Vox NTT- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) melakukan audiensi dengan Kementerian Agama, Rabu (05/08/2020).
Audiensi dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia periode 2019-2024, Jenderal Purn Fachrul Razi di kantor Kemenag RI, Jl. M. H. Thamrin No. 621.
Turut terlibat dalam audiensi tersebut, enam perwakilan PP PMKRI dan beberapa staff yang turut mendampingi.
Audiensi ini dilakukan untuk beberapa tujuan. Pertama, untuk memperkenalkan kepengurusan baru PP PMKRI periode 2020-2022.
Kedua, menyoroti beberapa isu dan permasalahan sosial yang berhubungan langsung dengan tugas dan tanggung jawab Kemenag.
Ketiga, PP PMKRI menyampaikan beberapa program kerja yang berhubungan dengan Kemenag selama satu periode kepengurusan.
Ketua Presidium PP PMKRI, Benidiktus Papa dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kemenag karena telah menjadi salah satu pelopor untuk menekan angka korban virus corona atau Covid-19.
“Kami atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Menteri dan seluruh jajaran, karena kami lihat bahwa kementerian agama menjadi salah satu pelopor dalam hal bagaimana menekan angka covid. Termasuk beberapa bulan yang lalu bapak menteri mengeluarkan surat edaran untuk semua institusi agama, agar proses keagamaan itu bisa ditiadakan,” ujar Benidiktus dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Kamis (06/08/2020).
Isu Penting
Tidak hanya soal Covid-19, dalam kesempatan tersebut Benidiktus juga menyentil tentang beberapa isu penting yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah isu radikalisme.
Menurut dia, isu radikalisme yang cenderung lebih massif berkembang di perguruan tinggi-perguruan tinggi besar.
“Kami melihat bahwa, isu radikalisme ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita tetap kawal. Tentu karena kami melihat bahwa di beberapa kampus-kampus itu paham-paham radikalisme masih berkembang. Dan kalau kita melihat menurut riset yang ada, rata-rata paham-paham radikalisme menyebar di kampus-kampus besar,” katanya.
Selain isu radikalisme, Benidiktus juga menyoroti perihal masalah Pancasila yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat akhir-akhir ini.
“Yang selanjutnya berkaitan dengan isu-isu kebangasaan yang hari-hari ini masih hangat, termasuk soal Pancasila. Tentu kami ingin memohon arahan dari bapak Menteri. Terlebih khusus untuk bagaimana kami dari mahasiswa Katolik bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara,” katanya.
Program Kemenag
Di kesempatan tersebut, Kemenag juga menyampaikan beberapa program penting yang berkaitan dengan radikalisme dan pendidikan di Papua.
Untuk menangani masalah radikalisme, Kemenag akan merancang program “Da’i Bersertifikat” yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
“Kami rencanakan, dalam beberapa bulan ke depan. Program ini kita mulai dengan yang namanya, Da’i Bersertifikat. Mungkin nanti 2021 masuk pada penceramah bersertifikat,” kata Menteri Agama, Jenderal Purn Fachrul Razi.
Rencananya, kata Fachrul, Da’i Bersertifikat dipersiapkan untuk bisa menyampaikan ceramah-ceramah di lembaga-lembaga pemerintah dan BUMN.
“Kalau sudah ada nanti ini, maka semua kantor pemerintah, semua BUMN, lalu akan mengundang orang penceramah, yang diundang harus bersertifikat, tidak boleh tidak. Karena mereka yang sudah disepakati, mempunyai wawasan,” pungkasnya.
Sementara terkait radikalisme di lingkungan sekolah, Kemenag mulai merencanakan menyiapkan penceramah. Dia nanti akan menjadi penceramah di sekolah.
“Hal lain yang dalam kaitan tadi, pembinaan anak-anak, siswa khususnya. Yang memang selama ini celah masuk adalah disekolah, kampus misalnya ekstra kurikuler agama. Yang lalu kita itu tidak menangani secara khusus. Kali ini kami sudah berpikir untuk membangun itu,” kata Fachrul.
Selanjutnya Kemenag juga telah memprogramkan moderasi beragama.
Program ini sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kemenag RI.
“Kementerian agama ini punya proyek yang namanya, moderasi beragama. Moderasi beragama ini kita garis bawahi, yang moderasi ini bukan agamanya. Kalau agama, kita udah paham, sampai kiamat nanti dia tetap moderat kan. Tetapi yang dimoderatkan cara berpikir kita, cara pergaulan kita dengan agama-agama yang berbeda, atau agama-agama yang sama tetapi pandangan-pandangan yang berbeda,“ jelas Fachrul.
Selain beberapa program tersebut, Kemenag juga telah menggagas program yang khusus untuk wilayah Papua, yaitu “Kita Cinta Papua”.
“Kami sekarang juga sedang punya proyek, yang sudah baru mulai kami jalankan, yang kami sebut dengan “Kita Cinta Papua”. Ujung tombaknya adalah Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik dan FKUB,” ungkapnya.
Targetnya, program “Kita Cinta Papua” lebih dikhususkan pada pemerhatian terhadap bidang pendidikan dan keagamaan di wilayah Papua.
“Ini betul-betul kami ingin menggarap Papua, khusus di bidang pendidikan, dan keagamaan, khususnya agama Kristen dan Katolik,“ imbuh Fachrul.
Program ini pun akan dimulai pada Agustus 2020, yang diawali dengan beasiswa kepada ratusan pelajar dan mahasiswa asli Papua.
“Mulai bulan Agustus ini, sudah mulai ada kegiatan pertama, beasiswa kepada seratusan pelajar dan mahasiswa Papua asli di enam kota besar di Indonesia,” tutup dia. (VoN)