dinas Sosial, Kabupaten Manggarai Timur ya,” terang Kades Herman saat dikonfirmasi, Minggu (21/06/2020).
“Lalu khusus untuk Andreas Gantur ini, itu baru kemarin berhenti dari perangkat Desa Golo Ros pak. Memang mereka ini pak, bukan berhenti baru sekarang, manufernya, itu sejak awal pelantikan,” sambungnya.
Kades Herman mengaku, Andreas Gantur pernah melaporkan bahwa istrinya sedang sakit kronis. Meski begitu, Kades Herman melihat istrinya masih pergi ke kebun, sama seperti warga lainnya.
Ia kembali menekankan bahwa Andreas Gantur baru saja berhenti dari aparat desa Golo Ros.
“Memang begini, bahwa Andreas Gantur ini baru berhenti sekarang,” ujar Kades Herman.
Sedangkan terkait dua putranya, Kades Herman menegaskan, meski telah berkeluarga dan sangat layak mendapat BLT DD tersebut, namun hingga saat ini Pemerintah Desa Golo Ros belum pernah melakukan pendataan bahwa sudah menjadi kepala keluarga (KK),
Kades Herman mengaku, anak dari Andreas Gantur bekerja di koperasi.
“Begini, kalau anaknya itu kerja di koperasi. Hanya sesewaktu saja muncul di sini. Betul bahwa mereka warga Desa Golo Ros, mereka yang hanya sekali-kali muncul di sini,” terang Kades Herman.
“Sementara yang ada di sini, masih banyak yang belum mendapatkan BLT DD, karena kami sudah mencapai kuota 199 KK, dari total anggaran. Kami pakai 35 persen dari pagu anggaran dengan besaran Rp 119.400.000 perbulan,” sambung dia.
Ia juga mempertanyakan alasan Andreas Gantur mengadu ke media massa. Sebab menurut Kades Herman, ada regulasi yang mengatur bahwa harus mengadu ke birokrasi.
Soal Andreas Gantur pernah mengadu ke BPD terkait kondisinya, Kades Herman membenarkan hal itu. Meski begitu, kata dia, Pemerintah Desa Golo Ros sudah membuat keputusan sesuai regulasi yang ada.
“Ada 63 KK di dalamnya yang belum menerima BLT DD, dan rata-rata di dalamnya keluarga kepala desa semua. Dan rata-rata semua di desa ini KK miskin,” ungkap Herman.
“Memang masih ada sedikit warga lainnya yang bukan keluarga kepala desa, karena kami prioritasnya bukan keluarga kepala desa,” sambung dia.
KR: L. Jehatu
Editor: Ardy Abba